JAKARTA - Ramainya video viral di media sosial yang menampilkan ribuan sepeda motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional (BGN) memicu spekulasi publik.
Dalam unggahan yang beredar, disebutkan bahwa jumlah kendaraan tersebut mencapai 70.000 unit dan akan digunakan untuk mendukung operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Isu ini pun langsung menyita perhatian, terlebih karena program MBG saat ini menjadi salah satu kebijakan yang banyak disorot masyarakat.
Menanggapi kabar yang telanjur viral itu, Kepala BGN Dadan Hindayana akhirnya buka suara. Ia menegaskan bahwa informasi mengenai pengadaan 70.000 unit motor listrik adalah tidak benar alias hoaks.
Klarifikasi ini disampaikan untuk meluruskan narasi yang berkembang di tengah masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman lebih jauh mengenai penggunaan anggaran negara dalam program tersebut.
Dalam penjelasannya, Dadan menyebut BGN memang melakukan pengadaan motor listrik, tetapi jumlahnya jauh di bawah angka yang beredar di media sosial.
Ia menegaskan bahwa pengadaan yang direncanakan hanya sebanyak 25.000 unit untuk tahun anggaran 2025, dan realisasi sementara bahkan belum mencapai angka tersebut. Penegasan ini menjadi penting karena isu viral sering kali memunculkan persepsi yang berbeda dari fakta sesungguhnya.
Klarifikasi BGN Soal Jumlah Motor Listrik
Badan Gizi Nasional memastikan bahwa kabar pengadaan 70.000 unit motor listrik berlogo BGN tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan bahwa informasi tersebut adalah hoaks dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Ia menyebut jumlah motor listrik yang dipesan BGN untuk tahun 2025 hanya 25.000 unit.
Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa realisasi pengadaan hingga saat ini baru mencapai 21.801 unit. Jumlah itu merupakan bagian dari total pemesanan yang sudah direncanakan dalam anggaran tahun 2025. Dengan demikian, angka 70.000 unit yang ramai dibicarakan publik tidak memiliki dasar yang valid.
“Informasi 70.000 unit [motor listrik] itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025,” kata Dadan.
Pernyataan ini sekaligus menjadi jawaban resmi atas berbagai spekulasi yang muncul setelah video tersebut menyebar luas. BGN ingin memastikan bahwa publik menerima informasi berdasarkan data resmi, bukan hanya dari potongan video yang belum tentu menggambarkan keseluruhan fakta di lapangan.
Pengadaan Masuk Anggaran Tahun 2025
Dadan menuturkan bahwa proses realisasi pengadaan motor listrik dilakukan secara bertahap sejak Desember 2025. Artinya, pengadaan tersebut bukan keputusan mendadak, melainkan sudah masuk dalam perencanaan anggaran yang disusun sebelumnya.
Hal ini sekaligus menepis anggapan bahwa pengadaan kendaraan itu dilakukan tanpa perhitungan atau di luar mekanisme resmi.
Menurutnya, motor listrik tersebut memang dirancang untuk mendukung operasional program Makan Bergizi Gratis, khususnya bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Keberadaan kendaraan dinilai penting untuk menunjang mobilitas petugas dalam menjalankan tugas lapangan yang berkaitan dengan distribusi dan pengawasan pelaksanaan program MBG.
“Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG,” terangnya.
Dengan penjelasan ini, BGN berupaya menegaskan bahwa pengadaan motor listrik memiliki tujuan yang spesifik dan berkaitan langsung dengan kelancaran operasional program.
Bukan sekadar pengadaan kendaraan biasa, tetapi bagian dari kebutuhan pendukung agar program yang menyasar pemenuhan gizi masyarakat bisa berjalan lebih efektif.
Motor Belum Didistribusikan ke Pihak Terkait
Meski ribuan unit motor listrik sudah direalisasikan, Dadan memastikan kendaraan tersebut sampai saat ini belum dibagikan atau didistribusikan kepada pihak terkait.
Ia menjelaskan bahwa motor yang telah tersedia masih harus melalui proses administrasi terlebih dahulu sebelum dapat digunakan secara resmi.
Tahapan administrasi ini penting karena seluruh kendaraan tersebut akan tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN). Selama proses pencatatan dan penyelesaian administrasi belum rampung, motor listrik itu belum bisa disalurkan ke unit-unit yang membutuhkan.
Dengan kata lain, kendaraan yang sudah ada saat ini masih dalam tahap persiapan administratif.
Penjelasan ini juga sekaligus memberi gambaran bahwa meski kendaraan tampak siap pakai dalam video yang beredar, statusnya belum final untuk operasional.
Publik kerap kali melihat tampilan fisik barang di lapangan, tetapi belum tentu mengetahui bahwa ada prosedur birokrasi yang wajib dilalui sebelum aset negara bisa dimanfaatkan.
Karena itu, BGN menegaskan bahwa proses distribusi tidak bisa dilakukan sembarangan. Semua harus mengikuti aturan administrasi agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun tata kelola di kemudian hari.
Video Viral Picu Spekulasi di Media Sosial
Sebelumnya, media sosial diramaikan oleh video yang memperlihatkan deretan motor listrik berwarna biru muda dengan logo BGN. Dalam narasi yang menyertai video itu, disebutkan bahwa jumlahnya mencapai 70.000 unit dan disiapkan untuk SPPG di Jawa Barat.
Visual motor yang masih terbungkus plastik dan sebagian berada di atas truk pengangkut membuat banyak warganet langsung mempercayai informasi tersebut.
Padahal, potongan video seperti itu tidak selalu mencerminkan data keseluruhan. Tanpa penjelasan resmi, publik mudah membangun asumsi sendiri, apalagi jika angka yang disebut cukup fantastis. Inilah yang kemudian mendorong BGN untuk segera memberikan klarifikasi agar informasi yang beredar tidak semakin liar.
Isu mengenai program MBG sendiri memang sedang sensitif di ruang publik. Dalam beberapa waktu terakhir, perhatian terhadap program ini meningkat setelah muncul berbagai pemberitaan, termasuk soal dugaan keracunan siswa dan evaluasi distribusi.
Karena itu, setiap informasi yang berkaitan dengan MBG cenderung cepat viral dan memancing reaksi besar dari masyarakat.
Melalui penegasan ini, BGN berharap masyarakat lebih berhati-hati dalam menerima informasi yang beredar di media sosial. Klarifikasi resmi diperlukan agar publik tidak terjebak pada narasi yang belum tentu benar, terutama menyangkut program pemerintah dan penggunaan aset negara.