TANJUNGPINANG - Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) baru saja merayakan hari ulang tahunnya yang ke-59 pada 10 Mei 2026 kemarin dengan mengusung tema “Mengawal Pangan, Menjaga Masa Depan”.
Momen perayaan ini terasa kian istimewa karena perusahaan mencetak sejarah baru dalam pengelolaan cadangan beras pemerintah (CBP) yang menembus angka 5,3 juta ton, naik signifikan dari posisi tahun 2025 yang berada di angka 4,2 juta ton. Keberhasilan ini menjadi wujud nyata andil dan komitmen penuh Bulog dalam menyukseskan program swasembada pangan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Saat ini, arah transformasi bisnis Bulog diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur pascapanen demi mengokohkan ketahanan pangan nasional di seluruh penjuru tanah air, dari Sabang sampai Merauke.
Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menjadi salah satu daerah strategis yang memperoleh atensi besar dari Bulog lantaran letaknya di beranda utara Indonesia dan berbatasan langsung dengan Malaysia serta Singapura.
Kondisi geografis Kepri yang memiliki 2.408 pulau dengan 394 pulau berpenghuni menghadirkan tantangan tersendiri dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan harian. Kondisi ini kian menantang karena Kepri bukan wilayah penghasil pertanian dan biaya logistik pengiriman bahan pokok antar pulau via jalur laut sangat tinggi.
Oleh sebab itu, kehadiran fisik Bulog amat diharapkan oleh masyarakat perbatasan untuk memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok dan menjaga stabilitas harganya.
Bulog pun berkomitmen memperluas jangkauan distribusi barang lewat program stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) atau beras medium ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Kepri dengan menambah unit gudang baru secara bertahap mulai tahun 2026 ini.
Kepala Bulog Cabang Tanjungpinang Arief Alhadihaq menjelaskan bahwa fasilitas gudang baru tersebut akan didirikan di lima lokasi yang tersebar di Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Lingga. Untuk Natuna, Bulog mengagendakan penambahan tiga unit gudang baru di Pulau Laut, Midai, dan Serasan, dengan kapasitas masing-masing sebesar 1.000 ton beras. Saat ini, Natuna telah didukung oleh dua unit gudang Bulog di Ranai dan Sedanau yang masing-masing berkapasitas 1.000 ton.
Selanjutnya, untuk wilayah Kepulauan Anambas direncanakan pembangunan satu unit gudang tambahan di Pulau Jemaja berkapasitas 1.000 ton beras, melengkapi gudang yang sudah berdiri sebelumnya di Tarempa dengan kapasitas yang sama.
Sementara di Kabupaten Lingga, target pembangunan satu unit gudang baru di Pulau Dabok berkapasitas 1.000 ton beras diproyeksikan mulai berjalan pada tahun 2027 mendatang. Untuk wilayah lain seperti Kota Batam dan Pulau Bintan—yang meliputi Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan—stok beras harian dinilai sudah memadai karena telah ditopang gudang Bulog berkapasitas 2.000 hingga 3.500 ton.
Untuk keperluan di Kabupaten Karimun, operasional Bulog sejauh ini masih menyewa fasilitas gudang berkapasitas 800 ton beras. Namun, dalam waktu dekat pemerintah pusat dijadwalkan akan membangun gudang permanen berkapasitas 2.000 ton di daerah tersebut. Seluruh pendanaan untuk proyek pembangunan gudang baru Bulog di wilayah hinterland Kepri ini bersumber dari APBN, sedangkan pemerintah daerah setempat berkontribusi menyediakan hibah lahan.
Tidak hanya mendirikan gudang penyimpanan, Bulog juga mendesain area tersebut sebagai kompleks terpadu yang dilengkapi kantor, rumah dinas, musala, sekaligus memberdayakan masyarakat setempat untuk kegiatan bongkar muat komoditas beras. Langkah penambahan lima unit gudang baru di Kepri ini didasari oleh faktor geografis antar pulau yang berjauhan sehingga memicu tingginya ongkos operasional pengiriman beras. Situasi lapangan juga kerap dipersulit oleh kondisi cuaca ekstrem yang tidak menentu.
Sebagai contoh, perjalanan laut dari Ranai selaku ibu kota Natuna menuju Pulau Laut memerlukan waktu berlayar sekitar enam jam. Kehadiran fasilitas gudang baru ini diharapkan mampu menjadi penopang utama ketahanan pangan di kawasan 3T melalui optimalisasi pengelolaan cadangan beras pemerintah oleh Bulog. Langkah ini diambil agar beras medium berharga terjangkau dapat diakses oleh wilayah yang belum terjangkau maupun yang sudah menerima program SPHP tetapi harganya masih tinggi karena rantai distribusi yang panjang.
Di samping itu, Bulog juga dapat mengirimkan pasokan beras lebih awal sebagai langkah antisipasi menyambut musim angin utara yang berpotensi memicu gelombang laut setinggi empat meter dan menghambat pelayaran beras ke pulau-pulau luar. Wilayah Kepri yang areanya terdiri atas 4 persen daratan dan 96 persen lautan hingga kini masih bergantung pada pasokan bahan pokok, khususnya beras, dari luar daerah atau provinsi tetangga.
Sebagai BUMN logistik pangan, Bulog memegang peran krusial dalam mengamankan ketersediaan pangan bagi seluruh warga Kepri, dari perkotaan hingga pulau perbatasan luar. Di tengah maraknya persaingan berbagai merek beras lokal maupun impor di Kepri, Bulog hadir menyediakan pilihan beras medium berkualitas dengan harga ekonomis bagi masyarakat. Beras medium ini menjadi produk pangan paling terjangkau di pasar dengan patokan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp13.100 per kilogram atau Rp65.500 untuk kemasan lima kilogram.
Pasokan stok beras tersebut didatangkan dari berbagai daerah produsen, seperti Pulau Jawa, Sumatera Utara, hingga Pekanbaru di Riau melalui transportasi laut dengan waktu pengiriman hingga beberapa hari. Biaya logistiknya tercatat jauh lebih mahal dibanding moda darat, terlebih dengan adanya kenaikan harga BBM yang dipengaruhi oleh ketegangan geopolitik global.
Meski begitu, Bulog menggaransi beras medium yang dipasok ke Kepri melalui Batam atau Tanjungpinang, lalu dikirim ke pulau terluar seperti Natuna dengan waktu tempuh laut dua pekan, akan tetap dijual sesuai standar HET. Hal ini dapat terwujud karena seluruh biaya logistik pengiriman program beras SPHP disubsidi penuh oleh pemerintah sehingga harga di tingkat konsumen tetap seragam di seluruh Indonesia.
Dalam menjaga ketersediaan pasokan beras di Kepri, Bulog menerapkan strategi manajemen buffer stock dengan menghitung estimasi kebutuhan minimal untuk jangka waktu tiga bulan ke depan. Petugas Bulog juga rutin memantau seluruh gudang penyimpanan sembari mengalkulasi volume penyerapan pasar. Jika indikator stok menipis, proses penambahan pasokan akan segera dijalankan.
Berdasarkan data statistik, kebutuhan beras program SPHP di Kepri mencapai 50 ton per bulan untuk Natuna, 50 ton untuk Anambas, 100 ton untuk Lingga, 200 ton untuk Tanjungpinang dan Bintan, 200 ton untuk Batam, serta 150 ton untuk Karimun. Untuk kondisi terkini, Bulog menegaskan stok beras medium di Kepri berada dalam status aman untuk mencukupi kebutuhan empat bulan ke depan. Di gudang Bulog Tanjungpinang yang menjadi hub distribusi ke pulau-pulau sekitar, saat ini tersimpan stok berkisar 2.050 ton.
Bulog juga mencatat adanya tren kenaikan permintaan beras medium ini dari tahun ke tahun. Di Tanjungpinang contohnya, konsumsi beras SPHP pada tahun 2025 berada di kisaran 10 ton per bulan, namun melonjak drastis menjadi 70 hingga 80 ton per bulan pada tahun 2026 ini. Fenomena ini menunjukkan produk Bulog makin diminati di tengah lonjakan harga beras di Kepri akibat mahalnya ongkos logistik laut.
Di Kepri, komoditas beras hanya dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu premium dan medium (SPHP). Varietas beras medium yang tersedia di Kepri adalah IR 64 dan IR 42. Mayoritas warga setempat lebih menyukai varietas IR 42 yang bertekstur berderai (pera). Di sisi lain, Bulog menjamin kualitas beras medium yang dilepas ke pasaran sudah melalui inspeksi ketat sesuai standar operasional prosedur (SOP) perusahaan.
Setiap pagi, petugas membuka gudang untuk mengecek kualitas fisik beras karena komoditas ini sensitif terhadap temperatur dan kelembapan udara. Langkah perawatan berkala diterapkan melalui metode spraying insektisida ke dinding dan lantai gudang guna membasmi hama. Jika ditemukan populasi hama berkisar tiga hingga lima ekor, Bulog akan langsung melakukan tindakan fumigasi menggunakan media gas pestisida di dalam ruangan tertutup.
Mutu beras kelolaan Bulog ini mendapat apresiasi langsung dari Bupati Karimun, Iskandarsyah. Beberapa waktu lalu, ia memperlihatkan proses pengolahan beras medium Bulog menjadi nasi hangat, mencicipinya, dan membagikan dokumentasi video tersebut lewat media sosial pribadinya. Iskandarsyah turut mengimbau masyarakat untuk beralih mengonsumsi beras medium Bulog karena kualitasnya baik, ekonomis, dan stoknya mampu memenuhi kebutuhan harian warga. “Beras Bulog cukup bagus, enak dan lembut. Ini sebenarnya soal selera saja,” kata kami.
Bulog secara intensif terus menjalankan intervensi harga agar tetap stabil di pasar dengan memperluas jaringan distribusi beras SPHP melalui mitra Rumah Pangan Kita (RPK) di pasar tradisional, ritel modern, hingga pemukiman warga. Hingga kini, ada sekitar 200 unit jaringan RPK Bulog yang aktif di Kepri, mulai dari Tanjungpinang, Bintan, Lingga, hingga Anambas. Kehadiran RPK sangat membantu memudahkan akses masyarakat mendapatkan beras medium berharga murah.
Penyaluran beras SPHP ini juga memberi keuntungan ekonomi bagi pemilik RPK. Mitra membelinya langsung dari gudang Bulog dengan harga Rp11.300 per kilogram, untuk kemudian dipasarkan kembali ke konsumen di kisaran harga Rp12.500 hingga Rp12.700 per kilogram. Rata-rata volume penyerapan beras SPHP di setiap RPK berkisar antara 500 kilogram hingga 1 ton per minggu. Jika stok habis sebelum satu minggu, mitra diperbolehkan mengajukan pemesanan stok baru.
Intervensi stabilitas harga juga ditempuh lewat program Gerakan Pangan Murah (GPM) berkolaborasi dengan pemerintah daerah, yang rutin digelar menjelang hari besar nasional atau perayaan keagamaan seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan (DKP2KH) Kepri, Rika Azmi, mengutarakan bahwa sepanjang tahun 2026 ini, agenda GPM dijadwalkan pada 69 titik lokasi yang tersebar di tujuh kabupaten/kota di seluruh Kepri. Lewat kemitraan strategis bersama Bulog, pemerintah daerah berupaya meningkatkan kemudahan akses pangan pokok bagi masyarakat, khususnya untuk beras medium berharga miring di bawah harga pasar.
Memasuki usia ke-59 tahun, Perum Bulog berkomitmen memperkuat implementasi program Asta Cita Presiden RI di bidang ketahanan pangan melalui sinergi bersama Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Kolaborasi ini diproyeksikan untuk mengoptimalkan distribusi pangan pokok dan mengendalikan stabilitas harga hingga ke pelosok desa dan perkampungan terpencil.
Bulog tercatat telah menyalurkan pasokan beras medium dan minyak goreng untuk operasional dua gerai KDMP di Kabupaten Bintan, tepatnya di Desa Kuala Sempang dan Desa Pengudang. Dengan intensitas dua kali setiap bulannya, Bulog Tanjungpinang konsisten mengirimkan beras medium ke dua koperasi tersebut dengan volume berkisar antara dua hingga empat ton.
Bulog mencatat performa penyerapan beras SPHP di lingkungan KDMP menunjukkan tren sangat baik karena koperasi ini mampu melayani area di luar jangkauan pelanggan RPK, sehingga eksistensinya tidak mengganggu roda ekonomi unit bisnis sembako yang sudah ada.
Pada komoditas lain, Bulog juga menyerap cadangan jagung pemerintah (CJP) atau produk jagung pipil sebanyak 45 ton untuk wilayah Kepri. Tahun ini, volume penyerapan CJP di Kepri ditargetkan menembus 100 ton, sementara target nasional ditetapkan 1 juta ton. Aktivitas produksi jagung pipil di wilayah tersebut merupakan hasil kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, institusi kepolisian, serta kelompok tani lokal dengan harga beli senilai Rp6.400 per kilogram.
Kegiatan penyerapan komoditas CJP oleh Bulog ini menjadi bagian dari pelaksanaan tugas pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) demi menjaga stabilitas harga jagung di tingkat petani serta peternak sekaligus mengamankan pasokan bahan baku. Jagung pipil tersebut direkomendasikan sebagai instrumen program SPHP guna menekan tingginya fluktuasi harga pakan ternak unggas.
Demi melancarkan distribusi beras di Kepri, Bulog mendorong pemerintah daerah dan sektor swasta mengoptimalkan rute serta jadwal operasional kapal laut khusus pengangkut bahan pangan pokok. Selama ini, mayoritas kapal pengangkut beras dari Kuala Tungkal di Jambi hanya bersandar dan melakukan bongkar muat di Batam. Beras tersebut selanjutnya harus dibongkar lalu dimuat ulang untuk dikirim ke Tanjungpinang dan Bintan menggunakan kapal RoRo, sehingga memicu tambahan waktu dan biaya operasional. Alur distribusi dinilai bakal jauh lebih efisien jika kapal pengangkut dapat langsung berlayar ke Tanjungpinang atau Bintan tanpa harus transit di Batam.
Selain fokus pada distribusi, Bulog juga mendorong pengembangan sektor pertanian guna mendongkrak kemandirian pangan di Kepri, salah satunya lewat program budi daya tanaman padi gogo di Bintan yang ditargetkan mencapai luas lahan 75 hektare tahun ini. Komoditas padi gogo dinilai memiliki keunggulan proses budi daya yang lebih simpel karena mampu tumbuh subur pada lahan tadah hujan tanpa memerlukan sistem irigasi rumit seperti sawah konvensional. Ke depan, Bulog berkomitmen siap menyerap hasil panen gabah padi gogo di Bintan demi menyokong kesejahteraan petani lokal sekaligus memperkuat ketahanan pangan di perbatasan Indonesia.
Menurut dia, kehadiran Kopdes Merah Putih diharapkan mampu memperkuat ekonomi desa dengan membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk lokal. Selain itu, ia memastikan koperasi juga akan berperan dalam penyaluran dan penyediaan kebutuhan pokok serta barang bersubsidi bagi masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1.061 KDKMP untuk wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, yang dilakukan secara simbolis di Koperasi Merah Putih Desa Nglawak, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5).
Ferry mengungkapkan, operasionalisasi 1.061 KDKMP tersebut merupakan tahap awal dari pengembangan koperasi secara nasional. Secara keseluruhan, ia menyebut pembangunan KDKMP telah mencapai hampir 9.200 unit, yang akan dioperasikan secara bertahap di berbagai daerah. “Ini merupakan awal dari KDKMP yang pembangunannya sudah hampir 100 persen untuk sekitar 9.200 unit, namun tahap pertama yang dioperasikan sebanyak 1.061 unit,” katanya.
Lebih lanjut, pemerintah menargetkan perluasan operasional KDKMP dalam skala besar pada tahap berikutnya. Pada Agustus 2026, jumlah koperasi yang beroperasi ditargetkan mencapai puluhan ribu unit. “Meskipun ditargetkan 20.000 unit, kami akan berusaha maksimal untuk bisa lebih dari itu,” ujar Ferry.
Di sisi lain, pemerintah juga tengah mengkaji solusi atas kendala keterbatasan lahan di sejumlah daerah yang belum memenuhi ketentuan minimal 1.000 meter persegi. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pembangunan fasilitas koperasi secara vertikal. “Kami sedang mempertimbangkan desain pembangunan gerai dan gudang secara vertikal untuk wilayah dengan keterbatasan lahan,” katanya.
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota menyatakan bahwa Agrinas bersama TNI sebagai pelaksana tugas untuk pembangunan gerai, gudang dan sarana kelengkapan lainnya optimistis target operasional 30.000 unit KDKMP pada tahap berikutnya dapat tercapai.
Sementara itu, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menyebut pembangunan KDKMP di wilayah Jawa secara umum tidak mengalami kendala berarti. Namun, ia menyebut tantangan masih dihadapi di daerah terpencil, terutama terkait keterbatasan akses dan infrastruktur.
