JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto memimpin rapat strategis bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor.
Pertemuan yang berlangsung dari siang hingga malam itu membahas berbagai langkah penertiban tambang ilegal dan pengawasan aktivitas pertambangan yang tidak sesuai regulasi.
Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya menyampaikan, pertemuan tersebut menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga penegak hukum untuk menindak praktik ilegal di sektor kehutanan dan pertambangan.
Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menegakkan amanat Pasal 33 UUD 1945, yang menekankan pengelolaan sumber daya alam demi kesejahteraan rakyat.
Menteri Hingga Kapolri Hadir Awasi Penertiban
Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah menteri dan pejabat tinggi, mulai dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, hingga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Selain itu, jajaran penegak hukum dan militer turut hadir, termasuk Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Kepala BPKP Yusuf Ateh dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana juga ikut dalam rapat, meninjau langkah-langkah pengawasan keuangan dan aset terkait aktivitas pertambangan.
Kehadiran seluruh pemangku kepentingan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menindak praktik ilegal yang telah merugikan negara dan mengancam kelestarian lingkungan.
Satgas Penertiban Kawasan dan Tindak Lanjut Hukum
Salah satu agenda utama rapat adalah evaluasi hasil kerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan Penertiban Kawasan Pertambangan.
Presiden Prabowo menekankan perlunya rencana tindak lanjut yang sistematis, termasuk penegakan konsekuensi hukum bagi pelanggar. Aktivitas ilegal di beberapa wilayah sebelumnya sulit dijangkau aparat, sehingga pemerintah kini memperkuat koordinasi, pengawasan, dan pelibatan berbagai lembaga terkait.
Dalam pertemuan ini juga dibahas strategi untuk menutup celah praktik ilegal, mengoptimalkan pemetaan kawasan rawan, serta memperkuat pengawasan berbasis teknologi. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mencegah penambangan ilegal yang merugikan negara dan masyarakat sekaligus melindungi sumber daya alam.
Komitmen Pemerintah Tingkatkan Kedaulatan Sumber Daya Alam
Presiden Prabowo menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus mengutamakan kepentingan rakyat, selaras dengan amanat konstitusi. Upaya penertiban tambang ilegal diharapkan dapat meningkatkan transparansi, mencegah kerugian negara, dan memastikan kegiatan pertambangan berlangsung sesuai aturan.
Kementerian ESDM dan aparat penegak hukum akan memantau pelaksanaan kebijakan ini secara berkelanjutan, sementara BPKP dan PPATK menyiapkan mekanisme audit dan pengawasan keuangan.
Langkah ini juga menjadi sinyal tegas pemerintah terhadap pelaku usaha yang mencoba mengeksploitasi sumber daya alam tanpa izin resmi.
Dengan koordinasi intensif antar kementerian, lembaga penegak hukum, dan aparat militer, Presiden Prabowo yakin strategi penertiban tambang ilegal akan berjalan efektif.
Pemerintah berharap langkah-langkah ini tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memperkuat pengelolaan sumber daya alam demi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
