JAKARTA - Kalangan pelaku usaha peternakan ayam broiler mengungkapkan bahwa saat ini harga jual ayam hidup di tingkat peternak sedang mengalami penurunan yang amat drastis.
Informasi terbaru memperlihatkan bahwa harga jual ayam itu sudah anjlok sampai menyentuh kisaran Rp13.000 setiap kilogram (kg).
Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (Permindo) menjelaskan bahwa tren turunnya harga jual ini telah terjadi sejak April 2026, yang mana awalnya harga sempat menurun ke kisaran Rp18.000 setiap kg.
"Ini sudah jadi musibah bagi peternak Rp 15.000/kg. Di Jabar (Jawa Barat) sudah Rp 13.000-14.000/kg. Terburuk ini," kata Peternak dari Permindo Asep Saepudin, saat dihubungi, Sabtu (27/6/2026).
Padahal pada saat bersamaan, harga pokok produksi (HPP) tercatat telah menanjak naik ke angka Rp22.000 sampai Rp23.000 setiap kg.
Kondisi sulit tersebut muncul sebagai akibat dari melambungnya harga beberapa komponen pokok untuk bahan baku produksi.
Pergerakan harga yang merosot ini terus terjadi sejalan dengan menurunnya daya beli masyarakat, yang akhirnya berdampak pada menumpuknya stok ayam di peternakan.
Ia menyampaikan bahwa saat ini nyaris semua kawasan pusat peternakan ayam sedang mengalami situasi kelebihan suplai hewan ternak.
"Jawa Tengah sudah oversupply luar biasa. Banten juga, Jawa Barat juga. Artinya produksi di sana sudah melebihi kebutuhan, tapi tidak termonitor. Jawa Tengah yang oversupply akhirnya mengirim ke Jawa Barat. Jawa Barat juga memasok Jakarta. Lampung juga kadang mengirim ayam hidup ke wilayah kami, sementara kami tidak bisa masuk ke Lampung," tuturnya.
Asep juga menambahkan jika keadaan ini makin diperburuk dengan datangnya waktu libur sekolah anak-anak, saat berjalannya program makan bergizi gratis (MBG) juga tengah disetop untuk sementara waktu.
Walaupun begitu, dalam pandangannya daya serap dari program MBG tersebut sebenarnya tidak terlalu besar.
Maka dari itu, kelompoknya meminta supaya pemerintah berkenan untuk kembali menjadikan komoditas daging ayam sebagai bagian dari instrumen bantuan sosial.
Ia menerangkan bahwa sebelumnya pernah dijalankan program bansos bagi 1,5 juta keluarga penerima manfaat yang berhak menerima jatah daging ayam dan telur.
Seandainya program itu dapat dioperasikan lagi, maka daya serap daging ayam di pasar diyakini akan menjadi sangat terbantu.
"(Bansos) kata Bapanas kemarin jumlah penerimanya sekitar 1,5 juta orang. Nah, kalau itu diaktifkan, berarti 1,5 juta penerima. Kalau satu orang dapat satu ekor seperti dulu dibagi-bagi, berarti sekali penyaluran bisa menyerap sekitar 1,5 juta ekor," ungkapnya.
Pihaknya teramat menantikan campur tangan langsung dari jajaran pemerintah, mengingat para peternak mandiri tidak mempunyai posisi tawar yang kuat agar para pengepul bersedia membeli pasokan sesuai dengan standar harga acuan.
Berdasarkan regulasi yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional, angka pembelian bagi ayam hidup di ranah peternak dipatok pada rentang Rp21.000 hingga Rp25.000 setiap kg.
"Ketika harga turun mereka banting-bantingan jual karena modal terbatas. Pakan harus dibayar. Kalau ayam nggak dijual, mereka nggak punya uang buat beli pakan berikutnya. Tapi kalau dijual, harganya hancur. Kalau nggak dijual, ayam makin besar, biaya makin banyak. Itu dilemanya peternak," jelasnya.
Para peternak juga ikut memberikan desakan agar investasi di bidang peternakan lebih difokuskan pada pola kemitraan yang terintegrasi, dan bukan malah mendirikan area peternakan yang baru.
Seperti yang dipahami secara bersama, inti dari penanaman modal peternakan terpadu idealnya tidak ditujukan untuk pembuatan kandang, melainkan untuk mendirikan pabrik pengolahan pakan bagi kebutuhan para peternak.
"Pemerintah daerah jangan mudah memberi izin pembangunan kandang baru. Kan izinnya di pemerintah daerah. Investasi kandang terus bertambah. Integrasi ini juga kadang-kadang mereka bukan cuma membangun pabrik, tapi juga kandang baru. Itu nggak dikontrol oleh pemerintah daerah," ungkapnya.
Kondisi bisnis yang tidak tertata tersebut dikhawatirkan akan semakin menyulitkan beban hidup yang harus ditanggung oleh peternak mandiri di waktu mendatang.
Ia menyebutkan bahwa keadaan ini berpotensi memicu ancaman kebangkrutan yang nyata bagi para pelaku peternakan mandiri.
"Padahal pemerintah daerah harus menyeimbangkan antara kebutuhan daerah dengan total populasi ayam di daerah tersebut. Jangan setiap ada investasi baru langsung diterima. Ujung-ujungnya semua bangkrut," tutupnya.