JAKARTA - Upaya mewujudkan kemandirian pangan kini semakin menjadi fokus utama berbagai daerah di Indonesia, termasuk Jawa Tengah.
Pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan potensi alam, tetapi juga memperkuat strategi berbasis data, teknologi, dan intervensi langsung di lapangan.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan target swasembada pangan dapat tercapai secara berkelanjutan, sekaligus menjaga stabilitas pasokan bagi masyarakat.
Dalam konteks tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) terus menunjukkan kinerja progresif dengan berbagai program terintegrasi.
Fokus utama tidak hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga mencakup distribusi, perlindungan petani, hingga modernisasi sektor pertanian.
Kepala Distanak Jawa Tengah, Defransisco Dasilva Tavares, di kantornya, Senin menyampaikan, hingga awal 2026, sejumlah indikator produksi menunjukkan tren positif, meski masih dalam tahap awal musim tanam.
Untuk komoditas padi, dari target 10.559.679 ton gabah kering giling (GKG), realisasi hingga April 2026 mencapai 4.169.353 ton atau sekitar 39,48 persen.
Sementara itu, produksi jagung dari target 3.700.000 ton telah mencapai 984.959 ton atau 26,62 persen. Adapun kedelai masih berada pada tahap awal, dengan realisasi 762 ton dari target 52.790 ton, atau sekitar 1,44 persen.
Untuk komoditas hortikultura, produksi bawang merah tercatat 144.705 ton dari target 617.015 ton (23,45 persen), sedangkan cabai mencapai 80.892 ton dari target 456.621 ton (17,72 persen).
Pada sektor peternakan, produksi telur mencapai 238.154 ton dari target 917.863 ton (25,95 persen), daging 311.042 ton dari target 942.497 ton (33 persen), serta susu 17.928 ton dari target 76.570 ton (23,41 persen).
Capaian produksi pangan menunjukkan tren positif
Meski demikian, neraca pangan Jawa Tengah menunjukkan kondisi yang relatif aman. Per Maret 2026, neraca beras tercatat surplus sebesar 702.409 ton.
Kondisi surplus juga terjadi pada komoditas daging dan telur selama periode Januari–Maret 2026, sehingga kebutuhan masyarakat dinilai masih dapat terpenuhi.
“Yang perlu menjadi perhatian berikutnya adalah distribusi agar surplus ini bisa merata, dan menjaga stabilitas harga,” ujar Frans, sapaannya.
Capaian ini menjadi indikator bahwa strategi yang dijalankan mulai menunjukkan hasil. Namun, tantangan berikutnya terletak pada distribusi agar tidak terjadi ketimpangan antarwilayah serta fluktuasi harga yang merugikan masyarakat maupun petani.
Program strategis dorong peningkatan produksi pertanian
Dalam mendukung pencapaian target produksi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan berbagai program strategis pada 2026.
Di antaranya, bantuan benih dan sarana produksi untuk padi seluas 47.200 hektare, jagung 3.200 hektare, kedelai 3.000 hektare, cabai 310 hektare, serta bawang merah TSS seluas 25 hektare.
Selain itu, intervensi juga dilakukan pada komoditas perkebunan, seperti tebu seluas 1.010 hektare, kopi 770 hektare, dan kelapa 540 hektare. Dari sisi infrastruktur, pemerintah merehabilitasi 334 paket jaringan irigasi tersier, dan membangun 75 paket irigasi perpipaan.
Modernisasi pertanian juga diperkuat melalui distribusi alat dan mesin pertanian, antara lain 100 unit rice transplanter, 86 unit traktor crawler, 30 unit traktor roda empat, 100 unit pompa air, 10 unit combine harvester, serta puluhan unit cultivator dan hand tractor.
Perlindungan petani dan keberlanjutan jadi prioritas
Pada sektor perlindungan petani, program asuransi usaha tani padi mencakup 10.449 hektare lahan, serta asuransi tembakau seluas 10.000 hektare. Pemerintah juga mengalokasikan subsidi suku bunga bagi 800 paket pembiayaan petani.
Upaya tersebut diperkuat dengan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) serta program kesehatan hewan, termasuk vaksinasi terhadap 100.000 ekor ternak, dan pengobatan untuk 10.000 ekor ternak.
Menurut Frans, pendekatan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga menjaga keberlanjutan sistem pertanian. Hal itu mencakup penguatan luas baku sawah, peningkatan indeks pertanaman, serta pemanfaatan teknologi pertanian.
Kolaborasi lintas sektor jadi kunci swasembada pangan
Pemerintah juga mengembangkan konsep kemitraan “petarung sejati”, yakni pelaku usaha dan petani yang mampu menjaga ketersediaan dan distribusi komoditas strategis. Salah satu implementasinya, komitmen penyediaan 450 ton cabai rawit merah untuk mengantisipasi periode off season pada 2026.
Di tengah tantangan berupa alih fungsi lahan, penurunan luas baku sawah sebesar 17.114 hektare pada 2025, serta potensi kehilangan produksi hingga 191.297 ton, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat koordinasi lintas sektor.
Sinergi dilakukan dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, hingga aparat keamanan, guna memastikan pencapaian target produksi berjalan optimal.
“Kolaborasi menjadi kunci. Dengan dukungan semua pihak, kami optimistis Jawa Tengah mampu mencapai swasembada pangan, sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan kesejahteraan petani,” ujar Frans.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, terus berupaya menggenjot swasembada pangan. Apalagi hal tersebut merupakan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.
