JAKARTA - Pemerintah mulai menguji sistem pengawasan kendaraan berbasis teknologi.
Zero ODOL bertujuan menekan kendaraan over dimension over load yang merusak jalan. Uji coba ini sekaligus menjadi sosialisasi bagi pengemudi dan pengusaha angkutan barang.
Uji Coba Zero ODOL dan Teknologi Pendukung
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memulai uji coba terbatas Zero ODOL. Sistem ini memanfaatkan WIM dan RFID di ruas tol dan kawasan industri. Dengan teknologi ini, data kendaraan dapat terintegrasi secara otomatis dan memudahkan pengawasan.
Pelanggaran kendaraan melebihi muatan akan terdeteksi tanpa pemeriksaan manual. Sistem mengirimkan data ke ETLE Korlantas untuk validasi pelanggaran. Hal ini meningkatkan efektivitas dibandingkan penegakan hukum konvensional.
Uji coba juga memberikan surat peringatan bagi pelanggar. Langkah ini bertujuan memberi pemahaman sebelum penegakan hukum resmi. Selain itu, pengemudi dan pemilik barang dapat menyesuaikan operasional agar sesuai regulasi.
Lokasi dan Tahapan Pelaksanaan
Uji coba dilakukan di lima lokasi strategis. Termasuk UPPKB Kalapa, UPPKB Kertapati, UPPKB Balonggandu, beberapa kawasan industri, dan jalan tol milik BUJT. Pemilihan lokasi mempertimbangkan kepadatan kendaraan dan potensi pelanggaran ODOL.
Tahap awal ini berlangsung hingga Mei 2026. Setelah evaluasi, sistem akan diterapkan secara serentak di seluruh Indonesia pada Juni 2026. Penegakan hukum resmi baru berlaku pada Januari 2027.
Setiap lokasi uji coba dilengkapi dengan petugas dan perangkat teknologi. Data yang dikumpulkan menjadi acuan dalam perbaikan sistem. Hal ini memastikan penerapan Zero ODOL nantinya efektif di seluruh wilayah.
Statistik Pelanggaran ODOL
Sejak Januari hingga November 2025, lebih dari 2,5 juta kendaraan diperiksa. Sebanyak 23,43% di antaranya melanggar ketentuan muatan dan dimensi. Mayoritas pelanggaran berupa kelebihan daya angkut mencapai hampir 60% dari total pelanggar.
Sisa pelanggaran meliputi dimensi, dokumen, persyaratan teknis, tata cara muat, dan kelas jalan. Temuan ini menjadi dasar pengembangan sistem Zero ODOL. Data ini juga membantu pemerintah menargetkan lokasi pengawasan yang paling rawan.
Dengan statistik ini, pemerintah berharap kesadaran pengemudi meningkat. Uji coba diharapkan menurunkan angka pelanggaran sebelum penegakan resmi. Hal ini akan memberikan efek positif bagi keselamatan jalan dan kelestarian infrastruktur.
Manfaat Zero ODOL bagi Infrastruktur dan Ekonomi
Kebijakan Zero ODOL diyakini dapat menghemat biaya pemeliharaan jalan. Pemerintah memperkirakan penghematan bisa mencapai puluhan triliun rupiah per tahun. Hal ini meringankan anggaran pembangunan dan perbaikan jalan nasional.
Selain aspek ekonomi, kebijakan ini juga meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Kendaraan ODOL berisiko tinggi menimbulkan kecelakaan. Dengan mengurangi pelanggaran, Zero ODOL turut menurunkan potensi kecelakaan lalu lintas.
Zero ODOL juga mendorong efisiensi transportasi logistik. Dengan kepatuhan muatan, beban kendaraan berkurang sehingga emisi berkurang. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah memindahkan angkutan barang sebagian ke kereta api.
Peran Sosialisasi dan Kepatuhan Pengguna Jalan
Uji coba Zero ODOL sekaligus menjadi sarana edukasi bagi pengemudi. Surat peringatan diberikan agar pelanggaran tidak terulang. Langkah ini membangun kesadaran kolektif dalam mematuhi regulasi transportasi.
Pengusaha angkutan barang perlu menyesuaikan kapasitas kendaraan. Kepatuhan akan menjaga kelangsungan operasional dan menghindari denda. Dengan pendekatan ini, Zero ODOL tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga mendidik pelaku usaha.
Sosialisasi diharapkan meningkatkan kesiapan masyarakat menghadapi penegakan resmi 2027. Dengan data uji coba, pemerintah dapat merumuskan kebijakan lebih efektif. Kesadaran dan kepatuhan menjadi kunci sukses Zero ODOL bagi keselamatan dan kelestarian jalan nasional.