JAKARTA - Praktik perjudian daring saat ini telah berkembang menjadi sistem kompleks yang melibatkan banyak pihak, mulai dari penjudi, pengelola platform, promotor, pengembang teknologi, hingga fasilitator keuangan.Oleh sebab itu, upaya penanganan tidak bisa hanya ditujukan kepada para pengguna saja.
Aksesibilitas yang sangat tinggi melalui peranti bergerak menyebabkan perjudian digital semakin sukar dibendung.Seseorang dapat melakukan pertaruhan secara fleksibel tanpa batasan ruang dan waktu.Kondisi kekalahan kerap memicu dorongan psikologis untuk terus mencoba demi mengembalikan kerugian finansial.Siklus inilah yang memicu timbulnya krisis ekonomi pribadi dan keretakan sosial.
Dalam konstruksi hukum pidana, para penaruh uang tetap memiliki konsekuensi yuridis.Ketentuan Pasal 427 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) mengancam pelaku perjudian tanpa izin dengan sanksi kurungan maksimal 3 tahun atau denda kategori III.
Kendati demikian, fokus penindakan semestinya lebih diprioritaskan kepada para penyedia layanan.Berdasarkan Pasal 426 KUHP, pihak yang menyelenggarakan, menyediakan sarana pertaruhan, menjadikannya profesi, atau terlibat dalam entitas bisnis judi dapat diancam pidana penjara hingga 9 tahun atau denda kategori VI.
Di samping itu, penyebaran akses judi di ruang siber juga terjerat Pasal 27 ayat (2) UU ITE.Ancaman pidana bagi penyebar atau penyedia akses konten judi tersebut mencapai 10 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp10 miliar sesuai Pasal 45 ayat (3) UU ITE.
Lalu, apa alasan di balik masifnya penindakan terhadap level pemain?
Jejak transaksi, rekening bank, serta riwayat digital pengguna sangat mudah dilacak oleh penyidik.Di sisi lain, pengelola utama kerap berlindung di balik identitas palsu, jaringan perbankan berlapis, pendaftaran domain dinamis, dan sistem komunikasi terenkripsi.
Maka dari itu, tindakan penegakan hukum wajib bertransformasi dari sekadar menindak pengguna menuju penelusuran aliran dana serta pembongkaran jaringan.Aparat penegak hukum dituntut melacak lalu lintas keuangan, membongkar struktur organisasi, menyita sumber modal, menindak promotor, serta menyeret penikmat keuntungan utama.
Kehadiran KUHAP Baru (UU No. 20 Tahun 2025) secara resmi melegitimasi bukti elektronik sebagai alat bukti sah.Pengakuan ini sangat krusial mengingat kejahatan siber senantiasa meninggalkan rekam jejak digital yang kuat untuk pembuktian.
Pengguna judi memang wajib diproses hukum apabila memenuhi unsur pidana.Namun, efektivitas penumpasan judi online tidak boleh ditakar semata-mata dari kuantitas penangkapan pemain.Sebab, meringkus pemain hanya menghentikan individu, sedangkan membongkar pengelola akan melumpuhkan seluruh ekosistem.
Pada akhirnya, penegakan hukum harus berani bergerak dari sasaran yang paling mudah ditangkap menuju aktor intelektual yang mengendalikan sistem.Jika hanya penaruh uang yang ditindak sedangkan bandar tetap beroperasi, maka negara hanya memotong ranting tanpa pernah mencabut akarnya.