JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mengkaji rencana pengenaan tarif bea keluar (BK) untuk komoditas batu bara pada 2026 mendatang.
Kepala Biro Layanan Informasi dan Komunikasi, Deni Surjantoro, menegaskan bahwa proses masih berlangsung secara internal untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan optimal.
Pembahasan ini beriringan dengan rencana pengenaan bea keluar terhadap emas, yang menegaskan fokus pemerintah pada pengelolaan sumber daya alam strategis.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, menyoroti beberapa pertimbangan dalam wacana bea keluar batu bara. Pertama, Indonesia merupakan produsen batu bara terbesar ketiga di dunia, namun ekspor sebagian besar masih dalam bentuk mentah dengan nilai tambah rendah.
Kedua, tren harga batu bara sejak 2022 mengalami penurunan. HBA kuartal terakhir diperkirakan berada di US$77,8 per ton, dengan rata-rata tahunan sebesar US$98 per ton. Kebijakan bea keluar diharapkan mendukung hilirisasi dan dekarbonisasi energi nasional.
Febrio menegaskan, pengenaan tarif bea keluar juga mempertimbangkan masukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). “Tarif bea keluar ini akan konsisten mendukung hilirisasi dan aktivitas perekonomian yang lebih luas di Indonesia,” ujarnya.
Batu bara merupakan salah satu sumber PNBP terbesar, sehingga pengelolaannya tidak hanya berdampak pada fiskal tetapi juga pada strategi pengembangan industri dalam negeri.
Dampak Fiskal dan Penerimaan Negara
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi menjelaskan potensi kebijakan ini bagi penerimaan negara. Dengan pengenaan bea keluar terhadap batu bara dan emas, negara diperkirakan memperoleh tambahan penerimaan antara Rp2 triliun hingga Rp6 triliun.
Menurutnya, kebijakan ini bukan semata-mata soal meningkatkan pendapatan, tetapi juga membantu memantau volume dan nilai ekspor emas dan batu bara Indonesia.
Selain itu, rencana ini akan memberikan data yang lebih akurat terkait kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian nasional.
Pemerintah berupaya agar setiap kebijakan fiskal tidak hanya menghasilkan penerimaan, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi yang lebih produktif, seperti hilirisasi batu bara menjadi energi dan produk bernilai tambah.
Purbaya menekankan, meski potensi penerimaan signifikan, fokus utama tetap pada penciptaan nilai tambah di dalam negeri.
Ini mencakup strategi memperkuat industri pengolahan batu bara, mendorong lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas mentah. Dengan begitu, kebijakan ini sejalan dengan target pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau.
Hilirisasi dan Dekarbonisasi Energi
Rencana bea keluar juga erat kaitannya dengan hilirisasi batu bara dan program dekarbonisasi. Pemerintah ingin memaksimalkan pemanfaatan sumber daya energi domestik sebelum diekspor, sehingga mendorong nilai tambah dalam negeri.
Febrio menekankan bahwa strategi ini mendukung aktivitas industri yang lebih banyak di Indonesia, sekaligus meminimalkan ekspor mentah yang hanya memberikan keuntungan terbatas.
Selain mendukung hilirisasi, bea keluar diharapkan mendorong investasi dalam pengolahan batu bara menjadi energi bersih dan produk turunan lain. Hal ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah menurunkan emisi karbon, sekaligus menciptakan industri energi yang berkelanjutan.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap batu bara tidak hanya menjadi sumber pendapatan negara, tetapi juga sarana transformasi ekonomi yang strategis.
Langkah koordinasi antara Kemenkeu dan ESDM menjadi kunci agar implementasi berjalan lancar. Penentuan tarif akan disesuaikan dengan potensi penerimaan, kapasitas hilirisasi, dan kebutuhan domestik, sehingga tercipta ekosistem ekonomi yang seimbang antara ekspor, pengolahan dalam negeri, dan konservasi energi.
Langkah Selanjutnya dan Optimisme Pemerintah
Meski tarif bea keluar belum final, pemerintah optimistis rencana ini akan memberi dampak positif bagi perekonomian. Koordinasi intensif antara Kemenkeu dan kementerian teknis diharapkan segera menghasilkan kebijakan yang implementatif dan tepat sasaran.
Kebijakan ini juga memberi sinyal positif bagi industri pertambangan dan investor, bahwa Indonesia serius memanfaatkan sumber daya secara optimal.
Selain itu, rencana bea keluar dipandang sebagai peluang strategis untuk meningkatkan nilai ekonomi batu bara domestik. Pemerintah menargetkan tidak hanya pertumbuhan penerimaan, tetapi juga peningkatan kapasitas industri hilir, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekosistem energi berkelanjutan.
Dengan pendekatan ini, kebijakan bea keluar diharapkan memberi manfaat finansial, sosial, dan lingkungan secara berimbang.
Kemenkeu menegaskan bahwa setiap keputusan akan dikaji matang, mengedepankan koordinasi internal, dan memastikan implementasi yang tidak mengganggu pasar, tetapi justru memperkuat daya saing batu bara Indonesia di kancah global.
Langkah ini juga sejalan dengan strategi jangka panjang untuk meningkatkan nilai ekonomi sumber daya alam nasional dan memperkuat ketahanan energi.