JAKARTA– Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memiliki keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu melewati angka 5,5 persen pada kuartal III dan IV tahun 2026.
“(Kuartal) III dan IV akan di atas 5,5 persen. Saya mendorong ke arah 6 persen kan,” kata Purbaya kepada awak media di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (12/05/2026).
Demi merealisasikan target itu, Purbaya tetap konsisten pada strategi penguatan sektor riil. Salah satu langkah konkret yang tengah digodok adalah pemberian stimulus bagi pembelian kendaraan listrik (EV).
Pemerintah saat ini sedang memfinalisasi skema insentif tersebut, dengan target kuota masing-masing 100 ribu unit untuk mobil listrik dan 100 ribu unit untuk sepeda motor listrik.
Mengenai rinciannya, Purbaya mengalokasikan dana Rp5 juta untuk setiap unit motor listrik. Sementara untuk mobil listrik, bantuan diberikan lewat Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dengan besaran 40 hingga 100 persen.
Fasilitas PPN DTP ini hanya diperuntukkan bagi kendaraan listrik murni (EV), tidak termasuk tipe hibrida. Nilai insentifnya akan bergantung pada jenis baterai yang dipakai, baik itu berbasis nikel maupun non-nikel.
Purbaya menargetkan kebijakan insentif kendaraan listrik, baik roda dua maupun roda empat, sudah bisa berjalan mulai Juni 2026.
Selain itu, Menteri Keuangan berencana mengumpulkan para pengusaha dari sektor orientasi ekspor, seperti industri tekstil, furnitur, hingga alas kaki. Pertemuan tersebut bertujuan mendiskusikan kemudahan akses pembiayaan bagi industri terkait.
“Saya akan panggil rapat lagi dalam waktu dekat, supaya mereka punya akses ke pendanaan yang lebih bagus dan lebih murah. Saya bisa masuk lewat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Di situ uangnya juga banyak, sebagian nganggur selama ini ternyata,” jelas Purbaya.
Ia juga menyiapkan langkah strategis lainnya guna memastikan pihak swasta bergerak maksimal. Di samping stimulus, penyuntikan dana ke sektor perbankan menjadi instrumen andalan agar bank lebih aktif mengalirkan kredit ke sektor riil.
“Apalagi kan sekarang banknya punya Danantara. Satu komando, kan? Kalau diperlukan, kami usulkan kebijakan ke arah sana. Tapi, bukan itu saja. Yang saya kerjakan adalah bukan saya paksa banknya pinjam, tapi saya akan pastikan invisible hand bekerja di sektor finansial,” tuturnya.
