JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menetapkan kebijakan baru yang mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu. Langkah tegas ini diambil guna mendorong perubahan budaya mobilitas masyarakat Jakarta yang selama ini masih sangat bergantung pada kendaraan pribadi.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menjelaskan bahwa transformasi sistem transportasi di ibu kota membutuhkan keberanian dalam menerapkan kebijakan yang memaksa masyarakat untuk berubah. Menurutnya, perubahan gaya hidup urban yang lebih ramah lingkungan dan efisien hanya akan tercapai jika dimulai dari aparatur pemerintah sebagai teladan.
“Selama karakter masyarakatnya belum mau merubah dirinya menggunakan transportasi umum, Jakarta kan? Dan untuk itu harus dipaksa. Nggak bisa, harus dipaksa,” tegas Pramono saat berbicara dalam forum Jakinvest: Unlocking Investment for Jakarta's Transformation to Top #50 Global City (2030).
ASN DKI Wajib Gunakan Transportasi Umum Setiap Rabu
Kebijakan ini diberlakukan mulai Mei 2025 dan langsung menyasar ASN di seluruh lingkungan Pemprov DKI, mulai dari balai kota, kecamatan, hingga kelurahan. Para pegawai diminta menggunakan moda transportasi publik seperti MRT, LRT, TransJakarta, hingga KRL dalam aktivitas perjalanan menuju tempat kerja setiap hari Rabu.
Meski awalnya menuai protes, Pemprov DKI tak gentar dan memperkuat kebijakan ini dengan sistem pengawasan. ASN diminta mengirim foto selfie di lokasi transportasi umum sebagai bukti kepatuhan, dan dilakukan pemeriksaan langsung di sejumlah kantor pemerintahan.
“Pada hari pertama ketika kebijakan ini dilakukan, orang ngomel-ngomel, tapi kita wajibkan selfie. Nggak apa-apa ngomel-ngomel, tapi selfie,” ungkap Pramono.
“Di tempat-tempat itu masuk, balai kota, kantor balai kota, kantor kecamatan, kantor kelurahan. Saya suruh jaga. Yang naik kendaraan umum, suruh pulang. Kecuali ibu hamil,” tambahnya.
Kepatuhan ASN Capai 98 Persen
Kebijakan ini membuahkan hasil positif dalam waktu singkat. Dalam minggu kedua pelaksanaan, tingkat kepatuhan ASN dalam menggunakan transportasi umum melonjak drastis.
“Apa yang terjadi? Minggu berikutnya naik menjadi 98%. Kemarin naik lagi,” kata Pramono sambil menegaskan keberhasilan pendekatan disiplin ini.
Langkah tegas ini menjadi bagian dari strategi besar Pemprov DKI dalam mendorong reformasi mobilitas urban di Jakarta. Selain mendisiplinkan ASN, kebijakan ini sekaligus menjadi simbol komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat peralihan dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi publik yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
Transportasi Gratis untuk ASN, Layanan TransJabodetabek Siap Dukung
Sebagai bentuk dukungan tambahan, Pemprov DKI juga memberikan subsidi penuh biaya transportasi bagi 15 kelompok masyarakat, termasuk ASN dari wilayah penyangga seperti Bekasi, Bogor, hingga Tangerang Selatan. Langkah ini diambil agar tidak ada alasan lagi bagi ASN untuk menghindari penggunaan angkutan umum.
“Termasuk ASN dari mana aja, mau ke sini gratis. Nggak ada alasan,” tegas Pramono.
Kebijakan ini juga selaras dengan rencana peluncuran layanan TransJabodetabek, sebuah sistem angkutan massal terintegrasi yang akan menghubungkan Jakarta dengan kota-kota satelit di sekitarnya. Layanan ini akan memperluas aksesibilitas dan kenyamanan pengguna transportasi umum lintas wilayah.
Dalam waktu dekat, jalur TransJabodetabek akan menjangkau sejumlah wilayah prioritas termasuk PIK, yang selama ini dianggap kurang terjangkau transportasi publik. Pramono menegaskan bahwa seluruh wilayah ibu kota harus terbuka dan mudah diakses oleh moda transportasi umum.
“PIK tidak boleh jadi wilayah tertutup. Semua harus terkoneksi,” ujarnya dalam pernyataan terpisah.
Bagian dari Visi Jakarta Global City 2030
Upaya ini merupakan bagian integral dari visi besar Pemprov DKI dalam menjadikan Jakarta sebagai kota global yang kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan pada tahun 2030. Dengan memperkuat jaringan transportasi publik dan mengubah pola pikir warga, Jakarta diharapkan dapat naik peringkat dalam daftar kota terbaik dunia.
Transformasi budaya mobilitas, terutama di kalangan ASN sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan, dinilai sebagai langkah awal yang sangat strategis untuk mempengaruhi masyarakat secara luas.
