SUMENEP - Pemerintah Kabupaten Sumenep mulai mengubah pola pendekatan pembangunan ekonomi dari yang semula sebatas memanfaatkan potensi menjadi langkah yang lebih terukur serta berorientasi pada hasil nyata.
Lewat penyusunan Roadmap Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumenep, pemerintah daerah akan memetakan berbagai sektor penggerak utama ekonomi, memicu hilirisasi, membuka keran investasi, serta memastikan dampak pertumbuhan dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih meluas.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep Arif Firmanto menyatakan bahwa roadmap tersebut wajib dijadikan peta jalan bersama, bukan sekadar berkas perencanaan formalitas.
Hal itu diutarakannya sewaktu membuka Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Roadmap Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumenep di Ruang Rapat Potre Koneng, Rabu (12/8/2026).
“Kita tidak ingin lagi hanya berbicara mengenai potensi. Kita harus bergerak dari potential-based planning menjadi action-oriented planning,” ujar Arif.
Menurut penjelasannya, keberhasilan dalam pembangunan ekonomi tak cukup hanya diukur dari tingginya angka pertumbuhan belaka.Pertumbuhan tersebut mesti sanggup menciptakan nilai tambah, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan warga, menekan tingkat kemiskinan, memperkuat daya saing daerah, serta menghadirkan manfaat yang lebih merata.
Sumenep sendiri mengantongi modal ekonomi yang beragam, mulai dari sektor pertanian, perikanan, peternakan, garam, perkebunan, pariwisata bahari dan budaya, industri kreatif, UMKM, perdagangan dan jasa, hingga sektor minyak dan gas bumi.
Akan tetapi, karakteristik Sumenep sebagai wilayah kepulauan menyebabkan pengembangan ekonomi memerlukan strategi yang lebih khusus, terutama pada aspek konektivitas, distribusi, pembiayaan, serta pengembangan rantai nilai.
Oleh karena itu, Bappeda akan menganalisis sektor-sektor yang benar-benar sanggup menjadi economic driver atau motor penggerak utama pertumbuhan.Penetapannya mesti berlandaskan pada data dan analisis yang matang, bukan sekadar asumsi belaka.
Arif menyebutkan sedikitnya ada lima agenda utama yang wajib menjadi fokus perhatian di dalam roadmap.Pertama, pemerintah harus menetapkan sektor prioritas serta economic driver.Fokus ini diperlukan supaya kebijakan dan sumber daya pembangunan tidak terpecah tanpa arah yang jelas.Kedua, mengakselerasi hilirisasi dan peningkatan nilai tambah.Komoditas lokal diharapkan tidak berhenti dijual dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai ekonominya justru dinikmati oleh pihak luar daerah.
“Semakin banyak nilai tambah yang dapat dipertahankan di Kabupaten Sumenep, semakin besar pula peluang meningkatkan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja dan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelasnya.
Ketiga, mendorong masuknya investasi secara lebih konkret.Roadmap tersebut harus sanggup memetakan bentuk investasi yang dibutuhkan, sektor serta lokasi potensial, kesiapan pemerintah, kendala yang mesti diselesaikan, hingga peran perangkat daerah dan lembaga keuangan dalam membuka jalur pembiayaan.
Keempat, menaikkan kelas UMKM serta para pelaku ekonomi lokal.Menurut Arif, pembinaan UMKM tidak boleh cuma berhenti pada tahap pelatihan saja.Para pelaku usaha perlu didorong agar memperoleh akses pembiayaan, teknologi, digitalisasi, sertifikasi, pembenahan kualitas dan kemasan produk, pemasaran, sampai mampu menembus rantai pasok yang lebih luas.
Kelima, memastikan seluruh program mempunyai target beserta pembagian peran yang jelas.Tiap-tiap agenda wajib menjawab siapa pelaksananya, kapan direalisasikan, target yang ingin dicapai, kebutuhan anggaran, serta indikator keberhasilannya.
Di samping agenda jangka menengah dan panjang, Bappeda turut mendorong hadirnya quick wins yang sanggup memberikan dampak ekonomi dalam kurun waktu relatif cepat.
“Masyarakat membutuhkan hasil yang dapat dirasakan, terutama dalam peningkatan aktivitas ekonomi, investasi, kesempatan kerja dan pendapatan,” katanya.
Dalam proses penyusunannya, Bappeda menggaet Universitas 45 Surabaya sebagai pihak penyedia jasa konsultansi.Arif berharap sudut pandang akademis yang disumbangkan tetap bersifat objektif, berbasis data, serta dapat diimplementasikan.
“Kami tidak membutuhkan roadmap yang terlalu teoritis dan sulit diterapkan. Yang kami butuhkan adalah roadmap yang tajam, realistis, terukur, memiliki prioritas, memiliki target, jelas perangkat daerah penanggung jawabnya, jelas kebutuhan pendanaannya, dan dapat menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa percepatan ekonomi tidak mungkin bisa dikerjakan oleh satu organisasi perangkat daerah (OPD) saja.Pengembangan UMKM, industri, dan perdagangan memerlukan peran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
Sektor pertanian dan perikanan membutuhkan sokongan dari perangkat daerah teknis, sedangkan urusan investasi dan kemudahan berusaha menjadi ranah DPMPTSP.Dinas Tenaga Kerja berperan dalam penciptaan lapangan kerja serta peningkatan mutu tenaga kerja.
Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif memerlukan dukungan Disbudporapar, sementara konektivitas dan kawasan ekonomi berkaitan erat dengan perangkat daerah di bidang infrastruktur.Di sisi lain, transformasi digital membutuhkan sokongan Diskominfo, akses pembiayaan melibatkan pihak perbankan, sedangkan data statistik menjadi fondasi vital lewat BPS.
Bappeda bakal memastikan seluruh elemen tersebut saling terintegrasi dalam satu arah pembangunan ekonomi daerah.Maka dari itu, Arif meminta agar FGD tidak sekadar berhenti pada pemaparan materi saja.Forum ini mesti menjadi ruang untuk menguji validitas data, mengevaluasi program, mengidentifikasi kendala regulasi, menggali potensi yang belum tergarap, menyinkronkan program yang tumpang-tindih, serta merumuskan peluang investasi yang nyata.
Ia berharap roadmap yang dihasilkan kelak menjadi dokumen milik bersama Pemerintah Kabupaten Sumenep dan seluruh pemangku kepentingan, bukan cuma sebatas dokumen milik Bappeda.
“Keberhasilan percepatan ekonomi Kabupaten Sumenep tidak ditentukan oleh satu OPD, tetapi oleh sinergi seluruh kekuatan yang kami miliki, yakni pemerintah, dunia usaha, perbankan, akademisi, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan,” pungkasnya.
Lewat keberadaan roadmap tersebut, Pemkab Sumenep menargetkan arah pembangunan ekonomi yang jauh lebih terfokus, terukur, inklusif, serta berdaya saing, sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.