MEDAN - Pemerataan pembangunan daerah kini menjadi prioritas utama Pemerintah Kota Medan supaya tidak sekadar berpusat di wilayah tengah kota. Wujud keseriusan tersebut ditandai dengan komitmen penyiapan porsi anggaran sebesar 35 persen bagi kawasan Medan bagian utara pada tahun anggaran 2027.
Langkah pemerataan pembangunan wilayah itu disampaikan secara langsung oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas. Penegasan penting ini diutarakannya di tengah agenda penyerapan aspirasi masyarakat pada kegiatan Sapa Warga dan Kamling, Sabtu (12/09/2026).
Pertemuan tatap muka bersama warga tersebut dilaksanakan di Jalan Masjid, Kelurahan Rengas Pulau, Lingkungan VI, Kecamatan Medan Marelan. Penyelenggaraan acara turut dihadiri Pj. Sekda Erfin Fachrurrazi, Anggota DPRD Muslim dan Saipul Bahri, serta jajaran pimpinan perangkat daerah.
Rico Waas menerangkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah demi memastikan ketepatan struktur alokasi anggaran itu. Pembenahan di Medan Utara perlu dieksekusi secara menyeluruh mencakup beragam sektor.
Kebijakan ini ditempuh supaya masyarakat di wilayah utara dapat merasakan dampak pembangunan secara penuh. Cakupan prioritas penataan meliputi perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas hidup warga, sektor pendidikan, sampai mutu pelayanan kesehatan.
Pada kesempatan tersebut, Rico Waas menginstruksikan para camat dan lurah yang hadir untuk maju ke depan warga. Perangkat wilayah diminta mempererat koordinasi sekaligus mengawal secara langsung pelaksanaan program di lapangan.
Masyarakat yang hadir memanfaatkan ruang tersebut untuk mengadukan bermacam kendala lingkungan. Deretan isu yang diusulkan antara lain mencakup Rumah tidak layak huni, Drainase, Banjir, Fasilitas sekolah, Bantuan sosial, Rumah ibadah, UMKM, Kesehatan, Tempat pemakaman umum.
Merespons aduan warga bernama Rubiyati mengenai kondisi kediamannya yang rusak parah serta bocor, Rico Waas memerintahkan pihak kecamatan segera melakukan peninjauan. Apabila terbukti tak layak, bangunan rumah itu bakal diusulkan ke dalam program Rumah Tidak Layak Huni.
Mengenai perbaikan rumah ibadah, para pengurus masjid diminta menyusun proposal permohonan melalui camat untuk ditujukan kepada Dinas Perkimcitaru. Pemerintah Kota Medan menyiapkan alokasi bantuan pembenahan rumah ibadah hingga Rp50 juta.
Persoalan banjir di kawasan Pasar 4 Timur juga menjadi fokus perhatian tersendiri. Begitu mengetahui beberapa gang belum mempunyai saluran pembuangan air, Rico Waas meminta camat mencatat seluruh titik lokasinya agar bisa diusulkan dalam Musrenbang secara bertahap.
Khusus penataan serta pelebaran saluran drainase di jalan utama, Pemerintah Kota Medan bakal berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Adapun pembenahan pintu klep dan tanggul penahan luapan air Sungai Deli, Bedera, serta Belawan diajukan menuju Balai Wilayah Sungai.
Proses pemasangan paving block di Pasar 2 Timur yang sempat tertunda saat ini telah memasuki tahap pencetakan material oleh UPT terkait. Pengerjaan proyek tersebut ditargetkan dapat selesai dalam jangka waktu sekitar tiga minggu.
Pada bidang pendidikan, Dinas Perkimcitaru ditugasi membuat marka jalan, zebra cross, dan pembatas jalan di area depan SD 060944. Pengamanan akses di persimpangan jalan besar juga dikoordinasikan bersama Dinas Perhubungan Provinsi Sumut.
Dinas Pendidikan berkolaborasi dengan Dinas Perkimcitaru turut diminta mengecek kondisi fisik atap sekolah dari bahan asbes yang mengalami bocor dan roboh. Perbaikan fisik gedung akan segera dieksekusi demi keselamatan para murid.
Sektor kesehatan tidak luput dari pembenahan lewat perbaikan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di wilayah Marelan, seperti Labuhan Deli, Rengas Pulau, serta Tanah 600. Pembangunan gedung baru berikut renovasi area ruang tunggu dikerjakan agar pelayanan semakin nyaman.
Mengenai bantuan sosial, warga yang menilai penetapan Desil kesejahteraannya kurang sesuai disarankan mengajukan proses sanggah. Pemutakhiran data tersebut ditujukan agar penyaluran bantuan tunai untuk lansia dan disabilitas bisa tepat sasaran.
Dinas Sosial bersama pihak kelurahan diarahkan menyelesaikan hambatan pencairan PKH warga yang sempat terhenti selama satu tahun. Para petugas wajib memastikan hak masyarakat yang masih terdaftar aktif pada sistem kelurahan bisa kembali tersalurkan.
Mengenai insentif ustaz dan ustazah, mekanisme penyaluran tetap berpatokan pada aturan hukum yang berlaku. Rekomendasi resmi dari Majelis Ulama Indonesia Kota Medan menjadi syarat verifikasi supaya tata kelola administrasi berjalan akuntabel.
Bantuan untuk pelaku usaha mikro disediakan melalui Dinas Koperasi dan UMKM. Petugas dilaporkan akan mendata sekaligus mendistribusikan bantuan sarana tempat usaha berupa steling yang disesuaikan menurut skala kapasitas pedagang.
Terkait kebutuhan area pemakaman, lahan TPU seluas 1,8 hektare di Kecamatan Medan Marelan sudah siap untuk difungsikan. Pemerintah Kota Medan turut merencanakan perluasan lahan di sekitar lokasi bagi kebutuhan masyarakat muslim maupun nonmuslim.
Rico Waas menegaskan kembali agar seluruh jajaran kewilayahan tidak cuma menyerap aspirasi, melainkan responsif menindaklanjuti tiap-tiap masalah. Berbagai masukan tertulis dari warga dipastikan bakal dihimpun untuk ditangani oleh camat beserta Pemerintah Kota Medan.