JAKARTA – Pernyataan Anies Baswedan dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional 2025 kembali menegaskan pentingnya pendidikan sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan sosial. Gagasan ini mendapat sambutan dari kalangan akademisi dan praktisi pendidikan yang menilai bahwa reorientasi paradigma kebijakan pendidikan menjadi hal yang mendesak di Indonesia.

Anies menekankan bahwa pendidikan tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian angka-angka mekanis seperti nilai ujian atau indeks akreditasi, melainkan harus menjadi alat pembebasan, pencerdasan, dan pemberdayaan manusia seutuhnya. Pernyataan itu disampaikan Anies sebagai bentuk refleksi atas masih lemahnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan di berbagai daerah di Indonesia.

Seruan Anies agar pendidikan dikembalikan kepada fitrahnya sebagai sarana menciptakan keadilan sosial disambut oleh kalangan pendidik, termasuk dari akademisi muda Universitas Brawijaya, Dr. Verdi Firmantoro. Ia menilai pernyataan Anies sangat relevan dengan cita-cita awal pendidikan yang dicetuskan oleh tokoh bangsa, Ki Hadjar Dewantara.

“Apa yang dikatakan Anies Baswedan pada peringatan Hari Pendidikan Nasional beberapa waktu lalu itu merefleksikan visi pendidikan sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa—seperti Ki Hadjar Dewantara—yang menempatkan pendidikan sebagai sarana pembebasan, pencerdasan, dan kemerdekaan manusia,” kata Verdi.

Menurut Verdi, kebijakan pendidikan yang ideal seharusnya berfokus pada pembukaan akses seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat. Ia menyebut bahwa selama ini sistem pendidikan nasional masih terlalu terjebak pada pencapaian indikator teknis, sementara aspek penting seperti pembangunan karakter dan nilai-nilai etika sering terabaikan.

“Jadi selain reorientasi, pendidikan perlu diarahkan menjadi lebih humanistik. Sering kali kebijakan pendidikan terlalu fokus pada indikator teknis—seperti nilai ujian, akreditasi, dan sertifikasi—sementara aspek pembangunan karakter juga tidak boleh dikesampingkan,” ujarnya.

Dalam konteks sosial yang terus berubah, Verdi menilai bahwa pendidikan harus berperan sebagai alat transformasi, bukan sekadar jalur mencetak tenaga kerja. Pendidikan harus mampu membentuk kemampuan berpikir kritis dan menanamkan nilai-nilai moral dan kemanusiaan.

“Pesan pendidikan menjadi alat transformasi sosial itu akan mendorong agar pendidikan tidak sekadar mencetak tenaga kerja, tetapi juga ditujukan untuk membentuk kemampuan berpikir kritis serta menjunjung tinggi etika pada setiap manusia,” tegasnya.

Verdi juga menggarisbawahi pentingnya menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Menurutnya, sistem pendidikan Indonesia perlu beralih dari paradigma lama yang bersifat top-down menuju pendekatan yang kolaboratif dan inklusif.

“Dalam konteks hari ini, reorientasi tujuan pendidikan menjadi sangat penting. Hal ini artinya tujuan pendidikan adalah untuk menempatkan anak didik sebagai subjek, bukan objek. Transformasi ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga paradigma pendidikan yang kolaboratif dan inklusif,” jelas Verdi.

Lebih lanjut, dalam perspektif komunikasi politik, Verdi menilai bahwa narasi pendidikan harus bersifat emansipatoris dan membawa pesan perubahan. Pendidikan harus menjadi medium untuk memperjuangkan nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, dan kemanusiaan.

Pernyataan Anies dan dukungan akademisi seperti Verdi mencerminkan semakin besarnya harapan publik terhadap reformasi kebijakan pendidikan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai pihak telah mengkritik pendekatan teknokratis dalam dunia pendidikan yang cenderung mengabaikan aspek kesejahteraan guru, pemerataan fasilitas, serta inklusi sosial.

Sebagai mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan memang dikenal sebagai tokoh yang kerap mengedepankan pendekatan humanistik dan kolaboratif dalam kebijakan pendidikan. Saat menjabat, ia meluncurkan program-program seperti "Gerakan Literasi Nasional" dan "Program Indonesia Mengajar" yang fokus pada pemberdayaan daerah terpencil.

Dengan semakin dekatnya momentum politik 2024-2029, isu pendidikan diprediksi akan menjadi salah satu topik utama dalam diskusi kebijakan nasional. Gagasan untuk menata ulang arah pendidikan menjadi lebih berkeadilan dan manusiawi dinilai sangat penting dalam membentuk generasi Indonesia yang siap menghadapi tantangan global, tanpa kehilangan jati diri dan nilai luhur kebangsaan.