GARUT - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons banyaknya keluhan masyarakat terkait kondisi jalan kabupaten dan desa yang rusak di wilayah Kabupaten Garut. Pemerintah telah memberikan catatan rekomendasi khusus saat proses evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2026. Dalam rekomendasi itu, pemerintah menetapkan alokasi anggaran pembangunan jalan minimal sebesar 7 persen dari total APBD Garut. Angka ini setara dengan Rp360 miliar.
“Setelah saya melihat di pelaksanaan APBD Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2026. Ternyata alokasi anggaran jalan, jembatan, dan PJU-nya itu hanya Rp105 miliar, kurang lebih 2,2 persen dari total APBD,” kata Dedi, Sabtu (12/9/2026).
Laporan dari jajaran dinas terkait bahkan menunjukkan realisasi khusus untuk pembangunan jalan hanya menyentuh angka Rp80 miliar. Anggaran yang minim dinilai tidak mampu untuk menangani luasnya tingkat kerusakan infrastruktur jalan di Kabupaten Garut. Oleh karena itu, kondisi tersebut dianggap wajar jika memicu polemik serta protes dari warga setempat.
“Tidak mungkin kerusakan jalan di Kabupaten Garut yang sebegitu luas hanya Rp80 sampai Rp105 miliar jalan dan PJU-nya. Sehingga keributan akan terus terjadi,” ujarnya.
Atas dasar itu, Gubernur akan memanggil Bupati Abdusy Syakur Amin beserta Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Garut dan jajarannya. Pemanggilan ini bertujuan untuk meminta penjelasan sekaligus mendorong perubahan postur APBD Kabupaten Garut agar selaras dengan arahan Gubernur. Penyesuaian anggaran ini dilakukan agar bisa mengembalikan alokasi infrastruktur ke angka ideal demi menghadirkan fasilitas jalan yang layak dan aman bagi mobilitas warga.
“Segera mengundang Bupati dan Ketua TAPD Kabupaten Garut untuk menjelaskan dan mengubah APBD Kabupaten Garut agar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Gubernur agar masyarakat bisa menikmati jalan yang mulus,” tuturnya.
Masyarakat dari seluruh elemen pun diajak untuk aktif mengawasi setiap jalannya proses pembangunan dan alokasi anggaran di daerah. Tujuannya agar tercipta pemerataan infrastruktur di Jawa Barat.