JAKARTA - Klaim yang dilontarkan oleh akun X bernama Bjorka yang menyatakan telah berhasil mengakses dan mengantongi data nasabah BCA, dinilai hanya omong kosong oleh para pengamat keamanan digital.
Tagar #RansomwareBCA mendadak ramai di platform X, menyusul pernyataan Bjorka bahwa Bank BCA terkena serangan ransomware. Namun, Ismail Fahmi, pendiri Drone Emprit, melalui data penelitiannya, membantah klaim tersebut.
“Ini kenapa @BankBCA digoreng bot-bot yang serempak pake tagar #RansomwareBCA? Kalau hacker yang kredibel menemukan ransomware, harusnya ndak perlu bikin postingan pake bot. Mainan bot seperti ini biasanya bukan gaya hacker. Tapi..,” tulis Ismail di X.
Ismail mengungkapkan, terdapat indikasi gerakan yang terkoordinir, dengan penggunaan sekitar 1.200-an akun untuk mendukung klaim tersebut, di mana 70 persen akun-akun ini memiliki kurang dari 100 pengikut.
“Ini nampaknya ada indikasi gerakan yang terkoordinir dan niat yang disengaja. Entah itu mengarah ke BCA atau siapapun. Saya tidak tahu,” jelas Ismail saat ditemui oleh Merdeka.com, Sabtu 8 Februari.
Senada dengan Ismail, Alfons Tanujaya dari Vaksincom juga menepis klaim tersebut. Menurutnya, meskipun data valid ditemukan, kemungkinan besar diperoleh dari sumber lain seperti phishing atau pinjol.
“Kalau datanya akurat berarti memang benar data bank tetapi yang jelas bukan didapatkan dari server database bank. Soal datanya valid itu bisa didapat dari berbagai sumber seperti phishing, data pinjol dan lainnya,” kata Alfons.
Hal ini juga didukung oleh Heru Sutadi, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, yang menilai munculnya tagar #RansomwareBCA merupakan sebuah anomali dalam pola komunikasi Bjorka.
“Biasanya Bjorka mengumumkan di breachforum kalau data perusahaan atau pemerintahan sudah diretas dan akan dijual atau ada upaya negosiasi dengan pemilik data sejumlah uang dengan besaran tertentu. Atau pakai akun Bjorxanism tapi ini pakai akun Bjorkanesiaaa,” ujar Heru.
Heru menambahkan dugaan bahwa akun tersebut hanya berupaya untuk menciptakan kehebohan belaka.
“Sepertinya akun ini hanya bikin kehebohan saja,” tambahnya.
Heru menyerukan agar pemerintah, melalui Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kepolisian, dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), segera menyelidiki dan menangani kasus ini untuk memastikan tidak ada dampak lebih lanjut terhadap ekonomi dan politik Indonesia.
“Sebab jika propaganda mengarah ke black campaign terhadap perusahaan, yang bisa menjatuhkan reputasi perusahaan dan saham, maka bisa bikin kacau ekonomi dan politik Indonesia,” ujar Heru, mengingatkan pada kejadian 1998 saat ekonomi Indonesia terguncang.