BERITAKINI.CO.ID — Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menilai solusi dua negara atau two-state solution sebagai opsi paling mungkin diterima berbagai pihak untuk mengakhiri konflik Palestina-Israel. Gagasan itu ia sampaikan dalam sesi khusus Global Town Hall 2026 yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Sabtu (19/9/2026).
Jusuf Kalla menyebut solusi dua negara memberi pengakuan dan martabat bagi Palestina maupun Israel. Menurut dia, kerangka itu memungkinkan kedua pihak sama-sama diakui sebagai negara dengan batas wilayah yang disepakati.
"Solusi yang paling bisa diterima oleh banyak pihak ialah two-state solution. Jadi itu memberikan suatu dignity for all," ujar JK dalam forum bertajuk "From Aspiration to Reality: Prospects and Challenges for Palestinian Independence and Statehood".
Pengakuan Timbal Balik dan Penetapan Batas Wilayah
JK menjelaskan, penerapan solusi dua negara berarti Palestina dan Israel sama-sama mendapatkan pengakuan kedaulatan. Batas wilayah kedua negara dapat ditetapkan dan diakui sebagai bagian dari kesepakatan perdamaian.
"Artinya, bahwa Palestina diakui dan juga Israel diakui untuk mencapai batas yang sekarang ini yang terjadi," ucapnya.
Mantan Wakil Presiden RI periode 2004-2009 dan 2014-2019 itu menilai, kesepakatan tersebut bisa menjadi jalan keluar dari konflik berkepanjangan. Tantangan terbesarnya terletak pada kesediaan kedua pihak menerima kerangka penyelesaian yang mengakui keberadaan masing-masing negara.
Upaya Board of Peace dan Penolakan dari Kedua Kubu
Dalam forum yang sama, JK menyoroti langkah Board of Peace (BoP) yang diketuai Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut dia, BoP telah berupaya mencari jalan tengah penyelesaian konflik, termasuk mengirim Jared Kushner, menantu Trump, untuk terlibat dalam upaya perdamaian.
Namun, upaya tersebut masih menghadapi penolakan dan perbedaan sikap dari pihak-pihak yang bertikai. JK menyebut gagasan two-state solution yang terus muncul dalam pembahasan BoP belum sepenuhnya diterima Israel.
"BoP mempunyai konsep yang tentunya mau jalan tengah tetapi juga tidak diterima sepenuhnya oleh Israel dan tidak diterima juga oleh pihak Palestina," kata JK.
Dominasi Militer Israel dan Proyeksi Panjang Konflik
JK menilai kondisi di lapangan membuat proses perdamaian tidak mudah. Israel berada dalam posisi lebih kuat secara militer setelah menguasai sebagian besar Gaza dan memiliki kontrol militer di Tepi Barat.
"Karena sudah dalam posisi militer sudah menguasai Gaza itu pada umumnya. Dan juga West Bank, jadi dia berada di pihak yang lebih kuat di bidang militer," jelasnya.
Karena itu, JK memperkirakan persoalan Palestina-Israel masih akan berlangsung panjang. Ada dua faktor yang akan menentukan perkembangan ke depan, yakni langkah Presiden Trump dan dinamika politik domestik Israel.
Harapan pada Pemilu Israel 27 Oktober 2026
JK menyinggung pemilihan umum Israel yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Oktober 2026. Ia berharap perubahan kepemimpinan di Israel dapat membuka ruang bagi pendekatan yang lebih lunak dalam penyelesaian persoalan Palestina.
"Mudah-mudahan pengganti Netanyahu kalau bisa, kalau dia kalah itu dapat lebih soft dalam menyelesaikan masalah Palestina ini," ujar JK.
Pemilu tersebut menjadi yang pertama sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dan perang yang kemudian berlangsung di Gaza serta kawasan sekitarnya.
Dorongan agar Hamas Kurangi Serangan Ofensif
Selain persoalan politik Israel, JK menyinggung kelompok-kelompok garis keras Palestina. Dalam kerangka solusi dua negara, kelompok seperti Hamas perlu mengurangi aktivitas ofensif dan menempatkan perjuangan pada konteks mempertahankan diri.
"Memang garis keras seperti Hamas itu bagaimana dia, katakanlah, mengurangi aktivitas atau hanya untuk mempertahankan diri, tidak untuk menyerang seperti dilakukan pada Oktober 2023," kata JK.
Sesi khusus mengenai Palestina dalam Global Town Hall 2026 juga menghadirkan Menteri Luar Negeri dan Ekspatriat Negara Palestina Varsen Aghabekian Shahin, High Representative for Gaza-Board of Peace Nickolay Mladenov, Presiden U.S./Middle East Project Daniel Levy, dan Presiden Al Sharq Forum Wadah Khanfar.
Forum virtual tahunan FPCI itu mengangkat tema "Calling for a Global U-Turn: Recentering Development, Reclaiming Humanity, Restoring Justice in a Crazi(er) World".