SUMBAWA - Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengarahkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 guna mempercepat pembenahan infrastruktur, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta meningkatkan pelayanan dasar masyarakat.
Sekda Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, menyampaikan bahwa pemerintah daerah menempatkan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama dalam perubahan anggaran tersebut. Pemkab Sumbawa menggenjot pembenahan dua sektor itu demi memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengarahkan belanja daerah pada kebutuhan yang langsung bersentuhan dengan pelayanan masyarakat.
“Dari semua itu adalah kami akan bicara tentang peningkatan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan sebagai layanan dasar pemenuhan SPM. Itu menjadi prioritas dan menjadi atensi semua pihak,” ujar Budi, Rabu 16 September 2026.
Selain pendidikan dan kesehatan, Pemkab Sumbawa memberi perhatian khusus terhadap pembangunan infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi warga. Pemerintah daerah menilai kondisi jalan, jembatan, drainase, serta jaringan pengairan turut menentukan kelancaran mobilitas warga sekaligus distribusi hasil produksi.
Budi menyebut peningkatan konektivitas wilayah dapat memberikan dampak berantai terhadap perekonomian daerah. Infrastruktur yang memadai akan memperlancar pergerakan masyarakat dari satu wilayah ke wilayah lain, sekaligus membantu petani dan pelaku usaha membawa hasil produksi menuju pasar.
Oleh karena itu, perubahan APBD 2026 mengarahkan anggaran untuk menangani sejumlah kebutuhan fisik yang berkaitan langsung dengan akses produksi masyarakat. Pemkab Sumbawa menyiapkan penanganan jalan dan jembatan, perbaikan jaringan drainase, serta sarana pendukung pertanian.
Pemerintah daerah juga mendorong penyediaan sumber air melalui pembangunan sumur dangkal maupun sumur dalam. Selain itu, pemkab memperhatikan jaringan irigasi untuk mendukung kebutuhan air pada kawasan pertanian dan sentra produksi.
“Kami ingin memastikan semua akses produksi masyarakat, minimal dengan adanya perubahan anggaran ini bisa memberikan atensi khusus terhadap jalan, jembatan, termasuk juga jaringan-jaringan drainase,” tegasnya.
Menurut Budi, pembangunan infrastruktur tidak dapat pemerintah daerah maknai hanya sebagai pembangunan fisik semata. Pemkab juga perlu membangun sarana dan sistem yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menggerakkan sektor ekonomi.
Ia menyebut pendidikan, kesehatan, pertanian, dan investasi sebagai bagian dari pembangunan yang saling berkaitan. Pemerintah daerah perlu membangun infrastruktur yang mampu memperkuat berbagai sektor tersebut secara bersamaan.
“Jangan hanya bicara tentang infrastruktur secara fisik, tetapi infrastruktur juga kami akan bicara di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, termasuk juga di bidang-bidang lain. Termasuk juga kami penguatan di investasi,” jelas Budi.
Pemkab Sumbawa kemudian mengintegrasikan arah kebijakan perubahan APBD 2026 dengan 88 program prioritas daerah. Pemerintah daerah menggunakan program-program tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat pada tahun berjalan.
Pembahasan perubahan anggaran itu juga berkaitan erat dengan arah pembangunan pada 2027. Pemkab Sumbawa telah membahas desain pembangunan melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027.
Budi mengatakan, pemerintah daerah belum dapat memastikan kekuatan fiskal Sumbawa pada 2027. Kondisi penerimaan daerah dan kemampuan keuangan daerah akan menentukan ruang fiskal yang tersedia untuk membiayai berbagai program pembangunan.
“Kami belum tahu kekuatan fiskal kami di 2027, tetapi desain besarnya pada KUA-PPAS 2027 yang sudah kami bahas terdahulu juga menjadi rangkaian dari sistem yang kami bangun untuk memberikan perhatian terhadap pelayanan dasar dan infrastrukturnya,” pungkas Budi.