BANDUNG - Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 334 miliar guna memelihara dan menanggulangi Daerah Irigasi (DI) di wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, untuk tahun anggaran 2026.
Kebijakan tersebut diterapkan sebagai bentuk kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten (Pempak) Bandung dalam mengantisipasi ancaman musim kemarau yang diprediksi oleh BMKG bakal berlangsung lebih lama serta lebih kering pada tahun ini.
Bupati Bandung Dadang Supriatna menjelaskan, pada mulanya pihak Pemkab mengajukan permohonan anggaran sebesar Rp 947 miliar kepada pemerintah pusat.
Modal tersebut rencananya hendak dialokasikan untuk renovasi, normalisasi saluran, hingga mendirikan infrastruktur di 546 titik DI yang tersebar di wilayah Kabupaten Bandung.
"Alhamdulillah, pemerintah pusat menyetujui Rp 334 miliar pada 2026. Sisanya akan diberikan pada tahun depan," ujar Dadang saat ditemui seusai rapat koordinasi khusus lintas sektor di Gedung Moh Toha, Kompleks Perkantoran Pemkab Bandung, Selasa (9/6/2026).
Dadang menjamin, pembenahan ratusan titik irigasi tersebut bukan sekadar persiapan untuk mengantisipasi kemarau ekstrem.
Langkah proaktif ini pun menjadi wujud komitmen Pemkab Bandung dalam menyokong program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya dalam merealisasikan target swasembada pangan nasional.
Pihaknya merasa optimistis, kucuran dana ratusan miliar itu bakal menjadi stimulan penting bagi Kabupaten Bandung dalam mempertahankan sekaligus menaikkan posisinya sebagai salah satu lumbung beras, menuju swasembada beras nasional.
Di samping menjalankan normalisasi dan rehabilitasi fisik di saluran irigasi, Dadang memaparkan bahwa pihaknya telah menyiapkan sederet strategi mitigasi lain untuk menekan potensi penurunan produksi pangan akibat kekeringan.
Penanganan ini, menurut dia, tidak dapat dilakukan sendirian melainkan wajib mengikutsertakan sinergi aktif lintas sektor.
Ketika dihubungi secara terpisah, Kepala Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Bandung Ina Dewi Kania mengutarakan, dirinya telah menerima instruksi dari Bupati untuk segera memetakan skala prioritas dalam penggunaan anggaran Rp 334 miliar tersebut.
Pada penerapannya, Distan bakal berbagi tugas secara intensif dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Bandung agar proses pengerjaannya tepat sasaran serta selaras dengan kewenangan masing-masing.
Ina menjabarkan, kendati anggaran yang dikucurkan baru sepertiga dari seluruh usulan, penanganan yang dijalankan dipastikan bakal menyentuh jaringan irigasi dari bagian hulu sampai ke hilir.
Jaringan irigasi primer dan sekunder akan diselesaikan oleh Dinas PUTR, sedangkan Distan memfokuskan diri pada jaringan irigasi tersier yang berhubungan langsung dengan area sawah para petani.
"Selain itu, ada pula penanganan yang kewenangannya di provinsi, dan pusat," tutur Ina.
Sebagai bentuk tindakan nyata dalam menghadapi ancaman kekeringan di sektor hilir, Distan Kabupaten Bandung kini mulai menyiagakan alat dan mesin pertanian (alsintan), terutama pompa air, untuk menolong para petani yang mendapati rintangan dalam mengairi sawahnya.
Ina menjelaskan, armada alsintan tersebut disiagakan di Brigade Alsintan milik Distan serta di masing-masing Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) yang dikelola oleh kelompok tani (poktan) maupun gabungan kelompok tani (gapoktan) di tingkat desa.
"Petani dapat memanfaatkan alsintan di UPJA," tambah Ina.
Berkaca pada data Distan, dari total 28.000 hektare lahan sawah yang membentang di Kabupaten Bandung, mayoritas atau berkisar 20.000 hektare di antaranya merupakan sawah irigasi teknis.
Meskipun mempunyai pasokan air yang terhitung lebih stabil, Ina mengingatkan jajarannya beserta para petani agar tidak boleh lengah.
Pihaknya mengaku telah mendistribusikan surat edaran resmi kepada para petani, petugas penyuluh lapangan, hingga camat di seluruh wilayah Kabupaten Bandung untuk mengamati fluktuasi ketersediaan air secara berkala.
Bagi para petani yang mengelola lahan sawah tadah hujan yang paling rentan terdampak, Distan memberikan anjuran khusus supaya mereka tidak memaksakan diri untuk menanam padi pada musim kemarau ini.
"Kami pun sudah menyampaikan imbauan melalui surat edaran kepada para petani, petugas lapangan, dan camat selaku pembina wilayah untuk memantau ketersediaan air secara berkala. Bagi petani atau penggarap di sawah tadah hujan, kami mengimbau untuk beralih sementara waktu ke tanaman sayuran yang membutuhkan air lebih sedikit, seperti caisim atau sosin, kangkung, bayam," kata Ina.
