JAKARTA - Upaya Indonesia memperkuat posisi di tengah arus digitalisasi ekonomi global terus digencarkan. Salah satu langkah strategis yang kini menjadi perhatian pemerintah adalah memperluas penggunaan sistem pembayaran nasional ke ranah internasional, khususnya di kawasan ekonomi besar dunia.
Melalui momentum kerja sama multilateral, Indonesia melihat peluang besar agar inovasi pembayaran digital tidak hanya digunakan di dalam negeri, tetapi juga menjadi alat transaksi lintas negara yang memudahkan aktivitas ekonomi masyarakat dan pelaku usaha.
Dalam konteks inilah, sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS didorong untuk menembus pasar internasional, terutama di negara-negara yang tergabung dalam Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).
Dorongan Digitalisasi Pembayaran Lintas Kawasan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa Indonesia membidik peningkatan penetrasi QRIS ke negara-negara anggota APEC. Sistem pembayaran yang dikembangkan Bank Indonesia tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk digunakan secara lintas negara.
Saat ini, QRIS telah dapat dimanfaatkan di sejumlah negara Asia Tenggara. Beberapa di antaranya adalah Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Laos, dan Brunei Darussalam. Keberhasilan ini menjadi fondasi kuat bagi perluasan berikutnya.
“Indonesia juga mendorong digitalisasi melalui ASEAN dan tentu kalau ini bisa terus didorong juga ke beberapa negara APEC,” kata Airlangga dalam acara APEC Business Advisory Council (ABAC) Meeting I 2026 di Jakarta Pusat, Sabtu (7/2/2026).
Perluasan QRIS ke Asia Timur dan Timur Tengah
Selain kawasan Asia Tenggara, penggunaan QRIS lintas batas juga telah menjangkau negara lain di Asia Timur. Airlangga menyampaikan bahwa sistem pembayaran ini sudah dapat digunakan di Korea Selatan dan Jepang.
Tidak berhenti di sana, pemerintah Indonesia juga masih melakukan tahap penjajakan dengan China serta Arab Saudi yang mewakili kawasan Timur Tengah. Upaya ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam memperluas ekosistem pembayaran digitalnya.
“Sebetulnya digitalisasi payment untuk Indonesia itu sudah juga masuk Korea, Jepang dan Timur Tengah tetapi dengan negara APEC yang lain tentu kita akan dorong,” sambung Airlangga.
APEC dan Peran Strategis Bagi Ekspor Indonesia
Di luar isu pembayaran digital, Airlangga juga menyoroti pentingnya APEC bagi perekonomian nasional, khususnya dalam mendorong kinerja ekspor Indonesia. Saat ini, sekitar 70 persen ekspor Indonesia ditujukan ke negara-negara anggota APEC.
Kondisi tersebut menjadikan APEC sebagai mitra strategis yang tidak bisa diabaikan. Pemerintah pun berkepentingan agar kerja sama di dalam forum ini berjalan optimal demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
“Indonesia perlu mendukung agar APEC berjalan secara baik karena ini adalah salah satu ekonomi terbesar dan tentu Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan dengan negara-negara APEC ini bisa kita tingkatkan ekspor kita,” jelasnya.
Komoditas Unggulan dan Keanggotaan APEC
Sejumlah komoditas menjadi andalan Indonesia dalam perdagangan dengan negara-negara APEC. Di antaranya adalah produk logam dan kelapa sawit yang selama ini menjadi tulang punggung ekspor nasional.
Selain itu, produk dari industri padat karya juga memiliki kontribusi besar, seperti tekstil, furnitur, pakaian jadi, hingga alas kaki. Sektor ini dinilai mampu menyerap tenaga kerja sekaligus memperkuat daya saing ekspor Indonesia.
“Kemudian produk daripada agrikultur juga, seperti udang dan yang lain,” ucap Airlangga.
Sebagai informasi, APEC merupakan forum internasional yang mewadahi kerja sama ekonomi dan bisnis negara-negara di kawasan lingkar Samudra Pasifik.
Hingga kini, terdapat 21 negara anggota, yakni Indonesia, Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, China, Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Filipina, Peru, Papua Nugini, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam.
