JAKARTA - Di tengah tekanan penurunan kinerja pada awal tahun, PT Jamkrida Kaltim memilih untuk tidak tinggal diam.

Perusahaan penjaminan daerah milik Kalimantan Timur itu telah menyiapkan sejumlah strategi untuk memperbaiki performa sepanjang 2026, mulai dari mengejar legalitas penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR), memperluas pasar kredit multiguna, hingga mengoptimalkan peluang dari sektor konstruksi dan jasa lainnya. 

Langkah ini ditempuh di tengah tantangan penurunan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) bruto yang masih membayangi, sejalan dengan perlambatan proyek daerah dan menyusutnya struktur APBD Kaltim.

Upaya Jamkrida Kaltim tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tetap berupaya menjaga momentum bisnis di tengah kondisi industri yang tidak mudah.

 Alih-alih hanya menunggu proyek kembali berjalan, manajemen justru memilih menyiapkan beberapa jalur pertumbuhan baru yang dinilai potensial untuk menopang kinerja sepanjang tahun ini.

Jamkrida Kaltim Siapkan Strategi Dorong Kinerja

PT Jamkrida Kaltim (Kalimantan Timur) akan menerapkan sejumlah strategi guna meningkatkan kinerja pada 2026.

Direktur Utama Jamkrida Kaltim Agus Wahyudin mengatakan perusahaan akan terus berupaya untuk mendapat izin dan legalitas menjamin Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Langkah ini menjadi salah satu fokus utama perusahaan karena penjaminan KUR dinilai dapat membuka peluang bisnis yang lebih luas. 

Dengan legalitas yang lengkap, Jamkrida Kaltim berpotensi masuk ke segmen penjaminan yang lebih strategis dan memiliki permintaan cukup stabil, terutama karena KUR menjadi salah satu instrumen pembiayaan yang penting bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

Selain membidik KUR, perusahaan juga tidak hanya bertumpu pada satu lini bisnis. Strategi yang disusun menunjukkan adanya upaya diversifikasi sumber pendapatan agar perusahaan tetap mampu menjaga daya tahan bisnis di tengah kondisi pasar yang fluktuatif.

Agus menyampaikan pihaknya juga akan berupaya mengoptimalkan kinerja melalui penjaminan kredit multiguna yang dinilai masih memiliki potensi pasar cukup besar.

"Hal itu karena banyaknya Aparatur Sipil Negara baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kota/Kabupaten yang memerlukan pembiayaan," katanya.

Potensi Kredit Multiguna Dinilai Masih Menjanjikan

Penjaminan kredit multiguna menjadi salah satu sektor yang dipandang masih punya ruang pertumbuhan besar bagi Jamkrida Kaltim. Segmen ini dinilai menjanjikan karena memiliki basis pasar yang relatif jelas, yakni kalangan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Kalimantan Timur.

Dengan jumlah PNS dan PPPK yang cukup besar, kebutuhan terhadap pembiayaan multiguna diperkirakan masih akan terus ada. Kondisi inilah yang membuat perusahaan melihat peluang untuk mengoptimalkan penjaminan pada produk tersebut sebagai salah satu penggerak kinerja.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa Jamkrida Kaltim berupaya memanfaatkan pasar yang sudah dikenal dan memiliki profil risiko yang relatif dapat dipetakan. 

Dalam konteks penjaminan, segmen aparatur sipil negara kerap dianggap memiliki stabilitas pendapatan yang lebih baik, sehingga menjadi target yang cukup menarik untuk mendukung pertumbuhan bisnis.

Agus juga akan mengoptimalkan penjaminan suretyship dan kredit konstruksi. Oleh karena itu, dia berharap pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) tidak terlalu besar.

Dengan demikian, daerah masih tetap dapat melakukan pembangunan infrastruktur, mempercepat pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan layanan kesehatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pernyataan ini menegaskan bahwa kinerja Jamkrida Kaltim juga sangat dipengaruhi oleh aktivitas pembangunan daerah. Jika alokasi anggaran tetap mendukung proyek-proyek strategis, maka ruang bagi penjaminan konstruksi dan suretyship masih bisa terbuka lebih luas.

Peluang Dari Sektor Konstruksi Dan Jasa Lainnya

Selain kredit multiguna, Jamkrida Kaltim juga menaruh harapan pada penjaminan suretyship dan kredit konstruksi. Dua segmen ini selama ini menjadi bagian penting dalam menopang bisnis penjaminan, terutama di daerah yang masih aktif menjalankan pembangunan infrastruktur.

Karena itu, perusahaan berharap pemangkasan Transfer ke Daerah tidak terlalu besar agar proyek-proyek pembangunan tetap berjalan. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, layanan kesehatan, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi sektor yang dinilai dapat menjaga perputaran bisnis penjaminan di daerah.

"Selain itu, perusahaan berupaya untuk menjalankan usaha jasa lainnya, berupa menjadi referal untuk asuransi marine cargo dan marine hull, karena cukup tingginya lalu lintas batubara di Kaltim yang berpeluang menjadi pendapatan fee," tuturnya.

Langkah ini menunjukkan bahwa Jamkrida Kaltim juga mulai melihat peluang di luar bisnis inti penjaminan. Tingginya aktivitas lalu lintas batubara di Kalimantan Timur dinilai dapat menjadi celah bagi perusahaan untuk memperoleh pendapatan berbasis fee melalui jasa referal asuransi marine cargo dan marine hull.

Strategi tersebut memperlihatkan upaya perusahaan untuk lebih adaptif terhadap karakter ekonomi daerah. Sebagai wilayah yang memiliki aktivitas pertambangan dan logistik yang tinggi, Kalimantan Timur memang menyimpan potensi pasar yang bisa dimanfaatkan untuk memperluas sumber pendapatan non-penjaminan.

Penurunan IJP Jadi Tantangan Utama Tahun Ini

Sementara itu, Agus menyampaikan nilai Imbal Jasa Penjaminan (IJP) bruto perusahaan mengalami penurunan sebesar 24,87% secara Year on Year (YoY) per Februari 2026. Sayangnya, tak disebutkan nilai yang dibukukan.

Agus hanya menerangkan penurunan itu terjadi karena terjadi penurunan IJP di produk penjaminan konstruksi, kontra bank garansi dan suretybond. Dipicu juga proyek Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kaltim tahun anggaran 2026 yang relatif belum dimulai, karena masih dalam tahap persiapan dan pengesahan.

"Penurunan IJP bruto tersebut juga dibayang-bayangi dengan struktur APBD Kaltim 2026 sebesar Rp 15,15 triliun, atau turun cukup signifikan dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 21,74 triliun," ucap Agus.

Penurunan IJP bruto Jamkrida Kaltim juga sejalan dengan kondisi industri.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, nilai IJP bruto industri penjaminan konvensional mengalami kontraksi sebesar 7,78% YoY, menjadi Rp 1,54 triliun per Februari 2026.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa tekanan yang dihadapi Jamkrida Kaltim bukan hanya persoalan internal perusahaan, melainkan juga bagian dari perlambatan yang lebih luas di industri penjaminan. 

Karena itu, strategi diversifikasi, perluasan pasar, dan pencarian sumber pendapatan baru menjadi langkah penting agar perusahaan tetap mampu menjaga kinerja di tengah tekanan yang masih berlangsung sepanjang awal 2026.