JAKARTA - Badan Anggaran DPR RI mengimbau seluruh pihak untuk bersikap terbuka terhadap kritik dan masukan dalam menanggulangi tingginya nilai dolar Amerika Serikat, imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN), serta Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang tengah merosot.
"Ini sebagai cerminan untuk kami sendiri," ujar Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.
Said memaparkan bahwa saat ini situasi Indonesia tengah menghadapi tekanan yang relatif berat akibat depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS serta melonjaknya imbal hasil SBN.
Kondisi pasar modal melalui pergerakan IHSG juga teramati terus menunjukkan tren penurunan.
Said berpendapat bahwa Indonesia tidak sepatutnya melemparkan kesalahan pada faktor eksternal, seperti kebijakan moneter ketat (hawkish) yang diterapkan oleh Bank Sentral AS maupun gejolak geopolitik di Perang Teluk yang kian memanas, lantaran isu-isu tersebut berada di luar kendali domestik.
Oleh sebab itu, Said menegaskan hal yang jauh lebih krusial untuk dipersiapkan secara matang dan dieksekusi secara tepat ialah strategi dalam meredam penguatan dolar AS, mengontrol tingginya imbal hasil SBN, dan memulihkan performa IHSG.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Said menyarankan agar pemerintah fokus memulihkan kepercayaan dari para pelaku pasar melalui tiga strategi utama, dengan poin pertama berupa menjaga konsistensi dalam setiap kebijakan yang diterbitkan.
Menurut pandangannya, regulasi yang kerap berubah dan tidak pasti merupakan ancaman atau risiko yang tergolong besar bagi keberlanjutan dunia usaha.
Maka dari itu, pihak eksekutif diimbau untuk tidak tergesa-gesa mengumumkan kebijakan yang belum matang, melainkan lebih memprioritaskan ruang diskusi yang produktif bersama para pemangku kepentingan terkait rencana aturan tersebut.
Langkah kedua yang perlu ditempuh adalah menjaga pengelolaan keuangan negara atau kebijakan fiskal agar tetap berada dalam kondisi yang sehat.
Banggar DPR memberikan apresiasi positif terhadap usulan pemerintah yang menetapkan target defisit pada RAPBN 2027 berada di kisaran 1,8 persen hingga 2,4 persen dari PDB.
"Ini kabar yang bagus. Semoga akan lebih meyakinkan market," tuturnya.
Said menambahkan, sentimen positif pasar akan semakin kuat apabila realisasi defisit pada tahun ini dapat ditekan lebih rendah, setidaknya di angka sekitar 2,58 persen.
Target ini dinilai lebih baik dibandingkan sasaran APBN 2026 yang dipatok sebesar 2,68 persen maupun capaian realisasi tahun 2025 yang sempat menyentuh angka 2,81 persen, sehingga mampu memperlihatkan arah perkembangan yang baik.
Di samping itu, para pelaku ekonomi juga sangat menantikan adanya pembenahan dalam tata kelola pelaksanaan berbagai program berskala prioritas, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Said memberikan masukan kepada pemerintah agar setidaknya meningkatkan kompetensi dari pihak pelaksana di lapangan, meminimalkan potensi benturan kepentingan, menyusun sistem rantai pasok yang terintegrasi, sekaligus memperketat sasaran penerima manfaat serta wilayah-wilayah yang diprioritaskan.
Langkah ketiga, terkait situasi di pasar modal, Banggar DPR mendorong pihak OJK untuk terus melakukan pembenahan terhadap tata kelola di lantai bursa.
Upaya tersebut meliputi peningkatan aspek transparansi kepemilikan instrumen saham, menaikkan persentase kepemilikan saham oleh publik atau free float hingga di atas angka 15 persen, serta melakukan peninjauan berkala guna menyempurnakan kinerja organisasi regulator mandiri (SRO) yang ada di pasar modal dalam negeri.
