PONOROGO - DPRD Ponorogo memastikan pembahasan Perubahan APBD (P-APBD) 2026 tidak berhenti pada persoalan berkurangnya dana transfer. Tujuh fraksi di parlemen daerah itu turut menyoroti dampak pemotongan anggaran terhadap pembangunan infrastruktur. Jalan dan jembatan menjadi perhatian utama karena masih menjadi kebutuhan penting masyarakat. Kalangan legislatif meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo tetap menjaga program prioritas tersebut di tengah tekanan fiskal.
Ketua DPRD Ponorogo mengatakan persoalan pemotongan dana transfer menjadi salah satu poin dalam pandangan umum tujuh fraksi pada rapat paripurna DPRD Ponorogo. Menurutnya, kebutuhan pembenahan infrastruktur di Ponorogo masih tinggi.
Karena itu, pengurangan anggaran transfer sekitar Rp130 miliar perlu disikapi dengan penataan ulang belanja daerah. Dewan berharap kebijakan tersebut tidak mengorbankan pembangunan jalan dan jembatan yang tengah diprioritaskan Pemkab Ponorogo.
"Teman-teman berharap pengurangan itu tidak dikurangkan untuk kegiatan infrastruktur," kata Ketua DPRD Ponorogo, Senin (14/9/2026).
Selain menjaga anggaran infrastruktur, pemerataan pembangunan juga menjadi perhatian DPRD Ponorogo. Ketua DPRD Ponorogo menyebut fraksi-fraksi ingin memastikan belanja dalam P-APBD 2026 tidak hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Pembangunan di daerah perlu tetap mendapatkan perhatian sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan anggaran diharapkan mampu menjangkau berbagai wilayah Ponorogo secara lebih merata.
Sorotan berikutnya diarahkan pada kenaikan Belanja Tidak Terduga (BTT). Pos anggaran tersebut meningkat dari Rp5 miliar menjadi sekitar Rp19 miliar dalam rancangan P-APBD 2026. Dewan meminta penjelasan mengenai kebutuhan dan rencana pemanfaatan anggaran yang mengalami kenaikan cukup besar itu. Sejumlah kegiatan jangka pendek telah disiapkan untuk menyerap anggaran, termasuk pemeliharaan stadion dan Perpustakaan Daerah.
"Kenaikan tersebut dinilai diperlukan untuk mengantisipasi kondisi cuaca dan bencana, termasuk kekeringan serta kebakaran," katanya.
DPRD Ponorogo juga mempertanyakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sekitar Rp81 miliar. Angka tersebut perlu dijelaskan agar diketahui apakah berkaitan dengan pekerjaan tahun sebelumnya yang belum tuntas atau kegiatan yang tidak terlaksana. Dewan ingin memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai perencanaan dan kebutuhan pembangunan. Pembahasan lebih mendalam akan dilakukan melalui panitia khusus (pansus).
"Banyak pertanyaan muncul. Saya pastikan ada pansus," pungkasnya.
