JAKARTA - Rencana pengadaan ribuan sepeda motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) mulai menarik perhatian publik, terutama setelah beredar kabar bahwa salah satu merek disebut-sebut telah dipilih untuk mendukung operasional program pemerintah.

Di tengah munculnya informasi tersebut, Polytron sebagai salah satu produsen motor listrik dalam negeri justru mengaku belum menerima komunikasi apa pun terkait proyek tersebut.

Pernyataan ini menambah sorotan terhadap proses pengadaan kendaraan listrik yang nilainya diperkirakan cukup besar dan melibatkan kebutuhan operasional skala nasional.

Isu ini menjadi penting karena pengadaan sepeda motor listrik tersebut berkaitan langsung dengan dukungan mobilitas program pemenuhan gizi pemerintah. 

BGN berencana menyediakan kendaraan bagi para kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar operasional di lapangan berjalan lebih efektif. 

Dengan jumlah pengadaan yang mencapai puluhan ribu unit, proyek ini tentu berpotensi menjadi salah satu pengadaan kendaraan listrik pemerintah yang cukup besar. Karena itu, keterbukaan mekanisme pemilihan produsen dan kesiapan industri nasional menjadi perhatian tersendiri.

Commercial Director Polytron, Tekno Wibowo, menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada pembicaraan dengan BGN terkait rencana pengadaan tersebut. 

Pernyataan itu menegaskan bahwa kabar mengenai keterlibatan merek tertentu belum disertai komunikasi resmi kepada seluruh produsen yang berpotensi ikut serta.

"Tidak ada komunikasi sampai hari ini sepengetahuan saya," ujar Tekno.

Polytron Belum Terima Komunikasi Dari BGN

Polytron memastikan bahwa hingga saat ini belum ada komunikasi dengan Badan Gizi Nasional terkait rencana pengadaan sepeda motor listrik untuk kebutuhan operasional program pemerintah. 

Penegasan ini disampaikan langsung oleh Commercial Director Polytron, Tekno Wibowo, saat menanggapi kabar yang berkembang mengenai proyek tersebut.

Pernyataan itu menjadi sorotan karena BGN sebelumnya disebut akan melakukan pengadaan sepeda motor listrik dalam jumlah sangat besar. Kendaraan tersebut direncanakan untuk diberikan kepada setiap kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna menunjang mobilitas program Makan Bergizi Gratis atau MBG di lapangan.

Dalam rencana tersebut, BGN disebut ingin mengadakan sebanyak 21.801 unit sepeda motor listrik. Jumlah ini menunjukkan skala pengadaan yang sangat besar, sehingga wajar jika prosesnya menjadi perhatian banyak pihak, termasuk pelaku industri kendaraan listrik nasional.

Di tengah besarnya nilai strategis proyek ini, Polytron justru menegaskan belum ada pendekatan atau pembahasan resmi. Hal ini memunculkan pertanyaan publik mengenai mekanisme pemilihan produsen, terutama jika benar sudah ada merek tertentu yang disebut-sebut masuk dalam pengadaan.

Polytron Dorong Mekanisme Tender Terbuka

Meski belum diajak berkomunikasi, Polytron tetap menunjukkan minat untuk terlibat jika memang ada kebutuhan pengadaan dari BGN. Tekno Wibowo menilai bahwa proses pengadaan akan lebih baik jika dilakukan melalui tender terbuka agar semua produsen yang memenuhi spesifikasi memiliki kesempatan yang sama.

Menurut dia, mekanisme terbuka akan memberikan ruang persaingan yang sehat dan memastikan pemerintah mendapatkan produk yang sesuai kebutuhan. 

Selain itu, tender terbuka juga dapat memperkuat prinsip transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, terutama untuk proyek yang melibatkan ribuan unit kendaraan.

"Kalau memang ada kebutuhan kenapa tidak di tender terbuka? Selama spesifikasi cocok tentu kami siap men-supply," beber Tekno.

Pernyataan ini menegaskan bahwa Polytron pada dasarnya siap mendukung pengadaan tersebut apabila spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan lini produk yang dimiliki. 

Sikap ini sekaligus menunjukkan kesiapan produsen dalam negeri untuk berpartisipasi dalam proyek pemerintah, selama proses pengadaan berjalan secara jelas dan terbuka.

Bagi industri kendaraan listrik nasional, proyek seperti ini tentu dapat menjadi peluang besar. Selain mendorong penyerapan produk dalam negeri, pengadaan skala besar juga bisa menjadi momentum percepatan adopsi kendaraan listrik dalam aktivitas operasional lembaga negara.

Nama Emmo Muncul Di Tengah Sorotan Pengadaan

Di sisi lain, kabar yang beredar menyebut bahwa BGN sudah memilih merek Emmo untuk pengadaan sepeda motor listrik tersebut. Merek Emmo sendiri tergolong baru dalam dunia sepeda motor listrik, sehingga kemunculannya dalam isu pengadaan ini cukup menarik perhatian publik.

Informasi mengenai dugaan keterlibatan Emmo semakin menguat setelah sejumlah unit motor listrik dengan desain trail dan skuter berlogo BGN beredar luas di media sosial. Kemunculan visual kendaraan tersebut memicu spekulasi bahwa proses pengadaan sudah mengarah pada model dan merek tertentu.

Penelusuran juga menunjukkan bahwa dua model motor listrik Emmo, yakni JVX GT dan JVH Max, telah tercantum dalam katalog elektronik pemerintah melalui platform Inaproc. 

Platform ini dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan menjadi salah satu jalur resmi dalam pengadaan barang pemerintah.

Masuknya dua model tersebut ke katalog elektronik tentu menjadi informasi yang relevan. Namun, tercantumnya produk dalam katalog belum otomatis berarti penetapan final sebagai pemenang pengadaan. 

Karena itu, kejelasan mekanisme pemilihan tetap menjadi hal penting agar tidak menimbulkan asumsi yang berkembang terlalu jauh di ruang publik.

Pengadaan Untuk Dukung Operasional Program MBG

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pengadaan motor listrik tersebut merupakan bagian dari anggaran tahun 2025. Pengadaan ini disiapkan untuk mendukung operasional program MBG, khususnya bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Penjelasan ini menunjukkan bahwa kendaraan listrik tersebut dirancang bukan sekadar sebagai aset tambahan, melainkan sebagai sarana penunjang kerja lapangan. 

Dengan wilayah kerja yang tersebar dan kebutuhan mobilitas yang tinggi, keberadaan kendaraan operasional memang dapat membantu efektivitas pelaksanaan program.

Jika rencana pengadaan 21.801 unit benar direalisasikan, maka proyek ini akan menjadi salah satu langkah besar dalam integrasi kendaraan listrik ke dalam operasional program pemerintah. 

Selain mendukung efisiensi mobilitas, penggunaan motor listrik juga sejalan dengan arah kebijakan transisi energi dan penguatan ekosistem kendaraan ramah lingkungan.

Namun demikian, besarnya skala pengadaan membuat proses pelaksanaan harus dilakukan dengan cermat. Keterbukaan informasi, kesesuaian spesifikasi, serta kesempatan yang adil bagi produsen menjadi faktor penting agar proyek ini tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga mendapat kepercayaan publik. 

Pernyataan Polytron yang mengaku belum menerima komunikasi pun menjadi bagian dari dinamika yang patut dicermati, terutama di tengah munculnya spekulasi soal merek yang diduga telah lebih dulu dipilih.