JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyambut delegasi International Monetary Fund (IMF) dalam agenda Article IV Concluding Meeting.
Pertemuan ini menekankan pentingnya koordinasi antara Indonesia dan IMF untuk memastikan perekonomian nasional tetap stabil dan tumbuh optimal.
Purbaya menyatakan bahwa diskusi kali ini menyoroti kondisi ekonomi terkini Indonesia serta langkah-langkah kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan.
“Pertemuan ini menjadi wujud komitmen bersama antara Indonesia dan IMF untuk menjaga kondisi perekonomian global yang sehat dan kondusif,” ujarnya. Fokus pembicaraan juga mencakup strategi fiskal, manajemen utang, serta reformasi struktural yang mendukung produktivitas nasional.
Dalam konteks tersebut, kehadiran IMF menjadi sarana pertukaran pandangan serta masukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh Kementerian Keuangan.
Purbaya menekankan, kolaborasi ini tidak hanya penting bagi kestabilan ekonomi Indonesia, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menjaga integritas sistem finansial global.
Interaksi antara pemerintah dan lembaga internasional ini memungkinkan Indonesia untuk menyesuaikan strategi kebijakan dengan tren global, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tetap seimbang dan tangguh menghadapi dinamika pasar.
Rencana Strategis Kemenkeu 2025–2029
Selain pertemuan dengan IMF, Purbaya menyoroti Renstra Kementerian Keuangan 2025–2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Nomor 70 Tahun 2025. Rencana strategis ini memuat target ambisius pertumbuhan ekonomi nasional dari 5,3 persen pada 2025 hingga mencapai 8 persen pada 2029.
Dokumen tersebut menjadi panduan implementasi program-program kementerian selama lima tahun mendatang, selaras dengan visi pembangunan nasional.
Dalam renstra ini, Kemenkeu merinci delapan strategi utama yang menjadi prioritas. Pertama, peningkatan produktivitas pertanian untuk mewujudkan swasembada pangan; kedua, hilirisasi industri untuk menambah nilai ekonomi; ketiga, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif; keempat, penguatan ekonomi biru dan ekonomi hijau.
Strategi berikutnya mencakup perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, transformasi digital, peningkatan investasi, dan prioritas belanja negara untuk produktivitas.
Rencana strategis ini juga menjadi pedoman bagi seluruh pejabat di lingkungan Kemenkeu dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Penetapan prioritas strategis membantu memastikan bahwa seluruh kebijakan fiskal dan pengelolaan anggaran negara selaras dengan tujuan pembangunan jangka menengah, sehingga kontribusi Kemenkeu terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dapat diukur secara konkret.
Kegiatan Prioritas untuk Mendukung Target Pembangunan
Sebagai tindak lanjut Renstra, pemerintah telah mengidentifikasi kegiatan prioritas utama yang perlu dilaksanakan.
Kegiatan ini dirancang dengan mempertimbangkan kontribusi berbagai pihak, termasuk kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lain. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas program pembangunan dan memastikan hasil yang optimal.
Pelaksanaan kegiatan prioritas tidak hanya berfokus pada pertumbuhan angka makro ekonomi, tetapi juga pada pemerataan manfaat bagi masyarakat luas.
Misalnya, proyek peningkatan produktivitas pertanian ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan pangan, dan menciptakan nilai tambah di tingkat desa. Di sisi lain, strategi pengembangan ekonomi kreatif dan digital memberikan peluang lapangan kerja baru serta mendorong inovasi di kalangan generasi muda.
Purbaya menekankan pentingnya pemantauan dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas agar sasaran pembangunan dapat tercapai. Mekanisme ini juga membantu kementerian menyesuaikan strategi apabila terjadi perubahan kondisi ekonomi domestik maupun global.
Komitmen Pemerintah Mendorong Pertumbuhan Berkelanjutan
Pertemuan dengan IMF dan penetapan renstra Kemenkeu menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.
Menkeu Purbaya menegaskan bahwa keberhasilan strategi ini membutuhkan keterlibatan semua pihak, baik dari sektor publik maupun swasta. Sinergi tersebut penting untuk memastikan program pembangunan tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui strategi prioritas yang terukur dan kolaborasi internasional, pemerintah optimistis dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen pada 2029. Hal ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan ekonomi yang tangguh, adaptif, dan mampu menghadapi dinamika global.
Purbaya menegaskan bahwa langkah-langkah ini dirancang untuk memberikan dampak positif yang berkelanjutan, baik bagi ekonomi makro maupun kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, kombinasi pertemuan internasional, renstra Kemenkeu, dan pelaksanaan kegiatan prioritas menegaskan bahwa pemerintah memiliki arah jelas dalam mengelola fiskal dan pembangunan ekonomi.
Keseriusan pemerintah untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan menunjukkan bahwa strategi fiskal dan kebijakan pembangunan diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.