JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk melakukan penyisiran anggaran pada akhir Oktober 2025.
Langkah ini dilakukan guna memastikan efektivitas pelaksanaan APBN dan mempercepat realisasi belanja kementerian serta lembaga di sisa tahun anggaran.
Tenggat 16 Hari untuk Kementerian dan Lembaga
Purbaya memberikan waktu selama 16 hari kepada seluruh kementerian dan lembaga (K/L) untuk mempersiapkan penyerapan anggaran masing-masing. Ia menegaskan, bila ditemukan anggaran yang tidak terserap sesuai target, dana tersebut akan segera dialihkan ke program atau sektor lain yang lebih siap melaksanakan kegiatan.
“16 hari lagi untuk kementerian/lembaga mempersiapkan penyerapan anggaran sampai akhir tahun. Kalau enggak nanti akhir Oktober saya akan mulai sisir. Saya akan mulai pindahkan. Saya realokasikan ke tempat yang lain kalau mereka enggak bisa belanja,” tegasnya dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Oktober.
Kebijakan ini menjadi bentuk dorongan agar setiap instansi pemerintah dapat mempercepat proses penyerapan, sekaligus memastikan anggaran yang sudah disediakan dalam APBN dapat memberikan dampak ekonomi secara nyata.
Tiga Kementerian Jadi Fokus Penyisiran
Dalam paparannya, Purbaya mengungkapkan bahwa terdapat tiga kementerian dan lembaga yang menjadi fokus utama dalam penyisiran anggaran. Ketiganya adalah Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pekerjaan Umum.
Ketiga instansi tersebut dinilai memiliki porsi anggaran cukup besar, namun tingkat realisasi penyerapan masih rendah hingga memasuki kuartal akhir tahun. “Kami ingin memastikan dana yang sudah dialokasikan benar-benar digunakan secara efektif dan tidak tertahan di rekening,” ujar Purbaya.
Langkah penyisiran ini diharapkan dapat mendorong efisiensi dan mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah, termasuk yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dorongan untuk K/L Percepat Penyerapan
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Febrio Kacaribu, menegaskan bahwa K/L yang memiliki program dengan dampak langsung terhadap masyarakat perlu segera membelanjakan anggarannya. Menurutnya, percepatan belanja menjadi sangat penting karena berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kita harapkan mayoritas harusnya bisa. Tetapi Pak Menteri juga punya dorongan supaya memang benar-benar percepatan itu terjadi. Kenapa? Karena belanja negara itu bisa sampai 14-15% dari PDB,” jelas Febrio.
Ia menambahkan, belanja negara memiliki multiplier effect yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi. Ketika realisasi anggaran meningkat, maka penyerapan tenaga kerja, produksi barang dan jasa, serta perputaran uang di masyarakat juga ikut terdorong.
“Sehingga apa yang sudah kita rencanakan kita harapkan itu bisa langsung dinikmati oleh masyarakat mendorong pertumbuhan ekonominya,” lanjutnya.
Strategi Optimalisasi dan Realisasi Belanja
Berdasarkan data APBN KITA, hingga 30 September 2025, realisasi belanja kementerian dan lembaga telah mencapai Rp800,9 triliun atau sekitar 62,8% dari total outlook. Meski demikian, Kemenkeu menilai masih ada ruang besar untuk mempercepat pelaksanaan program hingga akhir tahun.
Untuk mengoptimalkan pelaksanaan belanja, Kemenkeu menyiapkan sejumlah langkah strategis. Di antaranya percepatan pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang serta jasa, monitoring ketat terhadap rencana penggunaan dana, dan dorongan pembayaran termin kegiatan agar sesuai jadwal.
Selain itu, kementerian juga diminta mengidentifikasi berbagai kendala teknis yang menghambat realisasi di lapangan agar segera dilakukan mitigasi.
Dengan langkah-langkah ini, Purbaya berharap tidak ada anggaran yang mengendap dan seluruh belanja pemerintah dapat terserap secara maksimal dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional.