JAKARTA - Kementerian Keuangan kembali menarik perhatian publik lewat inovasi pelayanannya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi meluncurkan kanal pengaduan langsung bernama “Lapor Pak Purbaya”, yang memungkinkan masyarakat menyampaikan berbagai permasalahan terkait pajak dan bea cukai langsung kepada sang menteri.
Langkah ini bukan sekadar fasilitas baru, tetapi simbol komitmen Purbaya untuk membuka ruang dialog dua arah antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus memperkuat integritas di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Mekanisme Pelaporan Langsung ke Menteri Keuangan
Dalam unggahan di akun resmi Instagram @menkeuri, Menkeu menjelaskan mekanisme pengaduan tersebut.
“Kini bisa langsung Lapor Pak Purbaya! Melalui layanan WhatsApp di 0822 4040 6600, masyarakat dapat menyampaikan laporan dengan mencantumkan nama lengkap dan alamat surel,” tulis Purbaya.
Kanal ini mulai beroperasi sejak 15 Oktober 2025 dan ditujukan khusus bagi masyarakat yang ingin melaporkan masalah pelayanan di bidang pajak dan bea cukai.
“Kan sebelumnya saya janji nih, komplain masalah bea cukai, dan khusus bea cukai dan pajak ya, bisa ‘Lapor Pak Purbaya’, nomernya ini, 082240406600,” ujar Purbaya saat memperkenalkan layanan itu.
Masyarakat cukup mengirim pesan berisi identitas diri, kronologi peristiwa, serta bukti pendukung seperti foto atau tangkapan layar agar laporan bisa segera diverifikasi oleh tim Kemenkeu.
Respons Publik Membludak: 15.933 Pesan dalam Dua Hari
Antusiasme masyarakat terhadap kanal baru ini terbilang luar biasa. Hanya dalam dua hari setelah peluncuran, “Lapor Pak Purbaya” sudah menerima 15.933 pesan.
Dari jumlah tersebut, sekitar 2.459 pesan berisi ucapan selamat atau dukungan terhadap Menkeu, sementara 13.285 aduan tengah dalam proses verifikasi oleh tim khusus di Kementerian Keuangan.
Sebagian besar laporan berfokus pada perilaku pegawai Bea dan Cukai yang dianggap tidak profesional atau menunjukkan kurangnya integritas. Purbaya bahkan membacakan salah satu aduan secara langsung dalam rapat internal.
“Setiap hari saya melihat petugas Bea Cukai nongkrong lengkap dengan laptop dan mereka meeting dengan baju dinas Bea Cukai,” bunyi laporan itu yang dibacakan Purbaya.
Mendengar laporan tersebut, Purbaya merespons tegas.
“Jadi saya baru tahu, walaupun kita sudah menggebrak-gebrak, masih di bawah seperti ini. Bilang, hari Senin depan, kalau ada yang ketemu begini lagi, saya akan pecat,” ujar dia.
Sorotan pada Integritas Aparatur Pajak dan Bea Cukai
Kasus seperti yang dilaporkan masyarakat menjadi salah satu alasan utama peluncuran kanal ini. Purbaya menilai bahwa penguatan etika dan disiplin aparatur harus berjalan berdampingan dengan reformasi kebijakan fiskal.
Selain aduan soal perilaku pegawai, sejumlah laporan juga menyoroti praktik peredaran barang ilegal yang dinilai belum ditindak tegas oleh aparat di lapangan. Purbaya menegaskan, semua laporan akan diverifikasi untuk memastikan keabsahannya sebelum ditindaklanjuti.
Kementerian Keuangan kini membentuk tim khusus gabungan dari DJP dan DJBC untuk memilah laporan berdasarkan kategori dan tingkat pelanggaran. Langkah ini dimaksudkan agar setiap laporan tidak hanya ditangani cepat, tapi juga tepat sasaran sesuai bobot permasalahan.
Transparansi dan Akuntabilitas Jadi Fokus Utama
Dalam setiap pernyataannya, Purbaya selalu menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Kanal “Lapor Pak Purbaya” diharapkan menjadi sarana efektif untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga pajak dan bea cukai yang kerap menjadi sorotan.
“Langkah ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk memperkuat integritas, transparansi, dan memastikan setiap suara masyarakat didengar langsung,” kata Purbaya.
Langkah ini melanjutkan tradisi pemerintah membuka kanal komunikasi publik setelah sebelumnya hadir “Lapor Mas Wapres”, yang telah menerima lebih dari 7.500 aduan dalam tujuh bulan beroperasi.
Dengan sistem yang lebih langsung dan responsif, “Lapor Pak Purbaya” diharapkan mempercepat tindak lanjut pengaduan dan mendorong budaya pelayanan publik yang bersih, jujur, dan bertanggung jawab.
Dari Aduan hingga Aksi Nyata
Kanal pengaduan ini tidak berhenti pada penerimaan laporan saja. Setiap pesan akan diklasifikasikan dan diverifikasi oleh tim khusus sebelum dilanjutkan ke unit teknis terkait.
Untuk mempercepat respons, pelapor wajib mencantumkan identitas lengkap serta kontak aktif agar bisa dihubungi kembali. Sementara laporan yang disertai bukti konkret, seperti dokumen atau foto, akan mendapat prioritas dalam penanganan.
Sistem ini diharapkan menciptakan rangkaian tindakan cepat (quick response system), di mana laporan valid akan segera diproses tanpa birokrasi berbelit.
Langkah Reformasi yang Diperhatikan Publik
Sejak menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa dikenal dengan gaya komunikasinya yang tegas dan terbuka. Ia beberapa kali menyoroti pentingnya disiplin fiskal serta reformasi pajak, namun kali ini fokusnya beralih pada aspek perilaku aparatur dan layanan publik langsung ke masyarakat.
Kanal “Lapor Pak Purbaya” menjadi wujud nyata dari gaya kepemimpinan tersebut: mendengar langsung, bertindak cepat, dan berani transparan. Tak heran jika langkah ini mendapat sambutan luas dari masyarakat yang menginginkan perbaikan nyata di lapangan.
Penutup: Dari Aduan Menuju Perubahan
Peluncuran “Lapor Pak Purbaya” memperlihatkan babak baru dalam pola komunikasi pemerintah dengan rakyatnya. Tak hanya sekadar wadah pengaduan, inisiatif ini mencerminkan keseriusan pemerintah membangun sistem keuangan negara yang bersih dan berintegritas.
Dengan ribuan laporan masuk dalam hitungan hari, publik kini menanti konsistensi tindak lanjut yang dijanjikan Purbaya. Sebab, di era keterbukaan seperti sekarang, transparansi bukan sekadar jargon—tapi bukti nyata keberanian untuk berubah.