JAKARTA - Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Hendarsam Marantoko meminta seluruh jajarannya untuk fokus sepenuhnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menghilangkan budaya kerja masa lalu yang tidak layak.

Ia menekankan bahwa tugas sebagai pelayan publik berhubungan langsung dengan masyarakat luas sehingga sangat rentan memicu adanya keluhan dan kritik.

Kondisi kerentanan itu harus dijawab melalui penguatan mentalitas aparatur untuk merespons setiap keluhan secara cepat dan transparan.

"Gagasan 'Imigrasi untuk Rakyat' lahir karena imigrasi harus mendekatkan diri dan menghilangkan jarak dengan masyarakat," kata Hendarsam dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Menurut pandangannya, Ditjen Imigrasi memiliki sumber daya manusia yang mumpuni, namun kapasitas tersebut harus dibarengi dengan integritas yang kuat agar roda organisasi dapat kembali berdiri dengan tegak.

Hendarsam memberikan catatan penting bahwa fokus utama dari pihak Imigrasi adalah memperpendek jarak dengan masyarakat luas.

Segala bentuk kecemburuan sosial ataupun sentimen negatif dari publik harus dijawab melalui transformasi sikap serta komitmen pelayanan yang nyata.

"Fokus kami sekarang adalah membuktikan komitmen itu, merebut kembali kepercayaan publik, dan memastikan bahwa setiap kerja Imigrasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat," ujarnya.

Hendarsam memberikan pengarahan khusus kepada seluruh jajarannya di seantero Indonesia serta Atase Imigrasi di perwakilan RI melalui sambungan daring pada Selasa (9/6), guna menyikapi situasi pascapenetapan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan nonaktif Silmy Karim beserta beberapa pejabat Ditjen Imigrasi sebagai tersangka oleh pihak KPK.

Ia meminta seluruh perangkat di bawah Ditjen Imigrasi untuk mengambil tindakan nyata dalam rangka meningkatkan integritas pelayanan publik.

"Kami menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan kepada aparat penegak hukum (APH). Mulai minggu ini, saya meminta semua jajaran kembali fokus pada tugas, fungsi, dan program-program yang sudah dicanangkan. Pelayanan kepada masyarakat harus berjalan optimal," katanya menekankan.

Hendarsam mengakui bahwa guncangan kali ini menjadi salah satu hantaman paling berat bagi internal organisasi.

Meskipun demikian, ia meminta agar situasi ini dijadikan sebagai wadah refleksi secara menyeluruh untuk mengikis habis praktik serta kultur kerja masa lalu yang sudah tidak sejalan.

"Zaman sudah berubah dan tuntutan masyarakat saat ini telah berubah. Tidak ada hak istimewa (privilege) bagi siapa pun untuk melakukan pelanggaran," kata Hendarsam.