JAKARTA - Di tengah dinamika harga energi global yang terus berfluktuasi, pemerintah Indonesia kini menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM), khususnya jenis nonsubsidi.
Lonjakan harga minyak dunia yang menembus angka psikologis membuat berbagai pihak perlu duduk bersama untuk merumuskan langkah yang tepat agar tidak memberatkan masyarakat sekaligus tetap menjaga keberlanjutan sektor energi nasional.
Dalam situasi tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengambil langkah strategis dengan menggelar rapat bersama badan usaha swasta pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Langkah ini bertujuan mencari formulasi harga BBM nonsubsidi yang dinilai paling adil dan bijaksana di tengah tekanan global.
“Menyangkut dengan harga BBM nonsubsidi, kami lagi melakukan pembahasan. Pembahasan ini sudah barang tentu melibatkan badan swasta lainnya,” ujar Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dilansir dari Antara, Selasa, 7 April 2026.
Pemerintah cari formulasi harga yang adil dan bijaksana
Bahlil menyampaikan, saat ini perundingan masih berlangsung. Pemerintah, tutur dia melanjutkan, sedang berusaha mengatur dan mencari formulasi yang baik dan bijaksana.
Ia mengatakan pemerintah sangat memahami kondisi masyarakat saat ini di tengah-tengah lonjakan harga minyak dunia.
Adapun harga minyak dunia jenis Brent dan West Texas Intermediate (WTI) saat ini berada di atas USD100 per barel, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan rata-rata harga minyak pada Januari 2026, di mana jenis Brent (ICE) sebesar USD64 per barel.
“Sampai dengan sekarang, kami lagi mengatur dan mencari formulasi yang baik dan bijaksana. Tunggu sampai selesai, saya akan kabari,” ujar Bahlil.
Harga BBM nonsubsidi masih ditahan pemerintah
Pernyataan tersebut terkait dengan pemerintah yang menahan harga BBM nonsubsidi sejak awal April 2026, sebagaimana yang diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada Selasa, 31 Maret 2026.
Prasetyo menyatakan bahwa pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun nonsubsidi tidak mengalami kenaikan. Keputusan tersebut diambil setelah melakukan koordinasi bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Pertamina, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah juga memastikan BBM nasional dalam kondisi aman dan tersedia, sehingga masyarakat diminta tidak panik ataupun resah terhadap isu kenaikan harga.
Lonjakan harga minyak dunia jadi tantangan utama
Penahanan harga tersebut menimbulkan selisih antara harga jual dengan harga pembelian minyak di tengah lonjakan harga minyak dunia.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun menyampaikan Pertamina menanggung selisih harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi untuk sementara, selama harga BBM nonsubsidi tidak mengalami penyesuaian di tengah lonjakan harga minyak dunia.
Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan global, terutama dari sisi harga minyak mentah, memiliki dampak langsung terhadap kebijakan energi dalam negeri.
Kenaikan harga minyak dunia yang signifikan memaksa pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan, agar tidak menimbulkan efek domino terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
Di sisi lain, menjaga harga tetap stabil juga berarti adanya beban yang harus ditanggung oleh badan usaha, terutama perusahaan energi nasional.
Kolaborasi pemerintah dan swasta jadi kunci solusi
Langkah pemerintah yang melibatkan badan usaha swasta dalam pembahasan formulasi harga BBM nonsubsidi menjadi indikasi bahwa solusi yang diambil tidak bisa dilakukan secara sepihak.
Kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha dinilai penting untuk menciptakan kebijakan yang seimbang antara kepentingan bisnis dan perlindungan masyarakat.
Dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan formulasi harga yang dihasilkan dapat mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari biaya produksi, distribusi, hingga kondisi ekonomi global dan domestik.
Selain itu, kebijakan yang dihasilkan juga diharapkan mampu menjaga keberlanjutan sektor energi nasional tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi masyarakat.
Ke depan, hasil dari pembahasan ini akan menjadi penentu arah kebijakan harga BBM nonsubsidi di Indonesia. Pemerintah pun menegaskan bahwa keputusan akhir akan diumumkan setelah seluruh proses kajian dan koordinasi selesai dilakukan secara matang.