JAKARTA - Industri jasa konstruksi sedang berada dalam bayang-bayang tekanan bertubi-tubi sepanjang 2026. Alokasi dana pembangunan fasilitas dari pemerintah terus menyusut dibanding periode lampau, sementara lonjakan harga minyak global memicu pembengkakan biaya bahan baku, pengiriman, hingga pengerjaan.
Ketua Umum Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) Djoko Sarwono menilai deretan beban tersebut membuat para pelaku usaha di bidang pembangunan kian sulit mempertahankan performa operasional.
"Industri jasa konstruksi sedang tidak baik-baik saja. Hantamannya beruntun, mulai dari tekanan harga, kemudian akibat perang di Teluk yang tidak kunjung selesai," ujar Djoko dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa, 15 September.
Asosiasi mencatat bahwa kucuran dana di sektor fasilitas publik pada 2025 sempat menembus kisaran Rp400 triliun untuk menopang aneka agenda strategis nasional mulai dari jalur transportasi, suplai energi, hingga ketahanan pangan.
Namun ketika memasuki 2026, alokasi dana dari pemerintah justru merosot sehingga celah pekerjaan bagi para penyedia jasa konstruksi kian menyempit di tengah membubungnya beban operasional.
Lonjakan pengeluaran terutama dipicu oleh harga minyak global yang kini melonjak hingga kisaran 100,4 dolar AS per barel dari posisi semula sekitar 80 dolar AS per barel.
Guncangan pada pasar energi tidak sekadar memicu kenaikan harga bahan bakar, tetapi juga berimbas langsung pada lonjakan harga pasokan material pokok seperti besi, semen, batu split, serta pasir seiring membengkaknya beban pembuatan dan distribusi.
"Akibat kenaikan BBM tentunya material naik, biaya logistik naik, kemudian biaya proses juga akan naik," katanya.
Tantangan ini terasa jauh lebih berat bagi para penyedia jasa pembangunan yang tengah menggarap proyek di luar Pulau Jawa akibat keterbatasan pasokan bahan bakar sektor industri, ditambah aturan larangan pemakaian BBM subsidi untuk kegiatan pembangunan.
"Di luar Jawa BBM itu langka, jadi kami sulit. Kadang-kadang proyek-proyek kami yang di luar Jawa cukup sulit mendapatkan bahan bakar industri," ucap Djoko.
Guna meredam imbas lonjakan beban produksi, organisasi kontraktor ini telah menyuarakan usulan penyesuaian nilai kontrak atau eskalasi harga kepada pemerintah agar perubahan tarif energi dapat masuk ke dalam skema perhitungan biaya pengerjaan.
Djoko mengaku telah melayangkan aspirasi tersebut ke sejumlah kementerian dan instansi terkait, meski hingga saat ini belum membuahkan hasil konkrit yang diharapkan.
Pihak asosiasi menyadari bahwa pemerintah juga menghadapi keterbatasan ruang fiskal mengingat kondisi kas negara berada di bawah tekanan berat.
Keberlanjutan sektor pembangunan tetap memegang peranan krusial bagi perekonomian nasional mengingat bidang ini menyumbang sekitar 9,92 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Saat ini asosiasi tersebut menaungi 117 perusahaan konstruksi yang didominasi entitas berskala besar, termasuk tujuh BUMN yang menguasai sekitar 80 persen pangsa pasar infrastruktur nasional.
Para pelaku usaha berharap pemerintah segera merumuskan kebijakan yang sanggup menjaga kelangsungan proyek sekaligus memberikan ruang napas bagi pelaksana pekerjaan dalam mengarungi lonjakan biaya produksi.
Tekanan bertubi-tubi ini terbilang sangat berat bagi iklim industri karena terjadi secara bersamaan, yakni ketersediaan porsi pekerjaan dari belanja negara terus menyusut di saat biaya penyelesaian proyek justru kian mahal.