JAKARTA - Alih-alih sekadar menjaga stabilitas sektor keuangan, pemerintah bersama otoritas moneter dan pengawas kini mendorong industri perbankan mengambil peran yang lebih strategis dalam menopang agenda pembangunan nasional.
Mulai dari program 3 juta rumah, Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Koperasi Desa Merah Putih, bank-bank nasional didorong agar lebih aktif menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor prioritas yang dinilai mampu menggerakkan ekonomi rakyat.
Dorongan terbaru datang dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tengah menyiapkan aturan baru terkait penyesuaian Rancangan Bisnis Bank (RBB).
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa ke depan, industri perbankan tak hanya diharapkan tumbuh secara komersial, tetapi juga semakin terlibat dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah.
OJK Siapkan Aturan Baru Agar Bank Lebih Aktif
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan, OJK sedang menyusun Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) terkait penyesuaian ketentuan RBB.
Di dalam beleid baru tersebut, OJK ingin menciptakan ruang agar bank lebih leluasa dan terdorong untuk mendukung program prioritas pemerintah.
"Kita sedang merancang RPOJK untuk penyesuaian ketentuan RBB. Itu di dalamnya bagaimana kita mendukung bank juga bisa lebih masuk kepada program-program prioritas pemerintah," ujarnya.
Program prioritas yang dimaksud mencakup program 3 juta rumah, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Koperasi Desa Merah Putih. Meski begitu, Friderica menegaskan bahwa OJK tidak mewajibkan bank untuk harus menyalurkan kredit ke sektor-sektor tersebut.
Menurut dia, setiap bank tetap memiliki kebijakan manajemen risiko dan selera risiko masing-masing. Karena itu, keputusan penyaluran pembiayaan tetap berada di tangan masing-masing bank berdasarkan penilaian terhadap debitur dan kelayakan usaha.
"Enggak wajib, tapi kita dorong untuk itu. kan semuanya harus sesuai dengan manajemen risiko dan risk appetite dari mereka," kata wanita yang akrab disapa Kiki itu.
Lebih jauh, Kiki menegaskan bahwa peran OJK saat ini tidak hanya sebatas menjaga kesehatan sistem keuangan. OJK juga ingin memastikan sektor jasa keuangan bisa memberi kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional, termasuk melalui pembiayaan yang lebih inklusif.
Peran Perbankan Dinilai Penting Untuk UMKM Dan Program Sosial
Dalam pandangan OJK, keberpihakan terhadap sektor produktif menjadi kunci agar pembangunan ekonomi lebih merata. Salah satu contohnya adalah dukungan terhadap UMKM yang selama ini masih membutuhkan akses pembiayaan yang lebih luas dan lebih mudah.
Kiki menilai, sektor jasa keuangan sebenarnya punya ruang besar untuk memperkuat UMKM. Namun agar pembiayaan itu efektif, perlu ada ekosistem yang mendukung, seperti pemberian insentif hingga pelatihan agar pelaku usaha kecil dapat naik kelas dan memenuhi standar perbankan.
"Harus ada keberpihakan untuk UMKM itu, kalau enggak angkanya ya segitu-segitu saja kan. Tapi kan itu juga merupakan suatu strategi yang secara menyeluruh, enggak bisa dikerjakan satu pihak aja," tukasnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa dorongan kepada bank bukan semata soal menambah angka kredit, melainkan bagian dari strategi nasional yang lebih luas.
Melalui pendekatan ini, perbankan diharapkan menjadi katalisator bagi pertumbuhan sektor riil, termasuk program-program sosial yang memiliki dampak ekonomi jangka panjang seperti MBG dan penguatan koperasi desa.
Dengan demikian, bank tak lagi diposisikan sekadar sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperluas manfaat pembangunan.
Dukungan Bank Untuk Program Tiga Juta Rumah Makin Diperkuat
Sebelum dorongan pembiayaan ke MBG dan Koperasi Desa Merah Putih menguat, pemerintah sebenarnya lebih dulu mengarahkan perbankan khususnya yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mendukung program 3 juta rumah.
Kontribusi perbankan dalam program ini dilakukan melalui peningkatan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) lewat skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Bahkan, peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) juga ikut diperluas.
Mengutip laman resmi BP Tapera, BP Tapera sudah bekerja sama dengan 33 BPD untuk menjadi bank penyalur KPR Sejahtera FLPP 2026.
Kolaborasi ini memperlihatkan bahwa dukungan pembiayaan perumahan tidak hanya mengandalkan bank-bank besar nasional, tetapi juga melibatkan perbankan daerah agar jangkauan program lebih luas.
Selain menyalurkan KPR kepada masyarakat, perbankan juga didorong memberikan kredit konstruksi kepada para pengembang perumahan. Langkah ini dinilai penting agar pembangunan hunian dapat berjalan lebih cepat dan target pasokan rumah bisa tercapai.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menilai, keterbatasan anggaran pemerintah justru harus dijawab dengan inovasi pembiayaan dan kolaborasi dengan sektor jasa keuangan.
"Kalau saya berpikir normatif dengan jumlah anggaran yang ada bisa saja saya kerjakan program itu apa adanya. Tetapi, ini menjadi tantangan bagi saya untuk berkreativitas dan berinovasi untuk tetap survive supaya masyarakat bisa punya rumah," ujarnya.
Menurut Ara, keterlibatan perbankan dan lembaga keuangan lain dapat memperkuat aksesibilitas perumahan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat.
"Ketersediaan hunian yang layak dan terjangkau menjadi prioritas pemerintah. Dengan keterlibatan sektor perbankan, kita dapat menghadirkan solusi inovatif dalam pembiayaan perumahan," ungkap pria yang akrab disapa Ara itu.
BI Dan Kemenkeu Tambah Insentif Likuiditas Ke Perbankan
Tak hanya OJK, Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga ikut memperkuat peran bank dalam pembiayaan sektor produktif. BI misalnya, mendukung program 3 juta rumah melalui insentif likuiditas bagi bank yang menyalurkan kredit di sektor perumahan dan konstruksi.
Mantan Deputi Gubernur BI Juda Agung menjelaskan, dukungan tersebut diberikan agar backlog perumahan di Indonesia bisa segera teratasi. Sektor yang mendapat perhatian meliputi konstruksi, real estate, KPR, dan KPA.
"Ada empat sektor, yang pertama adalah sektor konstruksi, kedua adalah sektor real estate, ketiga adalah KPR, dan yang keempat adalah KPA," ujar Juda saat konferensi pers RDG BI.
Selain itu, BI juga memberi dukungan melalui pelonggaran Loan To Value (LTV) hingga 100 persen. Kebijakan ini memungkinkan bank menyalurkan kredit properti dengan uang muka atau down payment (DP) 0 persen, sehingga akses masyarakat terhadap pembiayaan rumah menjadi lebih mudah.
Di sisi lain, Kementerian Keuangan menambah dorongan likuiditas dengan menempatkan dana saldo anggaran lebih (SAL) negara ke Himbara.
Pada September 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menempatkan dana SAL sebesar Rp 200 triliun ke Himbara, terdiri dari Bank Mandiri Rp 55 triliun, BRI Rp 55 triliun, BNI Rp 55 triliun, BTN Rp 25 triliun, dan BSI Rp 10 triliun.
Menurut Purbaya, dana tersebut harus mengalir ke sektor produktif agar memberi dampak ke perekonomian.
"Kalau dia enggak pakai (dananya) dia rugi sendiri karena ada cost sekitar 4 persenan. Kalau dia enggak salurkan ngeluarin kredit kan dia harus bayar uang cost itu. Mereka pasti akan berpikir keras untuk menyalurkan dana itu," ujar Purbaya.
Setelah itu, pemerintah sempat menambah penempatan dana SAL sebesar Rp 76 triliun, dengan Rp 1 triliun ditempatkan ke Bank Jakarta. Namun pada akhir 2025, dana tambahan Rp 75 triliun ditarik kembali.
Lalu, bertepatan dengan Idul Fitri 2026, Purbaya kembali menambah penempatan dana SAL sebesar Rp 100 triliun ke Himbara, meski rincian distribusinya belum diungkapkan.