JAKARTA- Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Muhadjir Effendy menyambangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, secara tiba-tiba pada Senin petang sekitar pukul 17.55 WIB.
Muhadjir mendatangi lembaga antikorupsi tersebut setelah sebelumnya Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengabarkan bahwa Menteri Agama Ad Interim pada 2022 itu meminta pengunduran jadwal pemeriksaan pada hari ini selaku saksi perkara dugaan korupsi kuota haji.
"Yang bersangkutan sudah terjadwal untuk agenda lainnya sehingga belum bisa memenuhi panggilan pemeriksaan pada hari ini," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Senin siang.
Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK meluncurkan penyidikan perkara dugaan korupsi kuota haji Indonesia tahun 2023-2024.
Pada 9 Januari 2026, KPK menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, bersama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex yang bertindak selaku staf khusus Yaqut sebagai tersangka.
Sementara itu, Fuad Hasan Masyhur selaku pemilik biro travel haji Maktour tidak dijadikan sebagai tersangka, walaupun sempat mendapatkan pencekalan ke luar negeri.
KPK selanjutnya memperoleh hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada 27 Februari 2026 yang menerangkan kerugian finansial negara dalam perkara tersebut menyentuh angka Rp622 miliar.
Berikutnya, pada 12 Maret 2026, KPK melakukan penahanan terhadap Yaqut di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK, yang kemudian diikuti penahanan Ishfah pada 17 Maret 2026.
KPK pernah mengubah status penahanan Yaqut menjadi tahanan rumah pada 19 Maret 2026 berdasarkan pengajuan pihak keluarga, tetapi kembali menjebloskannya ke Rutan KPK pada 24 Maret 2026.
Pada 30 Maret 2026, KPK mengumumkan dua tersangka baru, yaitu Direktur Operasional Maktour Ismail Adham beserta Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) Asrul Aziz Taba.
