JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Malang terus berupaya mewujudkan proyek Jalan Tol Malang-Kepanjen.
Realisasi proyek ini menjadi salah satu fokus utama karena diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Komunikasi intens dilakukan dengan pemerintah pusat agar pembangunan berjalan lancar.
Sejumlah langkah persiapan tengah dilakukan, termasuk survei langsung oleh tim dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Penyusunan ulang studi kelayakan atau Feasibility Study (FS) menjadi bagian dari proses tersebut. Biaya pembangunan sebelumnya diperkirakan melebihi Rp 10 triliun, sehingga evaluasi menyeluruh diperlukan sebelum tender digelar.
Proyeksi lelang untuk pembangunan jalan tol ini ditargetkan sekitar 2026. Dengan demikian, pembangunan bisa dimulai pada 2027 dan rampung sesuai rencana. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Budiar Anwar, menegaskan pentingnya proyek ini untuk memperkuat konektivitas dan mendukung agenda pembangunan daerah.
Penyusunan Ulang Rencana dan Trase
Jalan tol Malang-Kepanjen sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Proyek ini juga menjadi prioritas nasional, sehingga menjadi Pekerjaan Rumah besar bagi Pemkab Malang.
Seharusnya pembangunan bisa dilakukan sejak 2019, namun berbagai kendala menghambat realisasi. Pandemi Covid-19 serta pergantian pemrakarsa proyek membuat trase tol harus disesuaikan. Penyusunan ulang FS memungkinkan perubahan rute agar lebih efisien dan terintegrasi dengan infrastruktur lain.
Trase tol awal semula melewati Desa Karangduren, Kecamatan Pakisaji, dengan exit tol di belakang Pasar Pakisaji. Rencana baru akan mengarahkan tol dari Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, langsung ke selatan melewati Kecamatan Bululawang. Dari sana, tol akan melintasi bagian timur Pabrik Gula Krebet dan lurus menuju Gondanglegi.
Manfaat Ekonomi dan Sosial
Pemkab Malang menekankan bahwa proyek tol ini bukan hanya soal transportasi, tetapi juga strategi pengentasan kemiskinan.
Dengan konektivitas yang lebih baik, diharapkan mobilitas orang dan barang meningkat. Hal ini secara langsung dapat memacu perekonomian lokal melalui peningkatan kunjungan wisatawan dan aktivitas perdagangan.
Penyelesaian masalah infrastruktur ini menjadi langkah konkret untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Malang. Jalan bebas hambatan diharapkan mempercepat distribusi barang dan jasa, serta membuka akses ke berbagai kawasan potensial. Proyek tol ini juga akan menjadi daya tarik investasi baru bagi daerah.
Selain itu, tol ini akan mempermudah akses ke destinasi wisata di sekitar Kabupaten Malang. Peningkatan jumlah wisatawan diharapkan berdampak pada pendapatan masyarakat setempat. Secara keseluruhan, tol Malang-Kepanjen menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi regional.
Dasar Hukum dan Dukungan Pemerintah
Usulan pembangunan tol Malang-Kepanjen sudah diatur dalam berbagai regulasi nasional. Salah satunya tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang percepatan pembangunan ekonomi di kawasan strategis Jawa Timur.
Regulasi ini menegaskan pentingnya konektivitas di wilayah Bromo-Tengger-Semeru, Selingkar Wilis, dan Lintas Selatan.
Selain itu, Keputusan Menteri PUPR juga menegaskan rencana jaringan jalan nasional hingga 2040. Dukungan tersebut menjadi landasan hukum dan administratif untuk memastikan proyek tol dapat terlaksana. Pemkab Malang pun berkomitmen menyelesaikan semua persiapan agar proyek sesuai jadwal dan tepat guna.
Kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat, termasuk pengawasan ketat terhadap proses lelang dan pembangunan, diharapkan menjaga kualitas proyek. Penyusunan FS yang matang akan mengantisipasi pembengkakan biaya dan meminimalkan risiko teknis.
Semua langkah ini bertujuan memastikan tol Malang-Kepanjen menjadi proyek strategis yang memberi manfaat maksimal bagi masyarakat.
Dengan lelang yang direncanakan 2026, pembangunan tol akan membuka akses baru, memperkuat konektivitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Harapan terbesar Pemkab Malang adalah terciptanya transportasi efisien yang mendukung kesejahteraan rakyat, sekaligus mempercepat pembangunan daerah secara menyeluruh.