JAKARTA - Pemerintah mengambil langkah strategis dengan memberikan kelonggaran impor sapi hidup demi mendukung ketersediaan pangan nasional.
Kebijakan ini tidak hanya menyentuh aspek pemenuhan kebutuhan daging dan susu, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan jangka panjang.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa siapapun kini dipersilakan untuk mengimpor sapi, baik sapi pedaging, perah, maupun sapi betina. Ia menambahkan, relaksasi aturan ini akan berlaku hingga Desember 2025 dengan tujuan mendukung program nasional makan bergizi gratis (MBG).
Menurut Zulhas, proyek MBG yang dijalankan pemerintah membutuhkan pasokan susu dalam jumlah besar. Dengan adanya impor sapi hidup, kebutuhan tersebut bisa terpenuhi sekaligus membuka ruang bagi peternak lokal untuk mengembangkan usaha penggemukan maupun pembiakan.
Dukungan untuk Program MBG
Kebijakan impor sapi hidup sejatinya bukanlah penghapusan kuota, melainkan pelonggaran agar kebutuhan segera tercapai. Zulhas menjelaskan, masyarakat maupun pelaku usaha dapat mengajukan permohonan impor sesuai jumlah yang dibutuhkan melalui kementerian teknis terkait.
“Silakan saja, berapa saja yang diperlukan, mau 100.000, mau 200.000. Kalau memang ada yang mau penggemukan, mau sapi untuk perah susu, mau untuk breeding silakan,” ujar Zulhas. Pernyataan tersebut menegaskan fleksibilitas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan nasional.
Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menyampaikan bahwa Presiden mengarahkan agar yang diimpor adalah sapi hidup, bukan daging beku. Dengan cara ini, pemerintah ingin mendorong perputaran ekonomi dalam negeri.
Menurutnya, rantai ekonomi mulai dari pakan, hijauan, hingga perawatan hewan akan berputar lebih baik jika sapi yang masuk masih hidup. Arief memproyeksikan bahwa hingga akhir tahun ini sekitar 300.000 ekor sapi akan masuk ke Indonesia, baik sapi perah maupun sapi bakalan.
Jumlah tersebut diharapkan mampu memenuhi sebagian kebutuhan susu dan daging yang meningkat seiring jalannya program MBG.
Peran Desa dan Koperasi
Dalam implementasinya, pemerintah juga melibatkan koperasi desa atau kelurahan. Koperasi Merah Putih disebut akan mengelola sapi impor tersebut sehingga keuntungan tidak hanya dinikmati pelaku besar, tetapi juga masyarakat di tingkat bawah.
Arief menjelaskan, petani desa bisa membeli sapi dengan harga sekitar Rp3 juta. Setelah dirawat 3 hingga 5 bulan, nilainya dapat meningkat hingga Rp15 juta atau bahkan Rp20 juta. Dengan begitu, petani memperoleh keuntungan signifikan dari penggemukan sapi.
Langkah ini dinilai akan memperluas kesempatan ekonomi desa. Tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga menghadirkan pemerataan manfaat ekonomi. Pemerintah berharap, peran koperasi desa akan menjadi penggerak utama swasembada sapi di masa depan.
Sejalan dengan itu, pemerintah juga berencana mengurangi impor daging beku. Pengurangan ini dilakukan secara bertahap seiring meningkatnya produksi sapi dalam negeri dari hasil impor hidup yang dikembangkan kembali oleh peternak lokal.
Investasi dan Target Nasional
Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menegaskan bahwa pemerintah menargetkan impor 150.000 ekor sapi perah dan pedaging untuk memperkuat produksi dalam negeri. Dari jumlah itu, sebanyak 40.500 ekor sudah terealisasi hingga pertengahan September 2025.
Rinciannya, 11.500 ekor merupakan sapi perah untuk kebutuhan susu, sementara 29.000 ekor merupakan sapi pedaging. Angka tersebut diharapkan dapat mendongkrak produksi susu sekaligus pasokan daging segar untuk masyarakat.
Sudaryono menambahkan bahwa pemerintah tidak ingin menggunakan anggaran negara untuk pemenuhan sapi. Sebagai gantinya, strategi investasi ditawarkan kepada pelaku usaha dalam maupun luar negeri. Daya tarik investasi ini terletak pada keberadaan MBG sebagai pasar potensial yang menjanjikan.
“Kenapa investasi ini dipandang menarik bagi investor, baik dalam maupun luar negeri? Karena ada emerging market yang namanya MBG, salah satu menu dari MBG itu adalah susu,” jelas Sudaryono. Hal ini menunjukkan program MBG bukan hanya kebijakan sosial, tetapi juga peluang bisnis yang mampu menarik modal asing.
Dengan kebijakan tersebut, Indonesia diharapkan bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor daging dan perlahan mencapai swasembada sapi. Melalui sinergi pemerintah, koperasi, dan investor, ketersediaan pangan terutama susu dan daging akan semakin terjamin.