NABIRE - Gelombang protes memuncak di Kabupaten Mimika, Papua Tengah setelah Kerukunan Keluarga Besar Jayawijaya (KKBJ) bersama ratusan mahasiswa menduduki Kantor DPRD Kabupaten Mimika.
Aksi demonstrasi massal ini dipicu oleh tragedi pembunuhan sadis merenggut nyawa dua pelajar berinisial NG dan TK di Distrik Kuala Kencana. Pembunuhan berdarah tersebut diduga kuat merupakan buntut dari konflik horizontal berkepanjangan tak kunjung padam di kawasan Kwamki Narama.
Jasad kedua korban pertama kali ditemukan warga tergeletak di sebuah bengkel ketok magic di Jalan Yan Tinal SP 3, Kelurahan Karang Senang pada, Minggu (30/8/2026). Kejadian tragis ini meretas amarah masyarakat hingga berujung pada pengerahan massa ke gedung wakil rakyat di Mimika.
Di lokasi demonstrasi, massa mengepung area kantor dewan sembari mendesak pimpinan DPRD dan Bupati Mimika untuk segera menemui mereka. Massa juga menuntut pertanggungjawaban publik atas situasi keamanan dinilai kian tidak terkendali.
Orator aksi, Fransiska Pinimet menyampaikan, kritik keras terhadap jajaran pemerintah daerah dan aparat keamanan. Dia menilai pembiaran terhadap bentrokan antarkelompok terus memakan korban jiwa dari pihak warga sipil yang tidak berdosa.
"Kami mendesak Bupati Mimika untuk hadir di sini. Kami menganggap bupati gagal dan tidak mampu menyelesaikan konflik terus berulang di Kabupaten Mimika," tegas Fransiska di tengah kerumunan massa yang berorasi.
Menanggapi eskalasi terjadi, Anggota DPR Papua Tengah, Peanus Uamang menyerukan agar semua pihak menahan diri dan meminta masyarakat tidak memperluas area konflik.
"Ini merupakan tindakan kriminal. Saya meminta masyarakat Kwamki Narama untuk tidak menyebarkan konflik ke mana-mana. Jangan sampai ada lagi korban berjatuhan dari pihak manapun," ujar Peanus.
Peanus menjelaskan, persoalan sosial di Kwamki Narama sebenarnya telah diupayakan selesai oleh Pemerintah Provinsi melalui prosesi adat patah panah. Namun, ia menyayangkan masih adanya letupan kekerasan terjadi di lapangan. Oleh karena itu, dia mendorong sinergi ketat antara aparat keamanan dan pemerintah daerah.
"Pihak keamanan dan pemerintah daerah harus mengambil langkah tegas agar timbul kesadaran di tengah masyarakat. Menjaga Kamtibmas adalah hal yang paling mendasar. Bagaimana masyarakat bisa beraktivitas dengan tenang jika keamanan belum terjamin? Kalau situasi seperti ini terus dibiarkan, kapan persoalan meledak ini bisa selesai," pungkasnya.