JAKARTA - Mutu pelaksanaan pelayanan publik yang gampang diakses, adil, transparan, serta responsif menjadi penentu utama keberhasilan tiap kebijakan pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Ombudsman RI, Rahmadi Indra Tektona dalam audiensi strategis antara pihak Ombudsman RI dengan Kedeputian I Kantor Staf Presiden (KSP) di Gedung Ombudsman RI, Rabu (12/8/2026), demi memperkokoh sinergi kelembagaan, komunikasi, serta koordinasi guna mengawal agenda strategis nasional maupun pengawasan pelayanan publik secara langsung di lapangan.
"Pertemuan ini membuka ruang komunikasi yang lebih dalam untuk membentuk sinergi yang konstruktif. Kami berharap perspektif Ombudsman RI yang bersumber dari pengalaman masyarakat di lapangan dapat menjadi masukan komprehensif. Sinergi ini juga menjadi dorongan agar rekomendasi perbaikan pelayanan publik dari Ombudsman RI dapat sampai langsung ke Presiden," ujar Rahmadi.
Pada kesempatan itu, Ombudsman RI membeberkan deretan temuan lapangan yang strategis, mencakup evaluasi tata kelola dan Standar Pelayanan (SP) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), ketimpangan akses digitalisasi layanan, hingga kendala eksekusi rekomendasi tindakan korektif yang kerap tersendat di kementerian, lembaga, ataupun pemerintah daerah melampaui batas waktu 60 hari.
Merespons paparan tersebut, Tenaga Ahli Utama Kedeputian 1 KSP Hera Nugrahayu, menyambut positif ruang kolaborasi yang ditawarkan oleh Ombudsman RI.
Hera menerangkan bahwa Kedeputian 1 KSP yang bertugas mengawal isu politik, hukum, HAM, serta tata kelola pemerintahan siap menyelaraskan langkah demi mengurai hambatan (debottlenecking) di lapangan.
"Pertemuan ini menjadi langkah penting untuk menemukan titik temu (common ground) antara KSP dan Ombudsman RI. Kami siap melakukan debottlenecking terhadap hambatan pelaksanaan program prioritas Presiden, sekaligus memitigasi isu-isu pelayanan publik baik di tingkat pusat maupun daerah secara cepat," kata Hera Nugrahayu.
Agenda audiensi tersebut turut dihadiri secara langsung oleh Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin dan Abdul Ghoffar.