SOFIFI - Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mendorong seluruh perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun pengelola kawasan industri di wilayahnya, termasuk PT. Harita Nickel, untuk meningkatkan mutu penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Pengelolaan dana tersebut diharapkan lebih terukur, transparan, serta tepat sasaran. Imbauan ini disampaikan dalam acara Temu Sinergi Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Harita Nickel di Aula Nuku Kantor Gubernur, Sofifi, pada Kamis (27/8).
Gubernur menegaskan pentingnya keterbukaan terkait nilai nominal dan perincian alokasi program CSR saban tahun. Langkah tersebut dinilai sangat krusial agar pemerintah dapat memetakan kekuatan anggaran CSR dari berbagai perusahaan seperti Harita, IWIP, hingga Antam, sehingga pelaksanaan program di lapangan tidak saling tumpang tindih.
"Kami butuh CSR-nya naik kelas. Efektivitas CSR tidak diukur dari berapa banyak program yang diadakan, melainkan berapa banyak jumlah penduduk di sekitar kawasan industri atau tambang yang masalahnya terselesaikan," ungkapnya.
Selanjutnya, Gubernur menjabarkan kondisi demografi Maluku Utara yang mana mayoritas masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor kelautan dan pertanian.
Dari total 1,4 juta jiwa penduduk Malut, kurang lebih 60 persen berprofesi sebagai petani dan 20 persen bekerja sebagai nelayan. Karena daya serap tenaga kerja di sektor industri pertambangan terbatas pada rentang 150 hingga 200 ribu orang, tingkat kesejahteraan petani serta nelayan wajib dijadikan prioritas utama.
Gubernur juga meminta pihak Harita Nickel tidak cuma berfokus pada desa-desa di area Ring 1, melainkan memperluas jangkauan manfaatnya ke seluruh wilayah Pulau Obi. Dua kebutuhan paling mendesak yang diaspirasikan oleh warga Obi saat ini adalah akses jalan tani dan perbaikan jalan lingkar Pulau Obi.
"Jika harus memilih dengan anggaran yang ada, masyarakat Obi sangat membutuhkan jalan lingkar dan jalan tani. Akses jalan yang memadai akan mempermudah mobilitas hasil pertanian seperti cengkih, pala, dan kelapa, sekaligus membuka akses kesehatan darurat bagi warga," jelasnya.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara sendiri berkomitmen menganggarkan pembangunan jalan lapen sepanjang 15 kilometer setiap tahunnya di Pulau Obi.
Oleh sebab itu, Gubernur berharap terbangun kolaborasi nyata lewat pembagian porsi pengerjaan antara APBN, Pemprov Malut, Pemkab Halmahera Selatan, serta alokasi CSR Harita Nickel agar penyelesaian jalan lingkar Obi sepanjang 330 kilometer dapat rampung dalam rentang 6 sampai 7 tahun mendatang.