JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyalurkan insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam bentuk potongan sebesar 7,5% bagi tahun pajak 2026.
Keringanan ini disediakan khusus untuk para wajib pajak yang menuntaskan pembayarannya pada rentang waktu 1 Juni sampai 31 Juli 2026.
Diskon tersebut bakal langsung terakumulasi secara otomatis sewaktu proses pembayaran dilakukan.
Masyarakat yang berkewajiban membayar pajak tidak perlu menyerahkan permohonan ataupun melewati alur birokrasi ekstra demi mendapatkan insentif ini.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta turut memberikan imbauan bahwa nominal yang tertera dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) bisa saja tidak sama dengan nominal tagihan riil ketika dibayarkan.
Selisih angka ini terjadi lantaran reduksi sebesar 7,5% langsung diaplikasikan oleh sistem pembayaran online maupun luring.
"Dalam sejumlah kanal pembayaran, keterangan potongan tidak selalu ditampilkan secara terpisah. Namun, apabila nilai tagihan yang muncul saat pembayaran lebih kecil dibandingkan nilai yang tertera pada SPPT, hal tersebut menandakan bahwa insentif telah berlaku," tulis Bapenda DKI Jakarta dalam keterangan resmi, Senin (8/6/2026).
Pihak Bapenda menerangkan bahwa langkah kebijakan ini digulirkan demi meringankan beban finansial warga dalam menuntaskan kewajiban pajak daerah mereka.
Lantaran sudah memasuki paruh kedua tahun ini, pelunasan PBB-P2 menjadi salah satu prioritas yang sebaiknya segera dibereskan agar warga dapat memanfaatkannya selama masa diskon masih tersedia.
Di samping potongan 7,5% untuk target tahun pajak 2026, Pemprov DKI Jakarta juga menyediakan program penghapusan sanksi denda bagi wajib pajak yang masih menunggak PBB-P2 di tahun-tahun sebelumnya.
Fasilitas relaksasi ini berlaku terhadap pelunasan PBB-P2 dari tahun pajak 2021 hingga 2025, termasuk bagi warga yang menempuh mekanisme pembayaran secara mencicil atau mengangsur.
Berkat adanya penghapusan sanksi denda administratif ini, masyarakat cukup melunasi tagihan pokok pajaknya saja tanpa perlu mengkhawatirkan denda keterlambatan.
Masa berlaku penghapusan denda administratif tersebut berjalan dari tanggal 1 April hingga 31 Desember 2026.
"Kedua insentif ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban PBB-P2 dengan lebih ringan. Wajib pajak yang membayar lebih awal dapat memperoleh manfaat potongan, sekaligus menghindari penumpukan kewajiban pajak di kemudian hari," jelasnya.
Penyelesaian kewajiban PBB-P2 ini juga memegang peranan yang sangat vital bagi kontribusi warga dalam menyokong roda pembangunan di area Jakarta.
Dana pajak daerah yang dihimpun dari masyarakat nantinya disalurkan kembali guna membiayai beragam program pembangunan sekaligus pemeliharaan fasilitas publik, mencakup pembenahan infrastruktur, sarana umum, sektor pendidikan, jaminan kesehatan, serta kebutuhan pembangunan kota lainnya.
"Bapenda DKI Jakarta mengajak masyarakat untuk memanfaatkan periode insentif PBB-P2 yang masih berlangsung. Dengan membayar pajak tepat waktu, masyarakat tidak hanya mendapatkan keringanan, tetapi juga ikut berperan dalam mendukung terwujudnya Jakarta yang lebih nyaman, aman, inklusif, dan maju," tutup Bapenda DKI Jakarta.
