Sebanyak 7.000 warga di delapan desa terdampak gempa bumi di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi prioritas pemenuhan kebutuhan air bersih oleh Kementerian PU (Pekerjaan Umum). Penanganan dilakukan lewat penyediaan air darurat sekaligus penyiapan sumber air tambahan. Pulau Palue berada di bagian utara Pulau Flores, dan wilayah ini merupakan salah satu area yang terdampak gempa berkekuatan magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pemenuhan air bersih menjadi salah satu fokus utama dalam penanganan warga terdampak bencana.
"Kita pastikan kebutuhan air masyarakat terpenuhi sekarang, sekaligus kita siapkan sumber air yang dapat mendukung kebutuhan mereka dalam jangka panjang," kata Dody Hanggodo.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw bersama jajaran Kementerian PU meninjau langsung kondisi Pulau Palue pada Selasa (18/8/2026). Dalam kunjungan itu, Dirjen SDA didampingi Bupati Sikka Juventus Kago. Mereka memeriksa tiga titik dari sekitar 10 titik longsoran yang teridentifikasi, serta meninjau kondisi sumur bor yang dibangun pada 2023—salah satu sumber layanan air masyarakat dengan kapasitas sekitar 1,8 liter per detik.
Untuk kebutuhan darurat, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II telah mengirimkan empat unit tandon air berkapasitas masing-masing 1.200 liter ke Pulau Palue. Sementara untuk jangka panjang, BBWS Nusa Tenggara II menyiapkan survei geolistrik guna memetakan potensi sumber air tanah. Survei ini akan menjadi dasar penentuan titik potensial pengembangan sumber air baru, sehingga ketergantungan pada sumber yang ada saat ini bisa dikurangi.
Pemulihan Infrastruktur Terdampak Lainnya
Kementerian PU juga mengidentifikasi kebutuhan perbaikan bangunan pengaman pantai sepanjang kurang lebih 250 meter di kawasan Maluriu. Selain itu, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT telah menyiapkan satu unit excavator tipe PC 200 untuk membersihkan material longsoran di sejumlah titik yang mengganggu akses masyarakat.
Perhatian juga diberikan pada Kantor Camat Palue yang rusak akibat gempa, sebagai bagian dari pemulihan fasilitas pelayanan publik. Dengan langkah-langkah tersebut, Kementerian PU memastikan penanganan Pulau Palue berjalan bertahap, dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat—terutama air bersih—menjadi prioritas utama pascagempa.