JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan berbagai sarana serta prasarana di tingkat daerah dipastikan tetap berjalan lancar tanpa hambatan, meskipun terjadi penyesuaian pemotongan dana bagi hasil. Hal tersebut dikarenakan setiap pemerintah daerah memiliki opsi untuk mengajukan fasilitas pinjaman keuangan secara resmi melalui lembaga pembiayaan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI.
"Untuk memberi jalan keluar kepada pemerintah daerah yang ingin membangun infrastruktur betul, kami menyediakan dana lewat PT SMI," kata Purbaya saat menjadi narasumber pada acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia.
Melalui skema pembiayaan khusus tersebut, pengerjaan proyek fisik pendukung di kawasan daerah dinilai akan terus terealisasi dengan optimal. Skema penyaluran pinjaman yang dikelola oleh pihak PT SMI juga dapat dipantau secara ketat dan transparan, sehingga mutu serta mutu ketahanan mutu bangunan yang dihasilkan dipastikan benar-benar terjamin bagi masyarakat luas.
Mekanisme pengembalian dana pinjaman yang diajukan daerah nantinya akan dipotong secara langsung dari alokasi dana bagi hasil secara berkala. Melalui sistem ini, arus alokasi anggaran belanja ke kawasan daerah tetap berjalan seimbang seiring dengan hadirnya wujud fisik sarana pendukung publik secara nyata.
"Kami tahu PT SMI cukup profesional, dia menilai dengan teliti, profesional swastalah kira-kira, dengan teliti proyek-proyek yang mau dia jalankan. Jadi kami harapkan dengan approach seperti itu, daerah tidak kekurangan dana untuk membangun infrastrukturnya," ujarnya.
Di samping itu, pihak kementerian juga mewanti-wanti seluruh jajaran pemerintah daerah agar bersikap sangat cermat serta penuh perhitungan matang sebelum memutuskan untuk menerbitkan instrumen surat utang. Kegagalan pembayaran kewajiban oleh pemerintah daerah berpotensi menimbulkan dampak sistemik negatif yang dapat membebani kestabilan kas anggaran pemerintah pusat.
Skenario buruk tersebut dicontohkan pernah melanda beberapa negara seperti Brazil dan Argentina, di mana jajaran pemerintah pusat terpaksa mengambil alih penanganan tunggakan beban utang milik kawasan daerah.
"Kami harus hati-hati dalam mengambil kebijakan. Kalau tidak hati-hati kami seperti Brazil atau Argentina waktu itu, Brazil, ketika daerah tidak bisa bayar akhirnya guncang semua perekonomiannya," katanya menambahkan.