JAKARTA - Pemerintah mengusulkan skema pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji 2027 tetap menggunakan komposisi 60 persen dari nilai manfaat hasil pengelolaan dana haji oleh BPKH dan 40 persen ditanggung jamaah melalui biaya perjalanan.
Deputi III Bakom RI, Kurnia Ramadhana, menyampaikan usulan tersebut sudah diserahkan kepada DPR sebagai bagian dari penyusunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027.
“Untuk skema pembiayaannya, pemerintah tetap mengusulkan komposisi 60 persen dari nilai manfaat hasil pengelolaan dana haji oleh BPKH dan 40 persen dari nilai biaya perjalanan ibadah haji guna meringankan beban riil jamaah sekaligus mengantisipasi lonjakan biaya layanan di Arab Saudi,” ujarnya di Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Ia menjelaskan bahwa persiapan haji 2027 sudah dimulai sejak sekarang, termasuk penyusunan tahapan pelaksanaan sesuai jadwal pemerintah Arab Saudi dan pengajuan usulan BPIH beserta rinciannya ke DPR. Selain skema pembiayaan, pemerintah juga mempercepat penyelesaian sejumlah isu strategis seperti perencanaan kuota, pemeriksaan kesehatan jemaah, pendanaan kekurangan biaya penerbangan, negosiasi layanan dengan penyedia jasa haji, hingga pengalihan aset BMN untuk penyelenggaraan haji.
Kurnia menambahkan pemerintah akan memperketat pemeriksaan kesehatan calon jemaah untuk menekan angka kesakitan dan kematian di Tanah Suci. Pelatihan petugas haji juga akan diperkuat agar standar pelayanan sama di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah berencana meningkatkan layanan kesehatan di Arab Saudi, memperbaiki tata kelola penyembelihan hewan dan jamaah, serta menyempurnakan akomodasi, transportasi, dan konsumsi.
Selain itu, penggunaan kuota haji akan dipastikan sesuai ketentuan, sementara pengadaan layanan dilakukan lebih efisien, transparan, dan akuntabel. “Langkah-langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk terus menghadirkan penyelenggaraan haji yang semakin aman, nyaman, dan berorientasi pada kebutuhan jamaah,” pungkas Kurnia.