JAKARTA - Anggota Badan Anggaran DPR RI sekaligus Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B. Kady, mendorong agar pelbagai aspirasi masyarakat dari daerah pemilihannya, Sulawesi Selatan I, mendapat perhatian serius pemerintah dalam penyusunan program pembangunan dan anggaran nasional.
Sejumlah aspirasi yang disampaikan mencakup pembangunan infrastruktur jalan serta jembatan di Kecamatan Tanakeke, Kabupaten Takalar, pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum Bantaeng, hingga rehabilitasi sekolah keagamaan di wilayah Dapil Sulsel I.
Untuk masyarakat Kecamatan Tanakeke, Kabupaten Takalar, aspirasi yang dibawa berkaitan dengan kebutuhan pembangunan serta peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan.
"Infrastruktur tersebut dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat konektivitas masyarakat dan membuka akses terhadap berbagai aktivitas ekonomi maupun pelayanan publik," kata Hamka.
Pembangunan jalan dan jembatan dinilai harus menjadi perhatian lantaran konektivitas merupakan salah satu fondasi utama bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang memadai akan memperlancar mobilitas warga sekaligus mendukung distribusi barang dan jasa.
Selain dari Kabupaten Takalar, aspirasi warga Kabupaten Bantaeng juga disampaikan melalui usulan Bupati Bantaeng Fathul Fauzy Nurdin terkait pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum Bantaeng.
Pembangunan sarana air minum tersebut dinilai penting guna mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap akses air minum yang layak. Dorongan diberikan agar usulan tersebut memperoleh perhatian pemerintah pusat sehingga dapat direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakat.
Aspirasi sekolah keagamaan di Dapil Sulsel I turut dibawa, khususnya terkait kebutuhan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan. Fasilitas pendidikan yang layak merupakan bagian penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi para peserta didik.
Di luar persoalan infrastruktur di daerah, perhatian juga diberikan terhadap aspek keselamatan transportasi nasional. Dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI bersama Kementerian Perhubungan dan mitra kerja terkait, persoalan perlintasan sebidang kereta api disoroti secara khusus.
Penanganan perlintasan sebidang diminta agar mulai mendapatkan dukungan anggaran melalui APBN 2027. Persoalan tersebut perlu memperoleh perhatian serius mengingat tingginya risiko kecelakaan di sejumlah perlintasan sebidang.
"Tolong perhatiannya untuk perlintasan sebidang ini mulai dianggarkan dalam APBN 2027," ujar Hamka.
Kebutuhan penanganan perlintasan sebidang dinilai mesti dilakukan secara terpadu. Pembangunan atau penanganannya dapat dijalankan oleh Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga maupun oleh PT KAI atau pihak perkeretaapian.
"Baik itu yang dibangun oleh Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga, maupun yang dibangun oleh PT KAI atau Perkeretaapian," katanya.
Keselamatan masyarakat di perlintasan sebidang ditegaskan sebagai persoalan yang memerlukan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Oleh sebab itu, Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR perlu memiliki koordinasi yang kuat dalam menentukan skema penanganan serta penganggarannya.
"Karena kecelakaan akibat perlintasan sebidang ini sangat tinggi, dan ini menjadi tanggung jawab bersama antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR," tegas Hamka.
Pemerintah diharapkan dapat memasukkan kebutuhan penanganan perlintasan sebidang sebagai bagian dari agenda pembangunan yang memperoleh perhatian dalam APBN 2027. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan sekaligus menciptakan sistem transportasi yang lebih aman.
Sebagai Anggota Komisi V DPR RI dan Anggota Banggar DPR RI, komitmen ditegaskan untuk terus mengawal aspirasi masyarakat, baik yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur maupun kebutuhan pelayanan dasar.
Pembangunan nasional dijelaskan harus mempunyai dampak nyata bagi masyarakat. Infrastruktur jalan dan jembatan mesti mampu memperkuat konektivitas, sarana air minum menjamin akses air bersih, fasilitas pendidikan layak digunakan, sementara infrastruktur transportasi mengutamakan keselamatan.
Pelbagai aspirasi tersebut akan terus diperjuangkan melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran DPR RI. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian atau lembaga, serta DPR RI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dengan demikian, aspirasi masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya Dapil Sulsel I, tidak berhenti pada penyampaian usulan, melainkan dapat dikawal hingga menjadi program pembangunan yang memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat.
