JAKARTA – Pemerintah Indonesia kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) dalam bentuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk periode April 2025, BPNT masuk dalam penyaluran tahap kedua dan direncanakan cair dalam waktu dekat.
BPNT merupakan salah satu dari sejumlah program bantuan sosial yang disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) kepada masyarakat miskin dan rentan miskin di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga penerima manfaat (KPM), terutama dalam kondisi ekonomi yang masih terdampak oleh berbagai tekanan global.
Nominal dan Skema Penyaluran BPNT 2025
Bantuan BPNT diberikan dalam bentuk saldo elektronik yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan pokok di e-warung (warung elektronik) yang telah ditunjuk oleh Kemensos. Setiap KPM menerima bantuan sebesar Rp200.000 per bulan. Namun, pencairan dilakukan setiap tiga bulan sekali, sehingga total bantuan yang diterima mencapai Rp600.000 per tahap.
Untuk tahun 2025, skema pencairan BPNT dibagi menjadi beberapa tahap:
Tahap 1: Januari – Maret
Tahap 2: April – Juni
Tahap 3: Juli – September
Dengan memasuki awal April, masyarakat penerima bantuan kini menantikan pencairan tahap kedua.
Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos RI, Asep Sasa Purnama, dalam keterangannya menyampaikan, “Kami berkomitmen memastikan bahwa bantuan BPNT dapat diterima tepat waktu oleh KPM yang sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).”
Cara Cek Penerima Bansos BPNT April 2025
Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apakah mereka termasuk penerima bantuan BPNT, pemerintah menyediakan layanan daring yang mudah diakses melalui situs resmi Kemensos.
Berikut adalah langkah-langkah untuk mengecek penerima BPNT secara online:
Buka situs https://cekbansos.kemensos.go.id
Isi data wilayah sesuai dengan KTP: Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan
Masukkan nama lengkap sesuai KTP
Ketik kode verifikasi yang ditampilkan
Klik tombol "Cari Data"
Tunggu beberapa saat hingga sistem menampilkan hasil pencarian
Jika nama Anda terdaftar, maka informasi terkait status penerimaan BPNT akan muncul di layar. Proses ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi bansos tanpa harus datang ke kantor pemerintahan setempat.
Syarat Penerima Bansos BPNT
Pemerintah menetapkan sejumlah syarat bagi masyarakat yang berhak menerima BPNT, antara lain:
Terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia (WNI)
Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan KTP yang sah
Termasuk dalam kategori keluarga miskin atau rentan miskin
Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos
Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos, Dwi Nurahman, menjelaskan pentingnya verifikasi data yang akurat. “Kami mengimbau masyarakat untuk memastikan bahwa data kependudukan mereka sesuai dan tercatat dalam DTKS agar tidak ada kendala dalam proses pencairan bantuan,” katanya.
Integrasi Program Bansos Pemerintah
Selain BPNT, pemerintah juga menyalurkan berbagai program bantuan lainnya pada April 2025, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Bantuan Sosial Khusus untuk Lansia. Semua program ini berjalan secara paralel dengan tujuan meningkatkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat.
Pemerintah daerah pun diminta aktif melakukan sosialisasi dan pendampingan agar masyarakat tidak mengalami kebingungan dalam proses pencairan maupun verifikasi data. Di beberapa daerah, kegiatan sosialisasi dan penyaluran bantuan dilaporkan telah berjalan dengan lancar.
Sebagai contoh, di Kota Depok, Jawa Barat, ratusan warga telah menerima bantuan sosial dalam penyaluran tahap pertama. Suasana antusias tampak dalam kegiatan tersebut, di mana warga membawa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai syarat pencairan.
Penyaluran bansos BPNT pada April 2025 diharapkan dapat membantu meringankan beban hidup masyarakat miskin dan rentan di tengah tantangan ekonomi nasional. Pemerintah melalui Kemensos terus berupaya memperbaiki sistem distribusi bansos agar semakin transparan, akurat, dan tepat sasaran.
Masyarakat diminta untuk selalu waspada terhadap informasi palsu terkait bansos dan hanya merujuk pada saluran resmi pemerintah. Jika ada kendala dalam proses verifikasi atau pencairan, masyarakat dapat menghubungi Dinas Sosial setempat atau layanan pengaduan Kemensos.
