JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus memperkuat iklim investasi sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) untuk menarik kembali kehadiran perusahaan-perusahaan migas raksasa dunia ke Tanah Air. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memimpin langkah strategis dalam membuka ruang lebih luas bagi investor besar global di sektor migas nasional.
Dalam pernyataan usai Rapat Dewan Pengawas (Dewas) SKK Migas bersama Menteri Keuangan di Gedung Kementerian ESDM, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah kini memberikan fleksibilitas sistem kontrak kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), baik dalam skema gross split maupun cost recovery.
“Sekarang kan gini. Opsi apa kamu gross split atau cost recovery, itu kita berikan dua-duanya. Terserah KKKS memilih yang mana. Kalau dia menganggap bahwa gross split bagus, kita kasih. Kalau dia memilih untuk cost recovery-nya bagus, kita kasih juga,” ujar Bahlil.
Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mengakomodasi kebutuhan dan preferensi investor, serta mempercepat proses masuknya kembali perusahaan migas kelas dunia yang sebelumnya sempat hengkang, termasuk TotalEnergies dari Prancis.
“Apa yang kembali ke Indonesia yang kemarin sudah keluar dan kembali? Total ya? Sudah keluar, kembali lagi?,” kata Bahlil saat menyinggung soal potensi kembalinya Total ke Indonesia.
Dukungan Pemerintah Perkuat Keyakinan Investor Asing
Langkah-langkah reformasi kebijakan tersebut mendapat respons positif dari pelaku industri. Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Hudi D. Suryodipuro, mengungkapkan bahwa perusahaan migas global masih menunjukkan ketertarikan untuk kembali berinvestasi di Indonesia, termasuk dari jajaran "Seven Sisters" — kelompok perusahaan migas terbesar dunia.
“Itu sebenarnya menunjukkan bahwa yang dulu kita sebut Big Sisters, Seven Sisters itu, masih ada ketertarikan untuk masuk ke Indonesia,” ujar Hudi di sela gelaran Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) 2025.
Menurutnya, minat kembali para investor besar ini merupakan hasil dari upaya pemerintah dalam menjaga daya saing dan kemudahan berusaha di sektor hulu migas.
“Itu sebenarnya menunjukkan, dengan usaha pemerintah, dengan kerja sama, dan tentu saja dengan dukungan dari para investor terdahulu yang masih di Indonesia, itu sebenarnya menunjukkan banyak, apa istilahnya, janji-janji dan harapan bahwa mereka yang dulu di Indonesia bisa kembali,” jelas Hudi.
Raksasa Migas Dunia Mulai Tunjukkan Sinyal Positif
Beberapa nama besar seperti Shell, Chevron, dan TotalEnergies tercatat telah menarik diri dari proyek migas Indonesia beberapa tahun terakhir. Namun, iklim investasi yang semakin membaik kini membuat mereka mulai melirik kembali potensi eksplorasi dan produksi migas di Indonesia.
Pemerintah Indonesia melihat kehadiran kembali para raksasa migas ini sebagai sinyal positif sekaligus peluang strategis untuk mendorong produksi migas nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.
Selain fleksibilitas kontrak, reformasi perizinan, insentif fiskal, dan jaminan stabilitas regulasi juga menjadi bagian dari strategi pemerintah agar Indonesia tetap kompetitif dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia-Pasifik.
Transformasi Strategi Hulu Migas Demi Kemandirian Energi Nasional
Langkah Menteri ESDM dan Menteri Keuangan ini merupakan bagian dari visi besar untuk mewujudkan kemandirian energi nasional melalui penguatan sektor hulu. Reformasi menyeluruh terhadap model bisnis migas menjadi krusial di tengah tantangan geopolitik global, fluktuasi harga minyak dunia, dan transisi menuju energi bersih.
Di sisi lain, Indonesia memiliki cadangan migas yang masih potensial di berbagai wilayah, termasuk blok eksplorasi di Indonesia Timur, yang selama ini belum tergarap secara maksimal karena minimnya investasi dan kendala teknis.
Dengan kemudahan yang ditawarkan pemerintah saat ini, investor diharapkan semakin tertarik untuk melakukan eksplorasi dan produksi di wilayah-wilayah frontier tersebut.
