JAKARTA - Serangkaian peristiwa kebakaran hebat yang menghanguskan kawasan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin (1/6/2026) malam, dan di Tambora, Jakarta Barat, pada Kamis (28/5/2026) malam, kini menjadi peringatan keras bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan bahwa kejadian kebakaran yang terus berulang di kawasan permukiman padat menunjukkan masih tingginya tingkat kerentanan tempat tinggal warga terhadap bahaya kebakaran.
Berdasarkan data statistik yang dikumpulkan oleh Pemprov DKI Jakarta, faktor utama penyebab kebakaran di wilayah Ibu Kota sejauh ini tetap didominasi oleh persoalan arus pendek listrik.
“Karena di Jakarta ini hampir rata-rata kebakaran terjadi karena korsleting listrik. Itu berdasarkan survei kami hampir 95 persen,” kata Rano saat meninjau area kebakaran di Kemayoran, Selasa (2/6/2026).
Oleh karena itu, kondisi yang sulit ini harus mendapatkan atensi yang mendalam, terutama pada kawasan permukiman padat yang jarak antarbangunannya sangat rapat sehingga kobaran api dapat dengan sangat cepat merambat ke bangunan sekitarnya.
“Pemprov DKI prihatin dengan kejadian ini, dan sekali lagi yang bisa kami lakukan adalah mengulangi, me-warning kepada masyarakat, yang harus pertama kali dijaga adalah listrik. Nah, jadi ini menjadi perhatian kami,” lanjut dia.
Ratusan Bangunan Hangus, Ratusan Keluarga Terdampak
Bencana kebakaran yang melanda kawasan Kebon Kosong, Kemayoran, tercatat sebagai salah satu peristiwa terbesar dalam beberapa waktu belakangan.
Rano menjabarkan bahwa amukan api tersebut berhasil menghanguskan 304 bangunan dan berdampak langsung pada 354 kepala keluarga (KK).
“Terdiri dari 326 laki-laki, 353 perempuan. Dari jumlah tersebut terdapat 35 lansia, 90 balita, 53 anak usia SD, 6 anak usia SMP, 22 remaja SMK, serta 414 warga dewasa termasuk ibu hamil,” ucap Rano.
Banyaknya jumlah warga yang menjadi korban mendorong jajaran pemerintah untuk tidak hanya fokus pada tahap penanganan darurat saja, melainkan sudah mulai menyiapkan pilihan solusi jangka panjang guna menekan risiko serupa di masa mendatang.
Pemprov Kembali Tawarkan Relokasi ke Rusun
Sebagai bentuk opsi jalan keluar, Rano sempat menawarkan pilihan relokasi ke rumah susun (rusun) bagi warga yang saat ini kehilangan tempat tinggal akibat musibah kebakaran tersebut.
Menurut penilaian Rano, model tempat tinggal vertikal dapat menjadi alternatif hunian baru yang jauh lebih aman ketimbang kawasan permukiman padat yang sangat rentan kebakaran.
Terlebih lagi, sebagian wilayah permukiman yang ludes terbakar di Kemayoran tersebut berada di atas lahan milik Sekretariat Negara (Setneg), sehingga rencana penataan ulang kawasan menjadi poin penting yang perlu dikaji ke depan.
“Kami selalu berusaha untuk menyadarkan masyarakat bahwa bukan berarti tidak layak, tapi mungkin kalau tinggal di rumah susun jauh lebih layak," kata Rano.
Warga Masih Ingin Bertahan di Kampung Halaman
Walakin, tawaran untuk berpindah ke rusun tersebut tidak serta-merta disambut positif dan disetujui oleh seluruh lapisan masyarakat.
Sebagian besar dari mereka tetap bersikeras untuk mendiami wilayah itu karena sudah tinggal selama puluhan tahun serta memiliki kedekatan emosional yang sangat kuat dengan tempat mereka dibesarkan.
“Tadi sambil lalu saya ngomong dengan beberapa warga, 'enggak mau coba di rumah susun?'. Aduh Bang, kami lahir di sini Bang, bahkan yang namanya ari-ari kami ditanam di sini," ujar Rano.
Bagi Rano, tinggal di dalam rusun sebenarnya bisa menjadi alternatif tempat bernaung yang jauh lebih aman serta layak jika dibandingkan dengan kondisi permukiman padat yang mudah tersulut api.
Fokus Tangani Korban dan Pulihkan Dokumen
Sembari menyusun rencana strategis untuk jangka panjang, Pemprov DKI saat ini tetap memprioritaskan seluruh kapasitas mereka untuk proses penanganan para korban kebakaran.
Berbagai bantuan sosial terpantau telah disalurkan, mulai dari penyediaan tenda pengungsian, penyediaan posko kesehatan, pembuatan dapur umum, pasokan logistik, hingga pemberian bantuan psikologis bagi anak-anak korban terdampak.
Petugas pemerintah daerah setempat juga turun tangan membantu warga yang kehilangan berkas-berkas penting akibat amukan api.
Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta dikabarkan telah mulai menjalankan pencetakan ulang dokumen kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga yang hilang atau ikut terbakar.
Rano meminta warga untuk segera melapor jika dokumen-dokumen berharga milik mereka turut ludes terbakar.
“Artinya segera melapor kalau memang belum ada yang menemukan, segera melapor kepada dinas terkait agar semua dokumen disiapkan,” ujar Rano.
Siswa Korban Kebakaran Bisa Ikut Ujian Susulan
Di luar perkara pemenuhan kebutuhan pangan dan tempat tinggal, Pemprov DKI juga memastikan hak mendapatkan pendidikan bagi anak-anak korban kebakaran agar tidak terganggu.
Rano mengisahkan bahwa dirinya sempat menghubungi Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta sebab peristiwa kebakaran ini bertepatan dengan momen banyak sekolah yang sedang mengadakan ujian akhir semester.
"Anak-anak sekolah kan lagi ujian. Saya tadi pagi-pagi berangkat dari rumah jam 06.00 pagi karena saya nganterin cucu saya ujian. Karena itu saya telepon Kepala Dinas, 'Eh anak-anakku yang kena kebakaran gimana ujiannya?'" katanya.
Berdasarkan keterangan dari Rano, pihak Dinas Pendidikan telah merumuskan langkah khusus agar para pelajar yang menjadi korban kebakaran tetap bisa mengikuti ujian susulan.
"'Enggak Pak, nanti bisa menyusul. Itu kebijakan. Insya Allah,'" ujar Rano menirukan jawaban Kepala Dinas Pendidikan.
Pemprov DKI memberikan jaminan bahwa semua kebutuhan dasar dari warga terdampak kebakaran akan terus disediakan secara optimal selama masa tanggap darurat berlangsung.
Pada saat yang sama, pihak birokrasi juga sedang menyusun langkah-langkah strategis jangka panjang untuk meminimalkan angka risiko kebakaran yang sering berulang di zona permukiman padat Jakarta.
