JAKARTA - Pemerintah menegaskan pentingnya hilirisasi perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan meluncurkan langkah strategis memperkuat sinergi lintas lembaga agar program hilirisasi berjalan efektif, transparan, dan berdampak nyata bagi petani.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa hilirisasi menjadi kunci untuk menambah nilai, memperkuat daya saing, dan menekan impor produk perkebunan.
Direktur Jenderal Perkebunan, Abdul Roni Angkat, menegaskan bahwa pengembangan hilir menjadi tindak lanjut arahan Presiden untuk mendorong komoditas strategis. Hilirisasi diharapkan membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan petani, dan menjadi fondasi kuat bagi keberlanjutan ekonomi nasional.
Dukungan lintas sektor dianggap penting agar program tidak hanya menjadi proyek semata, melainkan gerakan kolaboratif yang memberikan manfaat langsung.
Fokus Program dan Alokasi Anggaran
Ditjen Perkebunan menyiapkan anggaran Rp9,95 triliun secara multiyears untuk periode 2025–2027 guna mendukung pengembangan hilir komoditas strategis.
Prioritas program mencakup tebu, kelapa, kopi, kakao, jambu mete, lada, dan pala. Total lahan yang menjadi target mencapai 870.890 hektare dengan potensi menyerap hingga 1,6 juta tenaga kerja.
Pada tahap awal, pengembangan diarahkan pada 131.834 hektare lahan di sentra perkebunan nasional. Dukungan pemerintah meliputi penyediaan benih unggul, pupuk organik, serta bantuan operasional pengolahan lahan.
Semua upaya diarahkan untuk memperkuat kemampuan petani dalam menghasilkan produk bernilai tambah, sekaligus mempersiapkan mereka menghadapi persaingan pasar global.
Kolaborasi Lintas Sektor dan Pengawalan Kejaksaan
Keberhasilan hilirisasi tidak lepas dari kerja sama lintas sektor, termasuk BUMN, TNI, akademisi, organisasi masyarakat, dan kelompok milenial pertanian. Kementan juga menggandeng Kejaksaan Agung untuk memperkuat pengawasan pelaksanaan program.
Direktur IV Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Setiawan Budi Cahyono, menekankan bahwa pengawalan ini bertujuan agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung kepada petani.
Program hilirisasi memberikan dampak langsung, mulai dari distribusi benih hingga pengembangan komoditas berbasis nilai tambah.
Dengan pengawasan yang terintegrasi, diharapkan setiap langkah pelaksanaan dapat berjalan sesuai target. Kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan akademisi menjadi kunci keberhasilan mendorong kesejahteraan petani secara berkelanjutan.
Dorong Ekspor dan Nilai Tambah Produk
Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Baginda Siagian, menjelaskan bahwa Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tiga tahun diarahkan untuk memperkuat ekspor.
Hilirisasi harus menghasilkan nilai tambah nyata, meningkatkan daya saing Indonesia, dan membuka peluang pasar internasional. Program ini juga fokus pada peningkatan produktivitas dan penyediaan benih bermutu agar manfaat dirasakan langsung oleh petani.
Penandatanganan Pakta Integritas antara Ditjen Perkebunan dan Kejaksaan Agung sekaligus menegaskan komitmen menjalankan program secara tepat sasaran. Baginda menekankan bahwa hilirisasi bukan sekadar proyek pembangunan, melainkan gerakan bersama memperkuat ekonomi dan kesejahteraan petani.
Dengan dukungan semua pihak, kebijakan dan anggaran diharapkan memberi dampak positif, mewujudkan petani lebih mandiri dan sejahtera.