JAKARTA - Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa Gerakan Pangan Murah (GPM) akan terus digalakkan bersama pemerintah daerah meskipun inflasi beras berhasil dikendalikan dalam dua tahun terakhir sebagai langkah menjaga stabilitas harga pangan di seluruh penjuru Indonesia.
"Kami syukuri beras tak lagi menjadi penyumbang utama (inflasi) 2 tahun terakhir. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Mendagri (Tito Karnavian) atas support-nya selama ini," kata Amran dalam rapat pengendalian inflasi sebagaimana keterangannya di Jakarta, Rabu.
Amran yang menjabat juga sebagai Menteri Pertanian menjelaskan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan, secara bulanan, tingkat inflasi beras tidak mengalami lonjakan berarti dalam dua tahun terakhir.
Inflasi beras yang terakhir berada di tingkat cukup tinggi terjadi pada Mei 2024 silam sebesar 3,59 persen.
Setelah periode tersebut, inflasi beras selalu tercatat lebih rendah dan bergerak stabil.
Inflasi beras memang sempat mengalami fluktuasi pada Juli 2025, tetapi nilainya hanya sebesar 1,35 persen saja.
Teranyar, inflasi beras pada Mei 2026 berada di level 0,38 persen.
Demi menjaga stabilisasi harga beras di tingkat konsumen agar tetap terkendali, Amran mengimbau seluruh pemerintah daerah untuk lebih menggencarkan program pasar murah.
Langkah ini tidak hanya menyasar komoditas beras, melainkan juga diharapkan mampu mengangkat harga telur ayam dan daging ayam di tingkat peternak yang sedang turun.
"Kami mohon seluruh gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia, kalau perlu dengan Bulog, kami aktifkan pasar murah. Beras, ayam, telur. Kalau ayam dengan telur, ini terendah, sangat murah. Kalau bisa, Bulog membantu dan juga ID Food dengan pasar murah supaya menjadi 'offtaker' dari telur dan ayam," ujar Amran.
Adapun program pasar murah yang berada di bawah koordinasi Bapanas bersama pemerintah daerah ini diwujudkan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM).
Akumulasi GPM yang telah diselenggarakan sejak Januari hingga awal Juni tahun ini tercatat mencapai 5.308 kali di 37 provinsi dan lebih dari 350 kabupaten/kota.
GPM tersebut dipastikan akan terus bergulir secara konsisten tanpa ada jeda.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan bahwa komoditas beras saat ini tidak tergolong sebagai komoditas penyumbang inflasi nasional secara bulanan merujuk pada laporan dari BPS.
"Good news-nya adalah bahan pokok yang utama seperti beras, itu tidak masuk dalam komoditas penyumbang utama (inflasi) month to month (secara bulanan)," kata Tito.
Padahal, beras biasanya kerap menjadi komoditas utama pemicu inflasi sehingga senantiasa menjadi perhatian serius pemerintah karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat.
Namun untuk saat ini kondisi komoditas tersebut relatif cukup kondusif dan terus dipantau.
Kendati demikian, Tito mengingatkan bahwa Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras secara mingguan masih memperlihatkan pergerakan yang dinamis.
Berdasarkan data laporan BPS, IPH beras hingga pekan kedua Juni 2026 masih menempati kategori sedang, sementara kenaikan harga yang lebih signifikan justru melanda beberapa komoditas hortikultura.
Menurut penjelasannya bawang merah menjadi komoditas dengan capaian IPH tertinggi, kemudian diikuti oleh cabai merah, cabai rawit, serta bawang putih.
Namun, ia memandang komoditas-komoditas tersebut bukan merupakan kebutuhan pangan pokok utama masyarakat, sehingga efeknya terhadap stabilitas harga pangan secara menyeluruh terhitung lebih terbatas bila dibandingkan dengan beras.
"Beras memang ada beberapa daerah yang naik (IPH), tapi naiknya sedikit 116 kabupaten kota. (IPH beras) yang turun juga ada 50 kabupaten kota. (Jadi) good news-nya, beras bagus," tambah Tito.
Rendahnya tingkat inflasi beras di sisi hilir ini juga tidak mengindikasikan bahwa kesejahteraan petani sedang tertekan.
Berdasarkan data BPS, indeks Nilai Tukar Petani (NTP) secara umum pada Mei 2026 justru mencatatkan indeks tertinggi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir yakni sebesar 127,73.
Sementara itu, indeks NTP Tanpa Perikanan juga bergerak semakin tinggi hingga menyentuh angka 128,49 pada Mei 2026.
Indeks NTP Tanpa Perikanan tersebut melonjak tajam melampaui rekor sebelumnya yang sempat bertengger di angka 126,11 pada Desember 2025.
Hal senada terjadi pada indeks NTP Subsektor Tanaman Pangan yang pada Mei berada di posisi 113,79 dan menjadi indeks tertinggi sepanjang tahun 2026 ini.
Secara lebih terperinci, indeks harga yang diterima oleh petani padi pada Mei 2026 juga kian menunjukkan pergerakan positif ke angka 147,97 dan tercatat sebagai yang tertinggi dalam 7 tahun terakhir.
