JAKARTA - Ketahanan energi menjadi salah satu isu strategis yang terus mendapat perhatian pemerintah.
Dalam situasi seperti ini, pemerintah harus memastikan bahwa kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Perubahan kondisi pasar energi internasional juga mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai penyesuaian kebijakan. Selain menjaga pasokan bahan bakar, pemerintah juga harus mempertimbangkan berbagai aspek lain seperti stabilitas harga, ketahanan energi nasional, serta kemampuan fiskal negara dalam menanggung berbagai kebijakan energi.
Di tengah kondisi tersebut, pemerintah terus melakukan komunikasi dengan badan usaha terkait kemungkinan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM), khususnya untuk jenis non-subsidi. Pembahasan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan energi dengan kondisi pasar global yang terus berubah.
Pembahasan Harga BBM Non-Subsidi Masih Berlangsung
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pembahasan antara pemerintah dan badan usaha mengenai penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi masih berlangsung. Bahlil memastikan bahwa cadangan BBM dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) nasional dalam posisi aman.
"Nanti kami akan menjelaskan di saat sudah melakukan penyelesaian exercise, sedikit lagi. Tunggu lah ya. Stok nasional tetap berada pada batasan minimal, di atas 20 hari semua, termasuk LPG di atas 10 hari," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (10/4/2026).
Bahlil mengatakan bahwa Indonesia telah melewati masa kritis terkait dengan pasokan energi di tengah gejolak geopolitik di Timur Tengah. Meski begitu, Bahlil menekankan agar masyarakat bisa tetap menggunakan BBM dan LPG secara bijak.
"Jadi sebenarnya saya ingin menyampaikan bahwa masa kritis kita, terhadap dinamika global untuk BBM, Alhamdulillah sudah kami lewati. Tetapi saya minta kepada seluruh masyarakat, harus bijak, arif dan memakai BBM, termasuk LPG," ujar Bahlil.
Upaya Pemerintah Memperkuat Ketahanan Energi
Dia melanjutkan, pemerintah terus berupaya untuk menjaga ketersediaan energi, termasuk melalui implementasi solar dengan campuran 50% biodiesel berbasis minyak sawit alias B50.
Bahlil bilang, hasil uji coba terhadap B50 sudah pada taraf 60% - 70%. Uji coba dilakukan terhadap alat-alat berat, kereta api, kapal maupun mobil.
"Insya Allah bulan Mei - Juni, hasil akhirnya sudah selesai, dan akan diterapkan di 1 Juli. Ini sudah menjadi kebijakan negara. Ini survival mode, supaya kita tidak tergantung pada global terhadap BBM kita, khususnya untuk solar," ujar Bahlil.
Pemerintah pun ingin menambah ketersediaan penyangga energi atau stok operasional hingga bisa mencapai satu bulan.
"Sekarang alhamdulillah penyangga energi kita 21 sampai dengan 25 hari, sekarang ada penambahan lagi 7 hari dari (fasilitas penyimpanan) Karimun, dan ini yang kita lagi komunikasikan sehingga bisa mencapai satu bulan," ujar Bahlil.
Di sisi yang lain, Bahlil menyatakan bahwa pemerintah masih melakukan komunikasi terkait dengan dua kapal Pertamina di Selat Hormuz.
"Kita sedang berkomunikasi terus," imbuh Bahlil.
Diversifikasi Sumber Impor Energi
Sebelumnya, Bahlil mengatakan bahwa Indonesia tidak mengimpor BBM jadi dari Timur Tengah. Impor hanya dilakukan untuk crude dengan porsi sekitar 20% - 25%.
Indonesia telah melakukan diversifikasi sumber impor crude, sehingga tidak mengalami ketergantungan dari pasokan Timur Tengah.
"Kami sudah mampu mendapatkan penggantinya dari beberapa negara seperti Angola, Afrika, Nigeria, Amerika dan beberapa negara lain. Jadi InsyaAllah clear lah, aman," ujar Bahlil, Rabu (8/4/2026).
Dari sisi produk BBM, Bahlil menyatakan bahwa Indonesia sudah tidak lagi tergantung pada solar impor. Namun, untuk BBM jenis bensin, Indonesia masih memerlukan importasi dari sejumlah negara.
"Solar tidak kita lakukan impor, yang kita lakukan tinggal bensin saja, kurang lebih sekitar 20 - 22 juta kiloliter," jelas Bahlil.
Langkah diversifikasi impor tersebut menjadi bagian penting dari strategi pemerintah untuk menjaga keamanan pasokan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global.
Kondisi Impor Dan Kebutuhan BBM Nasional
Pada kesempatan yang berbeda, Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas) Kementerian ESDM Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam mengungkapkan bahwa porsi impor minyak bensin masih dominan.
Kementerian ESDM mencatat, total kebutuhan minyak bensin pada tahun 2025 mencapai 100.986 Kiloliter (KL) per hari.
Sementara hingga Februari 2026, total kebutuhan minyak bensin tercatat sebesar 99.661 KL per hari.
Dari jumlah tersebut, porsi impor minyak bensin mencapai 60,18% pada tahun 2025, dan sebesar 59% dari kebutuhan per Februari 2026.
Berdasarkan data per 1 April 2026, impor minyak bensin paling banyak berasal dari Singapura dengan porsi 64,23% terhadap volume impor.
Indonesia juga mengimpor minyak bensin dari Malaysia (27,18%), Oman (5,55%) dan Uni Emirat Arab (3,03%).
Sedangkan untuk minyak solar, Rizwi menjelaskan terdapat dinamika yang berbeda, terutama dari sisi impor.
"Kebutuhan relatif meningkat, namun impor berhasil ditekan dari 12,17% di tahun 2025 menjadi hanya 6,26% di tahun 2026 sampai dengan Februari," ungkap Rizwi.
Adapun, total kebutuhan minyak solar pada tahun 2025 mencapai 110.932 KL per hari.
Sedangkan hingga Februari 2026, kebutuhan minyak solar naik menjadi 111.356 KL per hari.
Berdasarkan data per 1 April 2026, Singapura dan Malaysia juga menjadi sumber utama impor minyak solar.
Porsi impor minyak solar dari Singapura mencapai 58,56%, sementara impor dari Malaysia sebanyak 36,56%.
Sumber impor minyak solar lainnya berasal dari Taiwan dengan porsi 4,88%.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan energi nasional masih cukup besar sehingga pengelolaan pasokan dan kebijakan energi menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan aktivitas masyarakat.