SURABAYA - Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah kini kembali menjadi pusat perhatian publik.
Di tengah langkah peningkatan asupan gizi, perhatian masyarakat tertuju pada ketimpangan sarana serta prasarana pendidikan, khususnya penyediaan tempat belajar yang memadai.
Tenaga pengajar Sosiologi FISIP Universitas Airlangga (UNAIR), Rafi Aufa Mawardi SSosio MSosio, menilai tata kelola pendidikan saat ini membutuhkan penguatan.
Menurutnya, pembuat kebijakan sebaiknya tidak hanya berfokus pada satu sektor saja, melainkan menangani persoalan secara menyeluruh.
Mengenai ketidakseimbangan dalam Kebijakan Pendidikan, Rafi memaparkan keberadaan fenomena anomali pendidikan.
Ia menilai pengalokasian anggaran pendidikan saat ini lebih dominan dialirkan pada program utama prioritas pemerintah, sedangkan pembenahan infrastruktur sekolah belum mendapatkan perhatian yang seimbang.
“Potret tersebut menggambarkan anomali atau ketimpangan yang sistemik. Pemerintah hanya berfokus pada satu program, tetapi belum melihat persoalan pendidikan yang lebih besar, terutama terkait infrastruktur, fasilitas, dan sumber daya sosial yang menunjang proses belajar,” ujarnya.
Mengenai aspek gizi dan sarana yang harus berjalan seiringan, pemenuhan nutrisi dan ketersediaan fasilitas sekolah saling terkait erat demi terciptanya proses pembelajaran yang maksimal.
Peserta didik yang memperoleh nutrisi cukup serta ditunjang lingkungan belajar memadai akan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang.
Ia menggarisbawahi bahwa kondisi fasilitas sarana sekolah yang kurang layak berpotensi menurunkan kualitas pengalaman belajar siswa.
Kondisi tersebut tidak sekadar mengganggu kegiatan belajar, tetapi juga berisiko memengaruhi psikologis murid hingga menurunkan motivasi belajar mereka.
“Anak yang sehat secara fisik dan didukung lingkungan belajar yang kondusif akan lebih mudah mencapai hasil pendidikan yang diharapkan. Sebaliknya, ketika lingkungan belajarnya tidak mendukung, tujuan pendidikan sulit tercapai secara optimal,” jelasnya.
Terkait pemerataan Pendidikan sebagai investasi jangka panjang, ia mengharapkan pemerintah merancang kebijakan pendidikan yang lebih integratif melalui ruang diskusi bersama tenaga pengajar, akademisi, serta para pemangku kepentingan.
“Pemerintah perlu membuka ruang dialog yang lebih luas dengan seluruh pihak yang terlibat dalam pendidikan. Selain memastikan aspek gizi melalui MBG, perlu ada integrasi dengan perbaikan substansi kurikulum, pemerataan fasilitas, serta peningkatan kualitas guru. Dengan begitu, setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas,” pungkasnya.
