JEMBER – Pakar hukum dari Fakultas Hukum Universitas Jember (Unej), Al Khanif, berpandangan bahwa persoalan mengenai anggota DPRD Jember, Achmad Syahri As Siddiqi, yang terekam video bermain game dan merokok di tengah rapat penanganan stunting, semestinya tidak selesai begitu saja lewat hukuman internal dari parpol.
Ia berpendapat, karena kegaduhan tersebut telah memicu perhatian luas dari masyarakat umum, maka perlu ada tindak lanjut melalui jalur formal di Badan Kehormatan (BK) DPRD secara transparan. Langkah ini dinilai krusial guna menjaga kehormatan institusi parlemen sekaligus memulihkan citra dewan di mata publik.
“Mereka harus menggelar sidang etik dan dilakukan secara terbuka,” ucap Khanif kepada Kompas.com, Selasa (19/5/2026).
Dirinya bahkan beropini bahwa warga memiliki hak konstitusional untuk melayangkan gugatan hukum kepada wakil rakyat yang kedapatan tidak bersungguh-sungguh dalam menunaikan tugasnya di dalam forum kenegaraan.
“Menurut saya masyarakat Jember bisa menuntut anggota dewan tersebut ke pengadilan karena telah merugikan masyarakat Jember,” kata Khanif.
Bagi Khanif, tindakan bermain game di waktu rapat bukanlah perkara kecil lantaran ruang sidang DPRD merupakan tempat krusial bagi perumusan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Sanksi Gerindra Dinilai Positif, tetapi Kurang Menjerakan
Di samping membedah ranah etik, Khanif turut memberikan tanggapan atas sikap Partai Gerindra yang telah melayangkan surat teguran keras terakhir kepada legislator bersangkutan, melalui persidangan Majelis Kehormatan Partai (MKP) pada Jumat (15/5/2026) yang lalu.
Langkah tersebut menurutnya patut diapresiasi lantaran pihak internal partai bersikap responsif dan transparan atas riak yang berkembang di masyarakat.
“Saya kira baik meskipun tidak sempurna,” sebut Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Unej tersebut.
Ia menambahkan, pelaksanaan sidang etik parpol yang dipublikasikan secara terbuka dapat dijadikan contoh yang baik untuk partai politik lain ketika mengadili pelanggaran anggotanya. Kendati demikian, hukuman yang dijatuhkan dirasa masih terlalu ringan.
“Menurut saya tidak sempurna karena nyaris pelaku tidak menanggung sanksi yang berat,” imbuhnya.
Ia menduga, seandainya skandal tersebut tidak terlanjur viral di jagat maya, penanganan perkara ini kemungkinan besar tidak akan berjalan secara serius.
“Kalau peristiwa tersebut tidak diekspos sosial media secara masif, mungkin kasusnya akan ditutup,” ujar akademisi lulusan University of London tersebut. Oleh karena itu, kejadian ini mestinya dijadikan cerminan oleh seluruh anggota legislatif secara menyeluruh.
Sorotan Tajam untuk BK DPRD yang Dianggap Cari Aman
Khanif juga melayangkan kritik terhadap sikap pasif Badan Kehormatan (BK) DPRD Jember yang sampai detik ini belum melakukan pemanggilan atau pemeriksaan dengan dalih belum menerima berkas aduan tertulis.
Padahal, BK mempunyai fungsi regulasi untuk langsung memeriksa perkara yang sudah menjadi konsumsi publik tanpa harus menunggu laporan formal masuk.
“BK diberi otoritas untuk menyidang kasus yang menjadi temuan mereka sendiri karena peristiwa ini sudah menjadi perhatian publik,” urainya.
Ia mengkhawatirkan pola kerja BK yang sangat kaku dan administratif justru memicu sentimen negatif serta ketidakpercayaan dari masyarakat.
“Saya kira BK bermain aman,” cetusnya.
Ia menegaskan, proses penegakan kode etik lewat BK tetap menjadi instrumen penting walaupun Partai Gerindra telah merilis sanksi tersendiri.
“Mekanisme resmi kelembagaan melalui BK DPRD harus dilakukan agar menjadi rekam jejak penegakan etik anggota dewan,” tuturnya.
Menilai Parlemen Tidak Pernah Serius Belajar dari Kritik
Lebih jauh, Khanif memandang bahwa kegaduhan tentang anggota legislatif yang kedapatan asyik bermain game saat rapat bukan lagi pemandangan baru di ranah parlemen. Fenomena minimnya kedisiplinan para pejabat dewan dalam forum resmi sudah sering kali menuai kritik, namun tidak pernah ada ikhtiar nyata untuk merombaknya.
“Saya kira DPRD tidak pernah benar-benar belajar terkait peristiwa-peristiwa yang menjadi perhatian publik,” tukasnya.
Direktur Pusat Kajian Centre for Human Rights, Multiculturalism, and Migration (CHRM2) Unej ini menyoroti angka kehadiran serta tingkat keseriusan sebagian anggota dewan yang masih sangat rendah pada forum-forum krusial. Padahal, agenda rapat adalah esensi utama dari fungsi legislasi serta pengawasan parlemen di daerah.
“Sampai saat ini juga tidak ada perbaikan terkait rendahnya keikutsertaan anggota dewan di beberapa forum-forum pembahasan DPRD,” jabarnya.
Kondisi tersebut dinilai bukan lagi murni kekhilafan individu, melainkan telah bergeser menjadi sebuah budaya politik buruk yang terus berulang.
“Ini persoalan klasik yang pasti akan terus berulang,” ucapnya.
Bahkan ia melontarkan kalimat bahwa legislator Jember yang saat ini tengah viral sebenarnya hanya sedang bernasib buruk karena aksinya terekam oleh kamera lalu tersebar luas.
“Anggota DPRD Jember itu hanya apes saja, padahal yang lain masih banyak yang melakukan hal yang sama,” katanya.
Dorongan Revisi Tata Tertib Terkait Larangan Merokok dan Game
Selain mendesak jalur penegakan etik, Khanif menyarankan agar DPRD Jember segera memperbarui tata tertib (tatib) internal dewan demi mengantisipasi agar peristiwa serupa tidak terulang kembali di masa depan. Aturan yang melarang aktivitas bermain game maupun merokok ketika rapat berlangsung dapat dimasukkan secara tertulis dalam poin revisi tatib dewan.
“Kalau DPRD cerdas, saya kira ini bisa menjadi jalan keluar,” pungkasnya.
Restrukturisasi isi tatib dewan, kata dia, sangat penting diwujudkan demi merehabilitasi nama baik serta kehormatan institusi DPRD Jember yang belakangan ini mendapat rapor merah dari publik.
Sebelumnya, potongan video yang memperlihatkan anggota Komisi D DPRD Jember asal Fraksi Partai Gerindra sedang asyik bermain game sembari merokok kala menghadiri rapat koordinasi kesehatan dan stunting viral di media sosial.
Gelombang protes masyarakat akhirnya memaksa MKP Gerindra menggelar sidang etik dan menjatuhkan sanksi berupa teguran keras terakhir kepada Syahri.
Pengurus Partai Gerindra Jember pun memastikan tidak ada lagi toleransi atau kesempatan berikutnya bagi Syahri, yang berarti ia akan langsung dipecat andai kembali melanggar aturan.