JAKARTA - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menegaskan dukungannya terhadap gagasan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi pembangunan pondok pesantren di Indonesia.
Ia menilai, langkah tersebut dapat menjadi upaya strategis pemerintah dalam memperkuat lembaga pendidikan keagamaan yang memiliki kontribusi besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Eddy menyampaikan pandangannya setelah muncul wacana penggunaan APBN untuk memperbaiki pondok pesantren yang mengalami kerusakan, salah satunya Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, yang beberapa waktu lalu mengalami insiden ambruknya asrama santri.
Menurutnya, banyak pesantren di Indonesia yang telah berdiri puluhan tahun dan kini membutuhkan perbaikan sarana prasarana.
Sebagai lembaga pendidikan, pondok pesantren memiliki peran penting dalam membentuk karakter, nilai moral, dan spiritualitas bangsa. Karena itu, dukungan anggaran dari negara dianggap sebagai bentuk perhatian terhadap dunia pendidikan keagamaan.
“Tapi bahwa adanya politik anggaran untuk dialokasikan dalam rangka pendidikan ponpes, kami setuju sekali,” ujar Eddy.
Audit Sebagai Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas
Meski memberikan dukungan penuh terhadap rencana penggunaan APBN untuk pesantren, Eddy menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Ia menegaskan bahwa setiap penggunaan anggaran negara harus melalui proses audit agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Karena APBN itu perlu dipertanggungjawabkan apa pun kegiatannya, saya kira perlu dilaksanakan audit terlebih dahulu terhadap pembangunan ponpes yang menggunakan anggaran APBN,” ujarnya di kompleks parlemen.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menambahkan, mekanisme audit tidak hanya perlu diterapkan pada Pondok Pesantren Al Khoziny yang baru saja mengalami musibah, melainkan juga untuk seluruh pondok pesantren yang nantinya mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah.
Menurut Eddy, audit ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana negara sekaligus memastikan bahwa bantuan APBN benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan dan pembangunan pesantren secara tepat sasaran.
“Saya kira ini berlaku tidak hanya untuk ponpes yang kemarin mengalami musibah, tapi untuk semua ponpes yang ada,” kata dia.
Rencana Pemerintah dalam Pembiayaan Pembangunan Ponpes
Rencana penggunaan APBN untuk pembangunan kembali Pondok Pesantren Al Khoziny sebelumnya disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo. Ia menjelaskan, setelah dilakukan perhitungan, renovasi bangunan lama justru membutuhkan biaya lebih tinggi dibandingkan dengan pembangunan ulang dari awal.
Dody menyebut pemerintah tengah menghitung besaran dana yang dibutuhkan untuk membangun gedung pondok pesantren yang baru. Meski pembangunan tersebut akan menggunakan dana APBN, pemerintah tetap membuka peluang bagi pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pembiayaan.
“Kalau soal anggaran, insya Allah cukup lah, insya Allah. Cuma dari APBN, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada bantuan dari swasta. Cuma, sementara waktu dari APBN,” ujarnya.
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperhatikan keberlangsungan lembaga pendidikan pesantren, yang selama ini berperan besar dalam mencetak generasi bangsa berakhlak dan berdaya saing.
Pemerintah juga menegaskan bahwa dukungan finansial tersebut bukan hanya untuk membangun kembali fasilitas yang rusak, melainkan juga untuk memperkuat infrastruktur pendidikan di pesantren agar lebih layak dan modern.
Kajian Pemerintah dan Harapan ke Depan
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa usulan penggunaan APBN untuk pembangunan pesantren masih dalam tahap kajian pemerintah.
Menurutnya, pembahasan mencakup berbagai aspek penting, termasuk jumlah pesantren yang membutuhkan bantuan, kondisi bangunan yang ada, serta rencana pembangunan pesantren baru di masa mendatang.
“Pascakejadian kemarin, kemudian muncul beberapa pemikiran, salah satunya adalah mungkinkah pembangunan-pembangunan pondok pesantren itu bersumber dari pembiayaan dari APBN,” ujar Prasetyo.
Kajian tersebut diharapkan mampu menghasilkan keputusan yang tepat, adil, dan berkelanjutan. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan benar-benar mendukung pengembangan pesantren tanpa menimbulkan tumpang tindih kebijakan atau ketidaktepatan sasaran.
Bagi Eddy Soeparno, langkah pemerintah untuk mengkaji secara menyeluruh ini merupakan bagian dari komitmen menjaga integritas penggunaan APBN sekaligus memperkuat peran pesantren dalam sistem pendidikan nasional.
Ia menilai, apabila disertai pengawasan dan audit yang baik, penggunaan APBN untuk pesantren justru dapat menjadi model baru kolaborasi antara negara dan lembaga pendidikan berbasis keagamaan.
Dengan demikian, pembangunan pondok pesantren ke depan diharapkan tidak hanya sebatas fisik bangunan, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas pendidikan, kesejahteraan santri, serta memperluas akses bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan agama yang layak.
Dukungan pemerintah, MPR, dan masyarakat akan menjadi sinergi penting bagi kemajuan pesantren Indonesia sebagai bagian dari pilar pendidikan nasional.